29 C
Yogyakarta
Kamis, Agustus 13, 2020

Akademisi Berharap Sri Mulyani Tidak Khianati Ekonomi Kerakyatan

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Pengabdian, Dosen Manajemen UMY dan Warga Bausasran Adakan Penghijauan

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Sempitnya lahan tidak menyurutkan keinginan warga RW 11 Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta untuk menghijaukan wilayahnya.

Asah Kreativitas, PMM UMM Ajari Anak-Anak Seni Kolase

BLITAR, Suara Muhammadiyah - Kelompok Pengabdian Mahasiswa untuk Masyarakat (PMM) Universitas Muhammadiyah Malang melakukan pengabidan masyarakat dengan mengajari anak-anak membuat kolase. Kegiatan...

Dosen FEB UMY Latih Jamaah Pengajian Membuat Kain Shibori

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu pengabdian masyarakat di era...

Semua Siswa Dapat, SMK Mutu Tegal Bagikan Perdana Plus Kuota untuk PJJ

TEGAL, Suara Muhammadiyah - Bentuk pelayanan selama diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa covid 19. SMK MUTU Tegal berikan kartu perdana...

Islam, Alam, dan Tugas Manusia

Alam akan membawa manfaat dan berkah bagi manusia, manakala telah melaksanakan tugasnya terhadap alam, yakni mengembalikan alam ke jalan yang benar. Yakni...
- Advertisement -

YOGYAKARTA, suaramuhammadiyah.id– Penggantian kabinet kerja jilid 2 ini mendapat tanggapan berbeda dari banyak kalangan, tak terkecuali dari kalangan akademisi. Kalangan akademisi menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi kali ini sudah tepat. Mengingat kondisi Indonesia saat ini yang sangat membutuhkan inovasi baru demi kemajuan bangsa. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Dr Nano Prawoto MSi, selaku pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), saat ditemui pada Rabu (27/7) di AR Fachruddin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY.

Nano menyebutkan, waktu penggantian kabinet kali ini juga sangat tepat mengingat Indonesia saat ini yang juga tengah mengalami masa-masa stagnan dalam bidang ekonomi. “Saat ini memang waktu yang tepat untuk reshuffle kabinet. Indonesia sudah saatnya membuat inovasi baru. Karena para menteri itu merupakan penggerak kementerian, apalagi saat ini Indonesia tengah mengalami masa-masa yang stagnan dalam bidang ekonomi. Jadi saya kira ini waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ekonomi UMY ini juga menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia selain mengalami stagnansi juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya roda perekonomian di bangsa ini. “Faktor internal antara lain seperti ekspor produk ke luar negeri. Pemerintah kita belum signifikan untuk menggerakkan ekonomi secara nyata. Sedangkan faktor eksternal, contohnya seperti fenomena Brexit yang juga mempengaruhi ekonomi kita,” imbuhnya.

Nano menekankan agar ekspor Indonesia harus lebih ditingkatkan. “Pertumbuhan ekonomi saat ini masih didominasi oleh konsumsi nasional. Sementara ekspornya masih kurang. Karena itu, ekspor harus digenjot untuk meningkatkan produksi nasional dan nilai tukar rupiah. Karena menteri merupakan penggerak kementerian, saya kira waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle,” lanjut dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi telah melantik beberapa menteri baru  untuk menggantikan menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang. Dalam reshuffle kedua ini, Presiden Jokowi mengganti setidaknya 13 menteri dalam kabinetnya. Termasuk Anies Baswedan dan Ignasius Jonan. Bahkan Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan lagi oleh Presiden Jokowi.

Untuk nama trakhir yang disebutkan ini, Nano memiliki pandangan tersendiri. “Sri Mulyani merupakan orang yang brilian. Dia pintar dan berpengalaman dalam menangani masalah keuangan. Namun kita juga harus waspada karena dia cenderung liberal, yang mana bertentangan dengan visi Jokowi yang menginginkan Ekonomi Kerakyatan,” imbuhnya.

Nano menambahkan bahwa sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani harus sejalan dengan visi Jokowi. “Visi Jokowi harus bisa dijalankan oleh Menkeu yang baru. Jangan sampai arah kebijakannya melenceng dari ekonomi kerakyatan yang telah digembar-gemborkan,” tambahnya (bhp).

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

More articles