30.6 C
Yogyakarta
Rabu, September 23, 2020

Pengangkatan Menteri ESDM yang WNA adalah Bentuk Kepanikan

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Unismuh Persiapkan Pendirian Program S3 Ilmu Pendidikan

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah – Satu lagi langkah inovasi yang dilakukan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dalam upaya mencapai kampus terkemuka dan unggul. Penghujung...

Tiga Ilmu Menjadi Pribadi Terbaik Menurut Rektor UMP

PURWOKERTO, Suara Muhammadiyah - Masa orientasi studi dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah dikemas...

Haedar Nashir: Bermuhammadiyah, Ikuti Koridor Organisasi

Muhammadiyah itu organisasi besar yang berdiri tegak di atas sistem, dengan amal usaha dan jaringan yang luas. Kekuatan Muhammadiyah berada dalam sistem,...

MIM Kenteng Gunakan Media Pembelajaran Berbasis Dakwah Budaya

KULON PROGO, Suara Muhammadiyah – Menciptakan madrasah berbudaya sesuai dengan visi MI Muhammadiyah Kenteng. Dimuai dari para pendidiknya sebagai dasar penguatan madrasah...

Haji Muharram: Tokoh Muhammadiyah – Bupati Berau Meninggal Dunia

BERAU, Suara Muhammadiyah -  Innalillahi wa innailaihi rajiun, kabar duka dari keluarga besar Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Bupati Berau yang juga tokoh...
- Advertisement -

YOGYAKARTA, suaramuhammadiyah.id–Dalam kajian Muhammadiyah, ada sekitar 150 UU yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 45. Ekonomi kerakyatan yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa ini.
Sesuai amanat dari Muktamar, Muhammadiyah berkwajiban untuk mengawal  kiblat bangsa. Yang sangat monumental adalah dengan dibubarkannya BP Migas atas judivisial review Muhammadiyah.
Namun, menurut ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Prof Dr Syaiful Bahri,  pemerintah kemudian membentuk skk migas yang masih bernafaskan liberasi ekonomi. Yang masih bertentangan dengan pasal 33 UUD 45.
Tidak hanya itu, saat memberikan pengantar dalam seminar yang bertema: Arah Pembangunan Ekonomi Nasional; Telaah kritis ideologi Kerakyatan, Hukum, dan HAM di Islamic Center kampus 4 UAD Yogyakarta, 27 Agustus 2016, Rektor UM Jakarta ini juga menyatakan kalau sampai saat inj, pemerintah, dalam hal ini
Kementerian ESDM masih terus mengakali keputusan MK dengan berbagai cara. Maka sudah berapa menteri  ESDM yang diganti.
“Yang terakhir adalah diangkatnya Warga Negara Asing sebagai menteri ESDM adalah bentuk kepanikan”, tegas Syaiful Bahri.
Dalam seminar yang merupakan rangkaian dari rakernas Majelis Hukum dan HAM ini, Syaiful Bahri juga menyebutkan beberapa UU yang sudah dibatalkan tapi kemudian muncul lagi dengan nama yang beda namun isinya tidak beda.
UU ketenagalistrikan misalnya.  Saat ini Muhammadiyah juga sudah mengajukan judivisial review pada UU lalu lintas devisa yang sangat liberal, namun sampai saat ini belum dipanggil juga.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles