24.2 C
Yogyakarta
Selasa, September 22, 2020

Dalam Kasus “Video al Maidah” Ahok, Mestinya Pemprov DKI Dilapokan Polisi

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Berdayakan Potensi Kader, NA Solo Garap Lumbung Ketahanan Pangan

SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir dan cenderung makin signifikan pertambahan jumlah pasien yang positif. Konsekuensinya adalah banyak...

LLHPB ‘Aisyiyah DIY: Perhatikan Ketahanan Tubuh dan Gizi Anak Era Pendemi

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Webinar Seri 3 Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) DIY dengan tema Edukasi...

Kenaikan Tarif Cukai 30% Hasil Tembakau Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJMN Indonesia

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pada 21 September 2020, Center of Human and Economic Development ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan konferensi pers untuk...

Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penanganan Pandemi Covid-19

PERNYATAAN PERS PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 20/PER/I.0/H/2020 TENTANG PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, hingga Tinjau Kembali Pilkada

Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 20/Per/I.0/H/2020 Tentang Penanganan Pandemi Covid-19 Sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia...
- Advertisement -

JAKARTA, Suara Muhammadiyah,-  Anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma’mun Murod Al-Barbasy menyatakan bahwa dalam kasus “Video Al-Maidah”  Ahok yang harus dilaporkan ke polisi adalah pemerintah Propinsi DKI Jakarta.  Ma’mun Morod menyatakan hal ini dalam akun facebooknya, Sabtu (8/10/16)  dengan judul DASAR SINTING.

Kenapa harus pemerintah propinsi DKI yang dilaporkan. Menurut Ma’mun Morod, ”Video al-Maidah” ini pada awalnya yang mengunggah Pemprov DKI. ”Perlu diketahui, dlm bbrp wkt terakhir gencar sekali Pemprov DKI menayangkan “kampanye” Ahok, yang tentu menggunakan dana APBD DKI,” ungkap Ma’mun Murod.

Karenanya, menurut Ma’mun Murod, tentu orang yang berpikir waras akan melaporkan Pemprov DKI dalam kasus ”Video al-Maidah” ini. Pemprov DKI tidak saja menayangkan ”video al-Maidah” ini untuk kampanye tetapi juga video-video lainnya.

Sehari sebelumnya, Ma’mun Murod juga menulis dalam akun facebooknya DUH, SUSAHNYA JADI MUSLIM DI INDONESIA. Kenapa sulit? Menurut Ma’mun Murod, mengkiritisi kerja-kerja  negara dalam melakukan pemberantasan terorisme, dibilang RADIKALIS, FUNDAMENTALIS DAN PRO TERORIS.

Selain itu, menurut Ma’mun Murad, menghujat maling-maling, garong-garong, para pengemplang pajak dan pembawa kabur dana BLBI asal Cina dibilang RASIALIS.  Demikian pula membicarakan kepemimpinan menurut Islam di masjid-masjid, musholla-musholla, majlis-majlis taklim, dibilang MENODAI TEMPAT IBADAH.

”Mengkritisi clometan yang keluar dari mulut Ahok yang kerap melecehkan Islam, dibilang SARA. Mau melaporkan Ahok ke Bareskrim karena terang-terangan melecehkan al-Qur’an, dibilang KOK UMAT ISLAM BEGITU MUDAH TERPROVOKASI DAN REAKTIF. Duh, lalu umat Islam harus bagaimana?” Tanya Ma’mun Murod (le).

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles