30 C
Yogyakarta
Rabu, September 23, 2020

IMM: Usir Dubes Myanmar, Negara Berdaulat Tidak Berkompromi dengan Pelaku Kejahatan Kemanusiaan

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Unismuh Persiapkan Pendirian Program S3 Ilmu Pendidikan

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah – Satu lagi langkah inovasi yang dilakukan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dalam upaya mencapai kampus terkemuka dan unggul. Penghujung...

Tiga Ilmu Menjadi Pribadi Terbaik Menurut Rektor UMP

PURWOKERTO, Suara Muhammadiyah - Masa orientasi studi dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah dikemas...

Haedar Nashir: Bermuhammadiyah, Ikuti Koridor Organisasi

Muhammadiyah itu organisasi besar yang berdiri tegak di atas sistem, dengan amal usaha dan jaringan yang luas. Kekuatan Muhammadiyah berada dalam sistem,...

MIM Kenteng Gunakan Media Pembelajaran Berbasis Dakwah Budaya

KULON PROGO, Suara Muhammadiyah – Menciptakan madrasah berbudaya sesuai dengan visi MI Muhammadiyah Kenteng. Dimuai dari para pendidiknya sebagai dasar penguatan madrasah...

Haji Muharram: Tokoh Muhammadiyah – Bupati Berau Meninggal Dunia

BERAU, Suara Muhammadiyah -  Innalillahi wa innailaihi rajiun, kabar duka dari keluarga besar Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Bupati Berau yang juga tokoh...
- Advertisement -

JAKARTA, Suara Muhammadiyah –Nurani kemanusiaan tercabik-cabik. Pembantaian dan kekerasan yang mempertontonkan perilaku kebinatangan terjadi. Kali ini korbannya adalah komunitas Muslim Rohingya Myanmar di Rakhine dalam sepekan terakhir. Aksi pembunuhan dan pembakaran berulang kali terjadi, namun Pemerintah sepertinya diam saja atas kejadian tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), mengutuk keras kekejaman terhadap minoritas Muslim yang dibiarkan oleh Pemerintah Myanmar. Lebih jauh, Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi Korompot,  meminta pemerintah tegas mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia, sebagai sikap keras atas pembiaran kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Myanmar.

Taufan menegaskan bahwa sikap keras Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN  sangat penting sebagai bentuk sikap penolakan pada kejahatan kemanusiaan. “Kekerasan dalam bentuk apapun dengan motif apapun tak bisa dibenarkan,” ujarnya.

Menurut Taufan, pembantaian militer Myanmar kepada suku Rohingya, yang merupakan penduduk muslim, adalah kejahatan kemanusiaan. Tak ada satupun dalil yang bisa membenarkan genosida tersebut. Di sisi lain, respon Internasional juga sangat lambat dan lemah. Begitupun respon pemerintah RI.

DPP IMM meminta pemerintah tidak mentolerir perilaku kejahatan kemanusiaan, yang kerap dialami kelompok minoritas. Tidak hanya minoritas muslim namun juga minoritas agama lainnya. Tidak hanya minoritas agama, tetapi juga minoritas suku dan ras tertentu.

“Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan apapun dengan Myanmar. Negara berdaulat tak berkompromi dengan siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan,” tutur Taufan (Ribas).

- Advertisement -

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles