smamda
Berita Kolom

Djuanda dan Kedaulatan Maritim

Abdul Mu'ti bersama Yudi Nurul Ihsan, Shahandra Hanitiyo, dan Hajriyanto Y Thohari, serta moderator Siswanto, dalam pengajian PP Muhammadiyah di Jakarta (Foto: Dok. PPMuh)
Abdul Mu'ti bersama Yudi Nurul Ihsan, Shahandra Hanitiyo, dan Hajriyanto Y Thohari, serta moderator Siswanto, dalam pengajian PP Muhammadiyah di Jakarta (Foto: Dok. PPMuh)

JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pengajian bulanan bertema “Djuanda dan Kedaulatan Maritim” pada 7 Desember 2018, di Aula KH Ahmad Dahlan Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Pengajian yang diberi pengantar oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu’ti itu menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran Bandung Dr sc agr Yudi Nurul Ihsan SPi Msi, cucu Djuanda Kartawijaya yang juga birokrat di Kementerian Kelautan dan Perikanan Shahandra Hanitiyo MSi, serta Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari MA.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa tema ini menjadi penting dalam rangka memberi pemahaman sejarah bagi bangsa Indonesia. Banyak hal menyangkut sejarah bangsa ini yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Dalam konteks Muhammadiyah, kata Mu’t, tentu ini sangat penting untuk diketahui kiprah para tokoh Muhammadiyah di republik ini. “Mereka the making of Indonesia, membangun rancang bangun Indonesia,” tuturnya.

“Djuanda penting untuk menjadi sebuah pemahaman historis kita. Indonesia ada bukan karena proses yang kun fayakun (lahir serta merta), tapi melalui proses yang sangat panjang,” ulasnya. Para tokoh Muhammadiyah ikut berperan dalam proses rancang bangun Indonesia, mulai dari perjuangan membentuk Indonesia, mempertahankan Indonesia, termasuk dalam konteks kedaulatan maritim Indonesia.

“Para tokoh Muhammadiyah punya peran luar biasa. Dan sejarah merupakan hal penting yang membuat kita respek terhadap para tokoh tersebut,” katanya. Banyak yang tidak mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah berjasa besar bagi republik ini, semisal Sudirman, Sarbini, Soekarno, Djuanda, Kahar Muzakkir, Mohammad Roem, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. “Kiprah Muhammadiyah terhadap bangsa adalah karena Muhammadiyah sebagai bagian integral dari Indonesia dan sekaligus sebagai tanggung jawab moral, untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia,” ungkap Mu’ti.

Menurut Mu’ti, Indonesia merupakan kedaulatan yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. “Darat, laut, udara ini memiliki dimensi theologis. Di Qur’an disebut bahwa darat dan laut ditundukkan bagi manusia dan menjadi tempat mencari rezeki. Sisi lain, Qur’an menyebut bahwa kerusakan juga terjadi di darat dan di laut. Darat dan laut merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan,” ulasnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi dituntut menjaga kelestarian darat dan laut dalam wujud mengelola potensi itu dengan sebaik-baiknya.

Laut yang luas itu, ungkap Mu’ti, belum banyak kita jelajahi dan manfaatkan potensinya. Nelayan kita dengan kapasitas yang terbatas hanya bisa menangkap ikan di pinggiran saja. Di sinilah peran semua pihak, termasuk Muhammadiyah untuk mampu meningkatkan kemampuan nelayan kita menjadi nelayan yang cerdas dan berkualitas.

Makna Penting Deklarasi Djuanda

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran Bandung Dr sc agr Yudi Nurul Ihsan SPi Msi menyebut bahwa Deklarasi Djuanda memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939.

“Kita patut berterima kasih pada Djuanda. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga berterima kasih atas Deklarasi Djuanda. Sebelum adanya deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dunia tidak mengenal negara kepulauan. Negara itu hanya memiliki daratan dan laut sepanjang 3 mil, di luar itu bukan menjadi kedaulatan dari sebuah negara,” tutur alumni Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah ini. Padahal, kata Yudi, jarak Jawa dan Kalimantan saja lebih dari 50 mil. Sementara dua per tiga wilayah kita adalah laut.

“Melalui perjuangan Djuanda dan penerusnya Mochtar Kusuma Atmadja, konsep negara kepulauan diakui dan kemudian diadopsi oleh PBB. Sekarang ada 45 negara yang disebut sebagai negara kepulauan,” katanya. Dengan ini, Djuanda sudah berbuat yang melampaui zamannya, sesuai prinsip Muhammadiyah yang berkemajuan.

“Secara geopolitik dan geoekonomi, Deklarasi Djuanda sangat menguntungkan. Jika wilayah laut kita hanya 3 mil, maka negara kita tidak punya apa-apa. Padahal, kita terletak di antara dua Samudra: Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara sederhana, kalau kita belajar konsep pergerakan air,  air dari Pasifik akan bergerak terus ke selatan, kemudian air dari Samudra Hindia akan bergerak terus ke utara. Ketika pergerakan air ini terjadi, maka akan terperangkap di wilayah kita, karena kita sebagai negara kepulauan, sekitar 17.000 pulau,” ulasnya.

Dari pergerakan air dan terperangkap di negara kepulauan ini, maka segala sumber daya di dalamnya ikut berlimpah. “Yang bergerak bukan cuma air, tetapi segala macam mineral dan kekayaan air, nutrisi, semuanya bergerak dan terperangkap di wilayah kita. Inilah mengapa negara kita kaya dengan sumber daya alamnya, bukan hanya sumber daya alam hayati, tetapi juga sumber daya alam migas dan lain sebagainya,” katanya. Menurut Yudi, hal ini persis seperti digambarkan dalam QS. Ar Rahman tentang keberadaan lu’lu wal marjan di antara pertemuan dua mata air.

Menurut ketua MPM PWM Jawa Barat ini, Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan lautnya. “Dalam konteks ekonomi, nilainya senilai Rp 12.000 triliun per tahun kalau bisa dimanfatkan dengan baik,” katanya. Jumlah angka itu dihitung dari potensi ikan, budidaya perikanan, migas, dan sebagainya. Kenyataannya, kata Yudi, di Indonesia, penduduk pesisir adalah orang paling miskin. Seharusnya penduduk pesisir adalah orang paling kaya, karena laut memberikan anugerah yang luar biasa.

“Penduduk kita 5 terbesar di dunia. Jika tidak bisa memanfaatkan potensi besar laut ini, maka jangan-jangan kita mengkufuri nikmat. Kata Allah, jika mengkufuri nikmat, maka sesungguhnya azab-Nya sangat pedih,” katanya. Salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan memanfaatkannya.

Oleh karena itu, Yudi berharap semua pihak menyadari hal ini dan menjadikan laut Indonesia sebagai sumber ekonomi baru. Budaya maritim harus memberikan kesejahteraan yang adil, dan menjaga kelangsungannya dengan segenap pendekatan sains dan teknologi.

Kisah Djuanda yang Tidak Terungkap

Cucu Djuanda dan sekaligus birokrat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Shahandra Hanitiyo menyatakan bahwa Djuanda di mata keluarga merupakan sosok yang menjadi teladan. Di antara nilai keteladanan yang diwariskan Djuanda adalah selalu berpijak dari pendidikan, lalu menularkan ilmu ke masyarakat. Djuanda sekolah di ITB dan menjadi guru di sekolah Muhammadiyah lalu terjun ke masyarakat. “Ini harapan pada kader-kader Muhammadiyah untuk meneladani itu,” katanya.

Djuanda sangat piawai memisahkan antara urusan keluarga dan negara. Sisi lain, Djuanda sangat punya kepedulian pada negaranya. Hal ini perlu untuk dicontoh dalam wujud kepedulian kita.

Shahandra Hanitiyo menyatakan bahwa saat ini permasalahan kelautan di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk Muhammadiyah. “Tanggung jawab kita mengurus kedaulatan ini. Semisal masalah sampah laut di laut kita yang sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya. Sampah plastik dari darat yang dibuang ke laut.

“Kalau laut kita rusak dan tidak kita kelola, maka laut akan mengembalikan efek negatif itu kepada manusia,” ujarnya. Ketika manusia tidak memberi yang terbaik bagi alam, maka alam akan mengembalikan ganjarannya kepada manusia.

Menurut Shahandra, Djuanda merupakan sosok yang saklek, lurus, berintegritas, dan berpijak pada pendidikan. “Di rumah punya satu perpustakaan besar yang berisi buku-buku berbahasa Belanda, Inggris, dan berbagai bahasa. Buku-buku itu ada coretan dan catatan tanggalnya,” kenangnya.

Kisah yang belum banyak diungkap adalah tentang misteri kematian mantan perdana menteri era Soekarno ini.  Dalam tuturan Shahandra, Djuanda merupakan RI 2 (Perdana Menteri) yang meninggal pada saat masih menjabat, ketika itu sedang bertugas di Hotel Indonesia dalam sebuah acara, setelah minum. Dan air yang diminum sempat tumpah ke sofa. Tak lama, sofa yang tertumpah minuman itu dirobek orang dan tidak pernah bisa diselidiki penyebabnya sampai hari ini.

Dikaitkan dengan situasi pada saat itu, Djuanda merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam kebijakan negara. “Djuanda menjadi garda terdepan Bung Karno di saat terjadi goncangan politik, terjadi persaingan antara militer dan komunis pada saat itu. Ada banyak keputusan negara yang diambil berdua antara Soekarno dan Djuanda melalui surat-suratan bersegel yang diantar di malam hari melalui kurir,” katanya.

“Begitu meninggal, banyak surat-surat penting Djuanda diambil alih oleh ketua BIN Soebandrio yang terlibat kasus PKI. Dan tak lama, goncangan semakin hebat terhadap Soekarno. Sejak saat itu, Soekarno tidak pernah lagi mengangkat orang nomor dua (Perdana Menteri) sampai beliau jatuh. Sepertinya Soekarno tidak lagi percaya pada pejabat tinggi yang ada, setelah ditinggal Djuanda,” ungkapnya.

Episode ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang harusnya perlu diungkap. Namun, Djuanda sendiri bukan sosok penulis. “Djuanda bukan penulis, pemikir, konseptor, teknokrat, dan negarawan, tetapi bukan penulis. Jadi agak susah menemukan buku tentang Pak Djunda yang ditulis sendiri,” ujar Shahandra Hanitiyo.

Masih ada banyak kisah lainnya tentang Djuanda yang diingat oleh keluarga. Semisal ketika suatu ketika Soekarno sedang ke luar negeri, Djuanda menyelamatkan gerakan kepanduan Pramuka dari tarikan kelompok kiri secara diam-diam.

Djuanda sebagai Proklamator Kedua

Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari menyatakan bahwa Djuanda merupakan sosok proklamator kedua bangsa Indonesia. “Djuanda itu seperti proklamator kedua. Luas Indonesia ketika proklamasi pertama oleh Soekarno-Hatta hanya 2,1 juta km persegi. Dengan deklarasi Djuanda, Indonesia menjadi 5,8 juta km persegi,” katanya.

Di mata Hajriyanto, sosok Djuanda merupakan salah satu kader Muhammadiyah yang mencapai karir terbaik kedua di pemerintahan setelah Soekarno. “Djuanda juga menjadi Perdana Menteri pertama yang tidak berlatar belakang politik. Hatta pernah mendirikan PNI, (Pendidikan Nasional Indonesia, bukan Partai Nasional Indonesia),” tuturnya.

Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Muhammadiyah. “Kader Muhammadiyah lebih cocok menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh Djuanda sebagai teknokrat. Kalau menempuh jalur politik, biasanya tidak begitu sukses. Kader-kader muda Muhammadiyah banyak yang menempuh jalur politik, dan belum sukses,” ungkapnya.

“Djuanda adek kelas Bung Karno dua tahun di ITB. Lulus ITB beliau tidak mau menjadi pegawai pemerintah Belanda, dan lebih memilih menjadi guru di sekolah Muhammadiyah, yang gajinya tidak seberapa,” tambah Hajri.

Menyambut cerita cucu Djuanda tentang misteri kematian pahlawan nasional ini, Hajrianto memiliki pendapat lain. Selain karena tidak menulis, Djuanda juga bukan sosok politisi. “Karena seorang teknokrat, ketika wafat, beliau tidak terlalu menjadi pemberitaan. Meskipun ada indikasi semisal tumpah air di sofa dan dirobek itu,” katanya.

Dari pengajian ini, Hajriyanto juga berharap bangsa Indonesia bisa lebih menghargai budaya maritim dan melirik kembali budaya bahari untuk mencapai kejayaan. Hajriyanto menyebut beberapa karakter utama dalam budaya maritim semisal berjiwa terbuka, jujur, egaliter, manajerial power, dan lebih mobile. [Pendapat ini, menurut Bambang Purwanto di Kompas, 8 Desember 2018, tidak sepenuhnya tepat. Kajian antropologi tentang masyarakat darat atau pegunungan juga banyak yang berkarakter serupa. Perilaku culas, jujur, egaliter atau sebaliknya, kata Bambang, bisa tumbuh dalam ruang budaya darat dan laut atau bahari]. (ribas)

Tambah Komentar

Klik disini untuk memberikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *