smamda
Editorial

Indonesia yang Serba Liberal

foto: perbarindo
foto: perbarindo

Indonesia semakin dikendalikan oleh proses dan kekuatan neoliberal yang berkuasa di bidang ekonomi, politik, dan budaya yang merambah sangat deras dan meluas. Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Eonomic Community) sebagai kelanjutan dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas lainnya di tingkat dunia merupakan matarantai dari hegemoni ekonomi-politik pasar bebas dalam kekuatan kartel WTO dan Bank Dunia yang semakin menjadikan negeri ini benar-benar sebagai lahan subur yang sangat terbuka. Keterpurukan rupiah dan berbagai regulasi ekonomi yang sering merugikan rakyat, merajalelanya kartel yang dikuasai para mafia, dan terkurasnya sumberdaya alam oleh pihak asing maupun domestik, merupakan contoh dari hegemoni kekuatan ekonomi neoliberal yang bertahta lama di negeri ini.

Di tengah liberalisasi ekonomi yang tak terbendung itu nyaris bangsa  Indonesia kehilangan jatidirinya. Dianulirnya syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing merupakan contoh dari kegagapan sekaligus kekalahan dalam menghadapi kekuatan neoliberal. Kebijakan-kebijakan impor yang mematikan potensi ekonomi domestik dan diserahkannya pengelolaan berbagai sumberdaya alam kepada asing atau domestik yang menghamba terhadap asing, merupakan contoh lain dari ketakberdayaan Indonesia menghadapi kekuatan neoliberal global. Indonesia yang serba “go internasional”  menjadi keran paling terbuka yang sadar atau tidak disadari telah menjadikan negeri ini benar-benar objek penderita daripada sebagai pelaku kekuatan ekonomi dunia, yang berpengaruh teradap aspek kehidupan lainnya.

Dunia politik juga semakin bermazhab liberal. Indonesia sangat bangga menjadi negara demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Memang positif, tetapi tidak kurang negatifnya. Politik transaksi, politik uang, otonomi daerah yang mengarah ke federal, dominasi partai politik, serta perilaku politik para elite politik maupun pejabat yang menerabas dan ajimumpung hanyalah bagian dari gunung es liberalisasi politik pasca reformasi. Politik yang serbaliberal ini menguntungkan para elite politik, pengusaha,  dan profesional, terutama yang memiliki akses pada kekuasaan dan sumberdaya ekonomi, sehingga akan terus diawetkan dan dikembangkan. Para politisi dan tokoh politik pragmatis banyak diuntungkan, sehingga mereka berubah nasib menjadi kaya raya layaknya para konglomerat.

Dunia sosial-budaya juga tak kalah liberal. Televisi dan media sosial menjadi sarana paling menakjukban dalam memproduksi dan menyebarluaskan segala macam menu dan perilaku budaya serbabebas itu. Suguhan apa saja dapat dinikmati dalam media massa dan media sosial yang liberal itu, nyaris tanpa bingkai dan pagar moral. Orang boleh menampilkan apa saja, termasuk berkata dan menulis apa saja di media publik yang makin mekar sebagai kekuatan sosial-budaya yang menyebarluaskan kebudayaan neoliberal itu. Para akademisi dan intelektual banyak yang tidak kritis dan bahkan menjadi bagian dari agen reproduksi liberalisasi budaya itu, termasuk melalui lembaga pendidikan dan interaksi sosial lain. Secara kultural sebagian orang Indonesia menjadi sangat bangga terhadap apapun yang beraroma asing atau luar negeri tanpa seleksi dan daya kritis, sehingga cenderung berperangai layaknya komprador.

Muhammadiyah melalui buku Indonesia Berkemajuan menyadari betapa proses liberalisasi ekonomi, politik, dan budaya di negeri ini telah menjadikan bangsa mengalami kemandegan, peluruhan, dan penyimpangan nilai kebangsaan. Karenanya Muhammadiyah menawarkan pembangunan kembali kehidupan kebangsaan yang bermakna (with meaning) agar Indonesia maju sejalan dengan  jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan yang diletakkan dasarnya oleh para pendiri negeri ini tujuhpuluh tahun yang lalu. Dengan memasukkan dimensi makna yang mengandung nilai-nilai utama yang bersumber pada agama dan ideologi negara, maka siapapun yang hidup di Republik ini tidak akan menjadi pelaku dan pengekor kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, dan budaya neoliberal yang serbabebas itu. Muhammadiyah pun tidak boleh menjadi lahan subur liberalisasi yang membuana itu, seraya memberi teladan hidup bermakna dan berkeseimbangan berbasis Islam berkemajuan. (hns)


Tulisan ini pernah dimuat di rubrik “Tajuk” Majalah Suara Muhammadiyah edisi nomor 19 tahun 2015

Tambah Komentar

Klik disini untuk memberikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *