Berita

Hajriyanto Y Thohari Dilantik jadi Dubes Lebanon

foto: inews
foto: inews
Shares

JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Presiden Joko Widodo melantik 16 duta besar (dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 Januari 2019. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/P/2019 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa.

Dalam kesempatan itu, Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari dilantik sebagai Dubes RI untuk Lebanon. Dengan pelantikan ini, maka posisinya di PP Muhammadiyah, DPP Partai Golkar, dan Tim Kampanye Nasional salah satu calon presiden menjadi nonaktif. “Saya nonaktif dari Muhammadiyah, karena tinggal satu tahun akan ada muktamar. Demikian juga keterlibatan saya di DPP Partai Golkar dan TKN Jokowi-Maruf,” katanya.

Hajriyanto telah memohon diri pada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan pihak lainnya. “Kami mendapatkan dukungan. Karena satu doktrin Muhammadiyah itu adalah membantu pemerintah dan negara. Maka saya didefinisikan sebagai membantu pemerintah dan negara sebagai dubes luar biasa dan berkuasa penuh di Lebanon,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi pada November 2018 menyampaikan bahwa presiden memberi penugasan kepada Hajriyanto untuk menjadi dubes. “Diberi waktu tiga hari untuk memberikan jawaban terhadap penugasan itu. Saya katakan siap saja,” ungkapnya.

Lebanon memiliki kesamaan dengan Indonesia, khususnya menyangkut pluralisme. “Lebanon itu sangat plural dari sudut agama, aliran-aliran, tapi dapat membangun sistem politik yang sangat baik dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan yang sedemikan rupa,” tuturnya. Oleh karena itu, Indonesia dan Lebanon sama-sama harus berhati-hati dalam mengelola kemajemukan.

Indonesia, ungkap Hajriyanto, bisa saling belajar dengan Lebanon. “Indonesia bisa ajarkan kepada Lebanon betapa Indonesia lebih maju beberapa langkah dalam hal menyelesaikan persoalan pluralisme, multikulturalisme, kebinekaan. Indonesia tidak mengenal mayoritas, minoritas. Semua memiliki kedudukan yang sama,” imbuhnya. Indonesia juga perlu belajar banyak dari Lebanon.

Hajriyanto juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara terdepan dalam melindungi perdamaian di Lebanon. “Di mata pemerintah dan rakyat Lebanon, Indonesia itu negara nomor satu dalam menjaga perdamaian. Kita memiliki pasukan perdamaian terbesar di Lebanon. Karena itu rakyat Lebanon memiliki kesan tersendiri. Nama Indonesia sangat harum di Lebanon,” tukasnya.

Rakyat Lebanon begitu terkesan dan terkagum melihat keterlibatan Indonesia. Keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia juga dikenal memiliki hubungan hangat dan akrab dengan masyarakat Lebanon. “Sekarang pasukan kita bukan hanya menjaga perdamaian, tetapi sudah masuk pada tingkat pengembangan masyarakat,” ungkapnya. Sebenarnya, penugasan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa itu berakhir pada 2019. Namun, karena satu dan lain hal, maka diperpanjang kembali untuk beberapa waktu yang akan datang.

Ditegaskan, Indonesia memegang peranan sangat besar dan signifikan. Pasukan Indonesia jumlahnya terbesar dari negara-negara yang tergabung dalam pasukan perdamaian. “Negara lain hanya 400, 500, bahkan ada yang cuma 150 personil. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian 1.200 orang yang bertugas setiap tahun,” tegasnya.

Langkah pertamanya setelah dipercaya menjadi dubes yaitu memantapkan keterlibatan Indonesia dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia. Hal ini sesuai tujuan Indonesia dalam bernegara. Ia menuturkan, terdapat empat tujuan nasional. Pertama, melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Karenanya tugas pertama ialah mengokohkan dan memantapkan keterlibatan Indonesia secara aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia. Di Lebanon ini, betul-betul ada keterlibatan langsung Indonesia menjaga perdamaian,” ungkap Hajriyanto Y Thohari.

Pada kesempatan yang sama, juga dilantik tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka diangkat berdasarkan Keppres Nomor 232/P/2018 pada 26 Desember 2018. Salah satu di antaranya adalah wakil ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Maneger Nasution.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri, para pejabat tinggi negara dan menteri kabinet kerja, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (ribas)

Shares
aplikasi_suara_muhammadiyah

1 Komentar

Klik disini untuk memberikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Menjadi Duta Bangsa Indonesia dan dapat sekaligus merintis PCIM di Libanon dan AUMnya untuk prestasi Hubungan Internasional dimata dunia.
    Aamiin.