Berita

Hari ini Deklarasi Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah

Mahutama

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Hari ini deklarasi Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) digelar di  di Aula KH Ahmad Dahlan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Dalam agenda tersebut juga digelar diskusi bertajuk “Pemilu Jujur dan Adil untuk Indonesia Berkemajuan” sebagai salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan oleh MAHUTAMA. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong agar pemilihan umum 2019 dapat terlaksana secara jujur dan adil sehingga berdampak kepada Indonesia yang berkemajuan.

Ketua Umum MAHUTAMA Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan penyelenggara pemilu dan pakar yang berkaitan dengan pemilu dan ketatanegaraan akan dihadirkan untuk menyampaikan pandangannya seputar cara menegakkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Menurutnya, Pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat.

Sementara itu, Sekjend MAHUTAMA Auliya Khasanofa menambahkan “Sebagai sarana kekuasaan tertinggi rakyat, pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang dan upaya-upaya membuat keropos sistem demokrasi.”

Para narasumber yang diundang dalam diskusi publik – media ini di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU RI) Arief Budiman, dan Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, pakar hukum tata negara FH UMJ Ibnu Sina Chandranegara, pakar hukum tata negata FH UMM Sulardi dan Sekjend MAHUTAMA Auliya Khasanofa yang juga akademisi dari FH UMT.

Selain diskusi, acara tersebut juga akan didahului dengan pidato deklarasi oleh Ketua Umum MAHUTAMA Aidul Fitriciada Azhari yang ditujukan sebagai wadah berkumpulnya penggiat dan pakar ketatanegaraan di Muhammadiyah.

Kemudian Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga akan menyampaikan taushiyah sebagai nasehat, penyemangat dan mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Riz)

Baca juga

Wajah Hukum 2018: Keadilan Sosial yang Terlupakan

Rakernas LHKP: Kembalikan Arah Kebijakan Negara

Pemimpin Harus Punya Kemampuan dan Bisa Melayani

Tambah Komentar

Klik disini untuk memberikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *