23 C
Yogyakarta
Senin, Juli 6, 2020

Menolak Lupa Pelanggaran HAM, IMM AR Fakhruddin Diskusi Kasus Munir

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Desember Diperkirakan Belum Aman Covid-19, Muhammadiyah (Kembali) Putuskan Menunda Muktamar

Yogyakarta, suaramuhammadiyah.id. Empat bulan sudah covid-19 membersamai kita dan sampai hari ini wabah tersebut belum juga menunjukan tanda-tanda akan segera menurun. Melandai...

Haedar Nashir: Masalah RUUHIP Bukan Masalah Umat Islam Vs Pemerintah

Ketua Umum PP Muhamadiyah, Prof Dr H Haedar Nashir, menyampaikan bahwa selama empat bulan masa pandemi yang memprihatinkan ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah...

PusdikHAM Uhamka: RUU HIP Sebaiknya Dihentikan

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pusat Studi dan Pendidikan dan Hak Asasi Manusia (PUSDIKHAM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka menggelar sebuah Webinar terkait...

Kematian Pangeran Arab Saudi yang Masih Misteri

RIYADH, Suara Muhammadiyah – Pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa Pangeran Bandar bin Saad bin Mohammad bin Abdulaziz bin Saud bin Fisal Al...

Bimtek IT, Dikdasmen PDM Magelang Mengawal Pembelajaran Online

MAGELANG, Suara Muhammadiyah - Sistem pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 membutuhkan adaptasi baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru dituntut lebih dalam...
- Advertisement -

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Mengenang 15 tahun meninggalnya aktivis kemanusiaan Munir, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fakhruddin Kota Yogyakarta mengadakan diskusi tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kagiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta pada Jumat siang (13/9). Hadir pada kesempatan tersebut sebagai pemantik diskusi yaitu Yati Adriani, Koordinator KONTRAS dan Suciwati, istri dari Almarhum Munir.

Pada gelaran diskusi yang bertajuk “Masa Depan Kasus Munir dan Permasalahan HAM di Indonesia”, Abie Dimas selaku koordinator penyelenggaraan mengungkapakan bahwa kegiatan ini merupakan respon atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. “Jika kita tidak merespon itu (red: pelanggaran HAM, maka peristiwa-peristiwa seperti itu akan terlupakan,” terang Abie.

Suciwati menganggap ada pihak-pihak yang tidak ingin masalah ini selesai. Menurutnya banyak hal-hal yang mengganjal di persidangan kasus HAM Munir. Seperti ada rekaman yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan akan tetapi hal tersebut tidak dihadirkan. Maka dari itu ia pernah menggugat Komisi Informasi Pusat agar mendapatkan informasi dari temuan  Tim Pencari Fakta.

“Tiba-tiba ketika kita melakukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat, kita mendapatkan sih memang hak informasi itu lewat harusnya Presiden menyampaikan hasil temuan Tim Pencari Fakta. Tapi kemudian katanya tidak menguasai,” ungkap Suciwati.

Suciwati mengungkapkan bahwa Munir termasuk salah satu kader Muhammadiyah. Ia tidak ingin ada oknum atau pihak yang menjadikan Muhammadiyah sebagai ruang berlindung dari kejahatan.

Yati Andriani menyampaikan bahwa berbicara Munir bukan saja berbicara tentang suami dari Suciwati, bukan saja Munir sebagai mantan koordinator KONTRAS, akan tetapi berbicara mengenai Munir juga berbicara mengenai bangsa dan kemanusiaan universal.

“Berbicara tentang munir bicara tentang keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itulah sejatinya yang diperjuangkan oleh Munir,” jelas Yati.

Yati menambahkan, ia berharap akan kesadaran dalam keadilan dan kepeduliaan akan pelanggaran HAM agar bisa dilakukan lebih oleh Muhammadiyah. Karena, menurutnya, melalui Muhammadiyah sangat efektif dalam menjangkau seluruh lapisan dan mudah diterima oleh masyarakat. (dnx)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

More articles