Rahmawati Husein (Dok Pepi-MDMC/SM)
Rahmawati Husein (Dok Pepi-MDMC/SM)
Dialog

Pengalaman Muhammadiyah Jadi Best Practice Dunia

Beberapa tahun terakhir kiprah kemanusiaan Muhammadiyah semakin diakui. Di dalam negeri, pada tahun 2018 Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menerima dua penghargaan sekaligus. Pertama, dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Ormas Terbaik dalam Penanggulangan Kebencanaan tahun 2018. Kedua, penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dukungannya terhadap pelayanan kesehatan pada korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Di ranah global, sepak terjang Muhammadiyah juga sudah mulai diakui dunia. Rahmawati Hussein Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu unsur pengarah pusat United Nation Central Emergency Response Fund (UN CERF) di New York, Amerika Serikat ini menggarisbawahi sejumlah kiprah kemanusiaan Muhammadiyah di kancah Internasional hingga bagaimana Muhammadiyah memandang krisis kemanusiaan global saat ini. Berikut selengkapnya.

Bagaimana perkembangan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam beberapa tahun terakhir?

Sebenarnya kemanusiaan bisa dilihat secara lebih global, tidak hanya masalah kebencanaan. Kepedulian Muhammadiyah terhadap kemiskinan, kaum yang rentan, termasuk difabel, dan upaya ini diwarnai oleh berbagai sektor. MDMC juga menjadi sektor baru dalam pelembagaan di Muhammadiyah yaitu pada tahun 2010 dan untuk respon kebencanaan sendiri MDMC sudah dikenal jauh sebelum itu. Di ranah Global, tahun 2013 MDMC melakukan respons ke Filipina untuk bencana topan Haian. Tahun 2015 Muhammadiyah membantu untuk respons di Nepal.

Di sini kontribusi MDMC cukup signifikan. Tim Indonesia termasuk MDMC mengupayakan bagaimana RS lapangan Indonesia bisa berdiri. Dari sini, kita mulai dikenal oleh World Health Organization (WHO) karena kualitas pelayanan kesehatan kita diakui dalam sistem kesehatan dunia. Sejak di Nepal ini, tim kesehatan Muhammadiyah semakin dikenal dunia. Pada 2016 Muhammadiyah juga turun bersama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Muhammadiyah ingin membangun Market for Reconciliation sebagai pendekatan bagaimana pasar menjadi pusat interaksi dua pihak yang berkonflik.

Bagaimana perjalanan Muhammadiyah dalam mendukung agenda kemanusiaan global?

Sejak tahun 2004 Muhammadiyah telah bekerjasama dengan 30 Organisasi Internasional sehingga Muhammadiyah semakin dikenal. Pada saat itu namanya belum MDMC akan tetapi Komite Pemulihan dalam bentuk ad hoc committee. Banyak lembaga yang pernah bekerjasama dengan Muhammadiyah kembali menghubungi supaya turut membantu dalam bencana lainnya. Sejak 2013, setiap tahunnya, Muhammadiyah juga diundang dalam forum pertemuan PBB untuk kemanusiaan bernama Global Humanitarian Policy Forum (GHPF). Dalam level regional, Muhammadiyah sebagai inisiator berdirinya Humanitarian Forum Indonesia (HFI) telah ditunjuk menjadi Regional Steering Group dalam persiapan puncak Humanitariaan Summit pada 2016 di Istanbul.

Apa saja upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk memperkuat kapasitasnya di dalam negeri maupun dalam mendukung misi kemanusiaan global?

Muhammadiyah telah mengikuti berbagai training yang digelar oleh organisasi internasional, seperti pelatihan Logistik bersertifikat yang digelar di Singapura. Selain itu, kita juga dalam proses mendapat serifikasi dari WHO khususnya untuk tenaga kesehatan. MDMC juga menginisiasi penguatan kapasitas bersama Catholic Relief Service (CRS) untuk melakukan penguatan kapasitas response dalam bentuk Preparing to Excel Emergency Response (PEER) bagi organisasi kemanusiaan. Program ini berfokus kepada penguatan human resource dalam merespon bencana.

Program-program yang dilakukan bersama organisasi internasional sangat berguna bagi kita. Pertama, mereka memiliki pengalaman di seluruh dunia. Kedua, mereka memiliki pedoman-pedoman dan standar-standar yang bisa kita manfaatkan. Peningkatan kapasitas sangat mahal.

Bagaimana Muhammadiyah memandang krisis kemanusiaan global saat ini?

Tantangan kemanusiaan global saat ini cukup berat, bukan hanya bencana, namun yang paling berat adalah masalah konflik dan perang. Afganistan yang belum selesai, Suriah, konflik di Myanmar dan satu lagi yang belum banyak diketahui adalah Yaman. Perang di Yaman termasuk aktor di dalamnya adalah Arab Saudi selama ini tidak terlihat karena sering dilihat tanpa cela. Muhammadiyah juga mulai tahun 2016 menjadi pemain utama dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang difasilitasi oleh Kemenlu RI. Peran yang dimainkan oleh Muhammadiyah cukup signifikan.

Apa daya tarik Muhammadiyah sehingga berbagai aktor Internasional sangat mempertimbangkan Muhammadiyah sebagai partner dalam misi kemanusiaan global?

Muhammadiyah kerap diajak untuk membicarakan berbagai isu yang kaitannya dengan kemanusiaan di kancah global. Dari kebencanaan ataupun kemanusiaan secara umum seperti isu lintas agama, kesehatan, pengorganisasian, melokalkan bantuan kemanusiaan. Melalui isu-isu itu dunia ingin tahu bagaimana organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah bisa merespons masalah kemanusiaan secara terstruktur meskipun dengan tenaga relawan.

Karena MDMC dikenal kontribusinya, kita juga bisa menunjukkan hasil, pengalaman Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan sudah pernah ditulis dalam publikasi internasional dua kali dalam jaringan CRS, salah satunya sebagai best practice di dunia.

Mengapa ‘melokalkan bantuan kemanusiaan’ ini menjadi tema penting?

Sejak tahun 2016 di mana puncak Humanitarian Summit di Istanbul digelar, tema ini menjadi sentral. Di dunia ada dorongan bahwa yang mampu menangani bencana di sebuah negara adalah mereka yang berada di level lokal. Pihak internasional bisa membantu dalam melakukan penguatan kapasitas bukan kemudian melakukan kerja sendiri tanpa bekerjasama dengan level lokal. Grand Bargain menjadi kesepakatan atau komitmen global untuk melokalkan bantuan kemanusiaan. Ini menjadi tuntutan.

Karena pertama, contohnya di negaranegara seperti Afrika, mereka sudah dibantu banyak namun tidak keluar dari kemiskinan karena dijadikan proyek. Kedua, penguatan kapasitas tidak ada, dan menganggap organisasi lokal tidak memiliki kapasitas. Ketiga, bahwa first responder dalam negara itu pasti orang lokal karena yang bisa bergerak paling cepat. Yang tau persoalan lokal ya orang lokal. Oleh karena itu penguatan di level lokal harus menjadi komitmen khususnya negara-negara Selatan karena selama ini masih timpang. Prinsip kesetaraan harus ada dalam pemberian bantuan kemanusiaan.

Apa yang harus dilakukan Muhammadiyah ke depan?

Ke depan Muhammadiyah harus bergerak lebih terpadu dalam merespon kemanusiaan global. Bagaimana peran kemanusiaan global Muhammadiyah dalam konteks konflik dan perang. Kini sudah ada Muhammadiyah Aid yaitu mekanisme antar majelis dan lembaga untuk bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini masih berputar di ranah respons dalam memanfaatkan dana kemanusiaan.

Ke depan harus punya road map atau grand desain bagaimana Muhammadiyah bisa memainkan perannya dalam proses internasionalisasi di ranah kemanusiaan. Diharapkan Muhammadiyah mampu memainkan peran dan pengaruhnya untuk kepentingan yang lebih luas baik sebagai mediator, negosiator, bukan hanya sebagai provider kemanusiaan. (Th)

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah SM Edisi 23 Tahun 2018