29 C
Yogyakarta
Kamis, Agustus 13, 2020

Wakil Ketua MDMC Menjadi Pembicara Sidang AG UNCERF di New York

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Pengabdian, Dosen Manajemen UMY dan Warga Bausasran Adakan Penghijauan

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Sempitnya lahan tidak menyurutkan keinginan warga RW 11 Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta untuk menghijaukan wilayahnya.

Asah Kreativitas, PMM UMM Ajari Anak-Anak Seni Kolase

BLITAR, Suara Muhammadiyah - Kelompok Pengabdian Mahasiswa untuk Masyarakat (PMM) Universitas Muhammadiyah Malang melakukan pengabidan masyarakat dengan mengajari anak-anak membuat kolase. Kegiatan...

Dosen FEB UMY Latih Jamaah Pengajian Membuat Kain Shibori

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu pengabdian masyarakat di era...

Semua Siswa Dapat, SMK Mutu Tegal Bagikan Perdana Plus Kuota untuk PJJ

TEGAL, Suara Muhammadiyah - Bentuk pelayanan selama diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam masa covid 19. SMK MUTU Tegal berikan kartu perdana...

Islam, Alam, dan Tugas Manusia

Alam akan membawa manfaat dan berkah bagi manusia, manakala telah melaksanakan tugasnya terhadap alam, yakni mengembalikan alam ke jalan yang benar. Yakni...
- Advertisement -

NEW YORK, Suara Muhammadiyah – Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dan Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr Rahmawati Husein mewakili Indonesia menyampaikan pidatonya tentang pembelajaran pemanfaatan dana Kemanusiaan Global. Rahmawati yang sehari-hari sebagai dosen UMY, juga menjabat Anggota Dewan Pengarah Dana Darurat Kemanusiaan Global memberikan masukan tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan dana dari Advisory Group United Nation Central Emergency Response Fund (AG CERF) untuk respons tsunami di Sulawesi Tengah.

Menurut Rahmawati, walaupun Indonesia sudah mampu mengatasi dan memiliki kapasitas dalam penanganan bencana, Dana CERF sangat membantu karena saat itu Indonesia baru saja mengalami bencana besar sebulan sebelumnya yang melanda Lombok. “Di samping itu dampak bencananya relative sangat besar dilihat dari korban jiwa, jumlah pengungsi serta kerusakan fisisk. Oleh karena itu Indonesia membuka diri untuk menerima bantuan luar negeri untuk merespon Tsunami di Sulawesi,” ungkap Rahmawati di Gedung PBB New York, Senin (9/12).

Dana CERF diberikan melalui organisasi-organisasi PBB yang ada di Indonesia seperti, WFP (Organisasi PBB yang melayani pangan), WHO, UNICEF, IOM (migrasi), FAO, UNDP,  UNFPA dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut bekerjasama dengan pemerintah khususnya kementrian terkait serta bekerjasama dengan pemerintah local, perguruan tinggi, serta LSM lokal di Sulawesi.

Rahmawati menyatakan CERF masih relevan diberikan kepada negara seperti Indonesia, yang memiliki kapasitas yang semakin besar dalam penanggulangan bencana karena saat itu Indonesia baru saja mengalami bencana besar gempa bumi di Lombok.

Pada waktu itu pemerintah dan pelaku kemanusiaan di Indonesia masih sibuk merespons gempa Lombok yang melanda sebulan sebelumnya dan memengaruhi ratusan ribu orang dan tidak siap menghadapi gempa besar lainnya. CERF telah datang tepat waktu ketika sangat dibutuhkan. Dana yang diterima dari CERF memberikan nilai tambah yang unik dengan menyediakan pembiayaan yang tersedia dengan cepat untuk kegiatan utama yaitu penyelamatan jiwa bagi orang-orang yang terkena dampak Tsunami di Sulawesi Tengah yang tidak hanya terkena gempa bumi  yang diikuti oleh Tsunami tetapi juga pencairan Likuifaksi dan tanah longsor

Tanpa bantuan dana CERF yang utamanya digunakan untuk pemberian bantuan kebutuhan dasar pada saat-saat kritis tanggap darurat, tentunya  akan memperburuk krisis karena Tsunami telah menyebabkan 200.000 orang kehilangan tempat tinggal, lebih dari 4.000 orang meninggal. Dan menyebabkan  67.000 keluarga yang membutuhkan tempat tinggal,  4.400 orang menderita luka berat, serta  45.000 wanita hamil di daerah bencana yang mungkin membutuhkan bantuan kesehatan dan tambahan gizi, dan  152.000 orang yang membutuhkan bantuan air, sanitasi dan fasilitas lainnya

Rahmawati juga menyatakan bahwa  CERF telah memberikan nilai tambah pada sistem kemanusiaan di Indonesia dengan mempromosikan koherensi dan koordinasi yang pada akhirnya mempromosikan respon kemanusiaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan dana CERF memungkinkan koordinasi tidak hanya di antara badan-badan PBB, tetapi juga penting untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengoordinasikan sumber daya apa pun melalui pemerintah pusat dan klister, bantuan yang diberikan di tingkat lokal.

Ketiga, kegiatan yang didanai CERF sebagian besar dilakukan oleh pelaku kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal, membantu memastikan bahwa pelokalan tetap menjadi prioritas utama PBB.

Dalam konteks respons yang di negara yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan kapsitas penanganan yang kuat, CERF memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan teknis untuk mendukung koordinasi. Semua lembaga PBB penerima yang melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bencana dengan Koordinator Klaster Nasional (yaitu Kementerian Sektoral) memanfaatkan CERF untuk membantu pembentukan dan pengelolaan koordinasi klaster nasional dalam respons Sulawesi Tengah: misalnya FAO mendukung Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian Klaster, IOM membantu Cluster Pemindahan dan Perlindungan dan sub-cluster Koordinasi dan Manajemen Kamp (CCCM), UNDP membantu Cluster Pemulihan Awal, UNFPA membantu Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan / Sub-cluster GBV, UNICEF mendukung Sub-cluster WASH dan Perlindungan Anak dan Kesehatan Cluster, WFP membantu Cluster Logistik dan WHO mendukung Health Cluster.

CERF juga telah meningkatkan keterlibatan LSM dalam aksi kemanusiaan yang didanai CERF. Badan-Badan PBB berparter dengan LSM nasional dan lokal secara langsung untuk melaksanakan aksi kemanusiaan di Sulawesi tengah.

Keempat, CERF juga membahas empat bidang prioritas yang menjadi fokus yaitu (a) dukungan untuk perempuan dan anak perempuan, termasuk menanggulangi kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan; (b) program yang menargetkan kelompok difable; (c) pendidikan dalam situasi darurat; dan(d) aspek perlindungan lainnya.(Aulia/Riz)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles