22.7 C
Yogyakarta
Selasa, Agustus 11, 2020

Agus Rahardjo Akan Mundur dari Ketua KPK Jika Revisi Undang-Undang KPK Dilaksanakan

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Lazismu Medan Jaring Milenial Berdayakan UMKM

MEDAN, Suara Muhammadiyah - Pembinaan UMKM menjadi demikian ditengah hawa resesi yang semakin panas. UMKM memiliki dayatahan dalam menghadapi guncangan ekonomi. Hal itu...

Uji Kompetensi 14 Skema LSP UMP Bersama BNSP

PURWOKERTO, Suara Muhammadiyah - Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Muhammadiyah Purwokerto tengah melakukan penambahan ruang lingkup LSP. Hal in ditandai...

Peduli UMKM di Saat Pandemi, KKN 117 UMY Kembangkan Potensi Batik Trisno Idaman

BANTUL, Suara Muhammadiyah - Tim 117 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan pengabdian masyarakat di Batik Trisno Idaman.  Sebuah...

UMSU Dampingi Peningkatan Kualitas Ponpes Kwala Madu

MEDAN, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkomitmen mendamping pengelolaan dan pengembangan pendidikan pesantren modern Kwala Madu, Langkat.

Mencegah Cyber Bullying Dimulai dari Keluarga

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Perkembangan internet yang semakin cepat dan meluas memunculkan berbagai dampak, tidak hanya positif tetapi juga negatif. Salah satu...
- Advertisement -

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, akan mengundurkan diri jika revisi Undang-Undang KPK dilaksanakan. Agus menegaskan dirinya akan menjadi yang pertama mundur dari KPK sebagai perlawanan terhadap pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau revisi ini dilakukan, saya yang pertama akan mengundurkan diri,” ujar Agus dalam diskusi Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi, yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah, di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Ahad (21/2). Ia mengatakan, sekarang ini, harus ada langkah kongkrit dari semua elemen terkait bergulirnya isu revisi Undang-Undang KPK.

Lebih lanjut Agus mengajak, organisasi keagamaan dan tokoh-tokohnya untuk turun menolak revisi Undang-Undang KPK yang diloloskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 oleh DPR RI dan Pemerintah Indonesia.

Menurut pandangan Agus, dalam draf revisi yang ada, itu bukan memperkuat kewenangan KPK sendiri. Banyak pasal yang mengharuskan KPK dalam bekerjanya diharuskan untuk meminta izin ke Dewan Pengawas KPK. “Draf yang sekarang beredar itu memperlemah,” katanya memberitahukan di depan tokoh agama yang hadir.

Agus menambahkan bahwa, KPK selalu berhati-hati dalam bertindak, “Kami melakukan penyadapan itu tidak sembarangan,” ucapnya.

Selain itu, Agus pun mendorong, agar masyarakat Indonesia bisa membangun budaya yang luhur. Agar masyarakat tidak terjangkit budaya koruptif. Bisa dilakukan dengan cara pendekatan nilai agama yang memang bertentangan dengan korupsi. (Ridlo Abdillah-Ed. Nisa)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles