24.2 C
Yogyakarta
Selasa, September 22, 2020

Muhammadiyah Dirugikan Aturan yang Simpang Siur

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Berdayakan Potensi Kader, NA Solo Garap Lumbung Ketahanan Pangan

SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir dan cenderung makin signifikan pertambahan jumlah pasien yang positif. Konsekuensinya adalah banyak...

LLHPB ‘Aisyiyah DIY: Perhatikan Ketahanan Tubuh dan Gizi Anak Era Pendemi

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Webinar Seri 3 Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) DIY dengan tema Edukasi...

Kenaikan Tarif Cukai 30% Hasil Tembakau Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJMN Indonesia

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pada 21 September 2020, Center of Human and Economic Development ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan konferensi pers untuk...

Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penanganan Pandemi Covid-19

PERNYATAAN PERS PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 20/PER/I.0/H/2020 TENTANG PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, hingga Tinjau Kembali Pilkada

Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 20/Per/I.0/H/2020 Tentang Penanganan Pandemi Covid-19 Sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia...
- Advertisement -

Keberadaan Muhammadiyah sebagai badan hukum Nasional sudah diakui sejak Republik ini belum lahir. Namun, di dearah banyak pemda yang belum tahu dan tidak mau tentang hal ini. Akibatnya, banyak lembaga Muhammadiyah yang tidak mendapat perlakuan yang semestinya.

Permasalahan ini mengemuka saat PP Muhammadiyah menerima kunjungan pejabat Kementerian Sekretariat Negara RI, 19 Pebruari kemarin di Yogyakarta.
Saat itu, rombongan dari Kantor Kemsekneg dipimpin oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Prof Dr H Dadan Wildan dengan sejumlah staff dan asisten deputi.

Para tamu ini diterima oleh dua orang Ketua PP Muhamadiyah Prof Yunahar Ilyas dan Dr Agus Taufiq yang didampingi oleh beberapa ketua Majelis dan Lembaga PP Muhamadiyah serta Ketua PP Aisyiyah.

Menjawab permasalahan itu Prof Dr H Dadan Wildan berjanji akan segera mencari jalan keluarnya dengan mengumpulkan semua pemda dan kemeterian terkait agar semua kesimpangsiuran aturan yang cukup merugikan ormas nasional semisal Muhammadiyah ini bisa segera diatasi.

Dalam kunjungan tersebut, Prof Dadan Wildan juga banyak mengapresiasi kiprah Muhammadiyah yang telah berusia lebih dari satu abad.

Ketidakmautahuan orang-orang pemda pada status ormas yang berbadan Hukum Nasional ini juga dikemukakan oleh Ketua PP Aisyiyah, Dra Latifah Iskandar. Bahkan, di beberapa daerah banyak orang lembaga pendidikan Aisyiyah yang tepaksa ganti nama dan ganti pemilik demi mendapatkan perlakuan yang semestinya oleh pemda setempat. Hal seperti ini menurut Latifah Ikandar merupakan kejadian yang harus segera diakhiri.

Kurangnya pengetahuan aparat pemda pada tata-aturan pemerintahan seperti itu judga dikemukakan oleh sekretaris PDM Ngawi, H Suwarto Abbas ketika berkunjung ke Suara Muhammadiyah tanggal 20 Pebruari kemarin. Sampai saat ini, banyak sekolah dan lembaga Muhammadiyah lain yang tidak mendapatkan bantuan dari pemda, karena tidak ada yayasan yang menaunginya. Aparat pemda Ngawi seakan tidak tahu dan tidak mautahu kedudukan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang sah yang diakui oleh pemerintah.

Pendapat Latifah ini juga diamini oleh Prof Dr H Yunahar Ilyas yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga Muhammadiyah lebih baik tidak dibantu oleh pemda daripada harus membuat yayasan yang menaungi lembaga itu.

“Muhammadiyah itu hanya satu, yang diwakili oleh Pimpinan Pusat. Tidak ada Yayasan dalam Muhammadiyah”. tegas Prof Yunahar.
Menurut Prof Yunahar, kebijakan seperti itu dilakukan Muhammadiyah untuk menjamin keutuhan Muhammadiyah.

Selanjutnya Prof Yunahar Ilyas juga bercerita di hadapan para pejabat mensesneg itu, kalau di Muhammadiyah, semua aturan dibuat dengan cermat dan bersifat antispatif. Misalnya, aturan Muktamar sudah disahkan jauh sebelum pelaksanaan Muktamar, sehingga tidak akan ada pertentangan yang tidak berkesudahan saat hajat itu digelar. [k’ies]

- Advertisement -

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles