22.9 C
Yogyakarta
Kamis, Juli 9, 2020

Nelayan Perlu Kebijakan Kongkrit

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Ketua LSBO PP Muhammadiyah Resmikan Rumah Kaligrafi Syaiful Adnan

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) Pimpinan PusatMuhammadiyah, Drs Syukriyanto, M.Hum kemarin melakukan kunjungan silaturahmi ke Rumah...

PCIM Arab Saudi dan Suara Muhammadiyah Adakan Pelatihan Jurnalistik

MAKKAH, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi (PCIM Arab Saudi) bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah (SM) menggelar pelatihan jurnalistik...

BTM Artha Surya Kabupaten Tegal Sinergikan Pengembangan AUM Pendidikan

TEGAL, Suara Muhammadiyah - Membangun sinergi antar Amal Usaha Muhammadiyah BTM Artha Surya kabupaten Tegal peduli dengan pengembangan tindak lanjut. Yaitu merencanakan...

Covid Talk: Dakwah dan Pendidikan Muhammadiyah berbasis Teknologi

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Berkenaan dengan adanya wabah Covid-19 di era generasi Z, maka teknologi merupakan sebuah media yang tidak boleh tertinggal...

Menghadapi Covid-19 Perlu Strategi dan Kemitraan

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Allaster Cox, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia menyampaikan bahwa Australia sangat prihatin dengan kondisi di Indonesia...
- Advertisement -

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Nasib para nelayan di Indonesia belum bisa dikatakan dalam kondisi menggembirakan. Meskipun menyandang gelar sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang membentang dari ujung Sabang hingga Merauke, profesi nelayan belum menjadi pilihan. Selain rendahnya sumberdaya, faktor kebijakan pemerintah juga menjadi penyebab keprihatinan nasib nelayan. Oleh karena itu, dibutuhkan keberpihakan langsung melalui kebijakan yang pro nelayan.

Demikian antara lain yang disampaikan anggota Divisi Pertanian Terpadu Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Suadi PhD, dalam forum diskusi rutin Dwi Mingguan pada Jum’at malam, 11 Januari 2019, di Gedoeng Moehammadijah, Ngampilan, Yogyakarta.

“Kita baru mampu berproduksi, tapi belum punya daya saing dalam pasar perikanan global. Tidak sebanding antara luas wilayah lautan Indonesia dengan produktivitas nelayannya. Hal ini juga karena tidak didukung infrastruktur yang memadai,” tuturnya. Padahal, dengan semua potensi yang dimiliki, laut Indonesia bisa menyumbang pendapatan dalam jumlah sangat besar.

Termasuk infrastruktur yang dimaksud Suadi adalah semisal terbatasnya kapal penangkap ikan hingga dermaga tempat merapatnya kapal berukuran besar. “Struktur kapal ikan yang timpang, rata-rata memiliki ukuran 4.5 GT 67% dan 5-10 GT 20%,” katanya. Padahal, ukuran kapal yang kecil menghambat para nelayan untuk memburu ikan-ikan berukuran besar yang berada di tengah laut Indonesia.

“Juga karena jarak antara tempat tangkap dan tempat produksi jauh,” ungkapnya. Suadi menyebut bahwa kebanyakan tempat pengolahan ikan berada di Pulau Jawa. Pabrik pengolahan ikan di luar Jawa masih tergolong minim, meskipun di wilayah tersebut terdapat banyak ekosistem ikan yang beragam.

Diskusi Dwi Mingguan MPM PP Muhammadiyah (Foto: aan)
Diskusi Dwi Mingguan MPM PP Muhammadiyah (Foto: aan)

Semua permasalahan nelayan itu membuat nelayan tidak berdaya. Terlebih ketika berhadapan dengan para pemilik modal besar. “Permasalahan nelayan lebih kompleks karena kelembagaan nelayan dan usaha yang lemah. Juga terkait management ekonomi. Ini menjadi sasaran bagi pemberdayaan untuk masuk dan membina,” ulasnya.

Suadi menyarankan supaya diadakan kebijakan kongkrit yang membantu nelayan untuk memberdayakan diri. Kebijakan itu harus melingkupi keseluruhan aktivitas nelayan. Mulai dari aspek hulu hingga hilir. Pemberian bantuan pada nelayan juga jangan hanya bersifat karikatif dan jangka pendek, lebih penting adalah membuat kebijakan yang mendorong dan menjamin nelayan bisa berdaya dan mandiri. (ribas/aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

More articles