29.5 C
Yogyakarta
Minggu, Juli 12, 2020

Ancaman Oligarki Bisnis dan Politik bagi Lingkungan

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

AS Berikan Sanksi pada Anggota Partai Komunis China terkait Penahanan Muslim Uighur

Suara Muhammadiyah – Amerika Serikat pada Kamis (9/7) telah memberlakukan sanksi terhadap salah seorang politisi China, Chen Quangguo, beserta tiga pejabat senior...

Disambut Haru Keluarga, UMY Umumkan Penerima Beasiswa Dokter Muhammadiyah

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali mengumumkan penerima Beasiswa Dokter Muhammadiyah. Pengumuman disampaikan Rektor UMY Dr Gunawan Budiyanto, MP...

Spirit Baru Suara ‘Aisyiyah

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Dalam rentang perjalanan yang sangat panjang Aisyiyah bersama Suara Aisyiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan perempuan Islam...

Idul Adha ala Muhammadiyah di Masa Pandemi Covid-19

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Pengajian Umum via Zoom bertema “Idul Adha di Masa Pandemi Covid-19” pada 10 Juli 2020. Pengajian...

Turki Resmi Kembalikan Hagia Sophia sebagai Masjid

ANKARA, Suara Muhammadiyah – Turki telah resmi memutuskan untuk mengembalikan Hagia Sophia, salah satu museum bersejarah di Istanbul Turki, sebagai masjid.
- Advertisement -

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Dalam pengantar acara diskusi dengan tema “Indonesia dalam Pusaran Bencana Ekologi dan Deklarasi Kader Hijau Muhammadiyah Komite DIY,” Busyro Muqoddas Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpesan “Bagi generasi muda yang memiliki fokus terhadap isu-isu yang sedang dibahas harus memperhitungkan perlawanan yang akan terjadi. Pengetahuan tentang hulu dan hilir dari sebuah permasalahan merupakan hal penting untuk melakukan perlawanan.”

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menyampaikan bahwa ia mengaku bersyukur karena dalam perjalanan karirnya terus dihadapkan dengan perlawanan dan ancaman. berhadapan dengan intel dan dikejar-kejar militer yang menurutnya merupakan pengalaman yang sangat berharga.

Data dari KPM tahun 2018 menyebutkan bahwa. Pertama, 25% tanah yang digunakan untuk bisnis kelapa sawit oleh pihak swasta (BUMS) adalah seluas Pulau Jawa dan tidak dilaporkan kepada negara. Kedua, kasus lumpur lapindo yang merupakan kebijakan bisnis yang menyebabkan masalah lingkungan di Jawa Timur, tidak hanya lingkungan fisik tapi juga menyangkut lingkungan yang bersifat kemanusian. Ketiga, mengenai meikarta yang menargetkan tanah seluas 644 hektar di Bekasi. Hal tersebut terungkap karena sistem oligarki bisnis yang masuk kepada sistem oligargi politik. Sehingga kedua oligargi tersebut mempengaruhi demokrasi dan birokrasi di Tanah Air.

Lanjutnya, ketika demokrasi dikuasai oleh oligarki bisnis kemudian mempengaruhi oligarki politik maka lahirlah korporetokrasi yang bisa kita sebut taipan. Sehingga tidak ada studi kelayakan yang akuntabel terhadap proyek-proyek di Indonesia. Proyek besar yang akan dilakukan adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Terjadi banyak kepentingan bisnis dengan cara suap, korupsi dan lain sebagainya.

Di tahun 2014 dilakukan penelitian tentang sejauh mana soliditas masyarakat sipil terhadap kebijakan. Masalah lingkungan yang terjadi sekarang disebabkan oleh oligarki bisnis, oligarki politik dan oligarki media. “Sejauh ini pemerintah dan pembisnis memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan. Sedangkan masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrolnya. Satu-satunya lembaga negara yang bisa menjaga lingkungan adalah KPK, namun ditangan Jokowi KPK melemah,” tutupnya. (Iko)

- Advertisement -
- Advertisement -

More articles