30 C
Yogyakarta
Senin, Agustus 3, 2020

Terkait Perppu Covid19, Muhammadiyah: Tidak Ada Rencana JR

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

IAIN Kudus Gandeng MTs Al-Mu’min dalam KKL Online

IAIN Kudus Gandeng MTs Al-Mu’min dalam KKL Online

Muhammadiyah Tegaskan Tak Ikut POP Kemendikbud

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Muhammadiyah menegaskan tak mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud memang sempat menyampaikan permintaan agar...

Qurban Masa Pandemi, Lazismu Grobogan Himpun Qurban Hingga 847 Juta

GROBOGAN, Suara Muhammadiyah - Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Grobogan berhasil menghimpun puluhan hewan qurban pada Idul Adha...

Kawal Kebijakan Pemerintah AMM Wonosobo Bertandang ke DPRD

WONOSOBO, Suara Muhammadiyah - Sejumlah perwakilan dari Angkatan Muda muhmaadiyah (AMM) Wonosobo adakan audiensi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonosobo....

Dikemas Ramah Lingkungan, BPKH Salurkan 50 Ekor Sapi Lewat Kurban Ketahanan Pangan Lazismu

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – LAZISMU. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama mitra program kemaslahatan di hari raya Idul Adha menyalurkan 50 hewan...
- Advertisement -

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pasca dikeluarkannya Perppu No 1/2020 yang berisikan instrumen hukum terkait situasi Covid19 beberapa waktu lalu, berbagai elemen masyarakat menanggapi dengan berencana mengajukan Judicial Review (JR), termasuk sejumlah aktivis Muhammadiyah. Merespons adanya kabar tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Media dan Informasi Dadang Kahmad menekankan perlu adanya tanggapan resmi dari PP Muhammadiyah.

“Banyak yang menyangka itu resmi dari PP Muhammadiyah,” terang Dadang kepada Suara Muhammadiyah.

Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh PP Muhammadiyah dalam rilisan resmi yang dikeluarkan pada hari ini, Selasa (14/4), yang menerangkan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan akan rencana pengajuan JR terkait Perppu tersebut. Terkait COVID19, Muhammadiyah tetap berfokus dalam melakukan pelayanan masyakarat dan kegiatan sosial. Upaya tersebut telah lama dilakukan oleh Muhammadiyah melaui Rumah Sakit milik Muhammadiyah, Lazismu, amal usaha, juga organisasi otonom dan Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan.

Sedangkan terkait Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) yang mewacanakan akan melakukan JR, dalam rilis tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa posisi Mahutama sendiri bukanlah secara resmi terdapat dalam struktur Muhammadiyah. Meskipun demikian, Abdul Mu’ti tetap menghormati elemen masyarakat yang ingin mengajukan JR terhadap Perppu tersebut sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam undang-undang.

Dalam pernyataan tersebut Abdul Mu’ti pun menghimbau kepada pemerintah bahwa seluruh program dan kebijakan hendaknya senantiasa mengutamakan kesehatan, perlindungan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut pernyataan resmi PP Muhammadiyah menanggapi Perppu Covid19 selengkapnya:

1. Bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak pernah membahas dalam rapat dan berencana melakukan JR Perppu nomor 1/2020. Mahutama bukanlah institusi resmi dalam struktur Muhammadiyah. Dalam situasi pandemi Covid-19,  PP Muhammadiyah lebih fokus melayani masyarakat dan menggerakkan kegiatan kemanusiaan melalui rumah sakit, Lazismu, amal usaha Muhammadiyah, Organisasi Otonom (Ortom),  dan Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan.

2. PP Muhammadiyah menghormati individu warga negara atau organisasi yang berkehendak melakukan JR Perppu nomor 1/2020 sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-undang.

3. Mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar  menelaah dengan seksama rancangan Perppu 1/2020 agar tidak bertentangan dengan UUD, tetap berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat banyak. DPR hendaknya melaksanakan tugas legislasi secara kritis, independen, dan seksama serta mengawasi pelaksanaan penanganan bantuan dan dana pandemi Covid-19 tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Dalam menangani pandemi Covid-19 Pemerintah dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih  amanah, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab penuh mengerahkan segenap kemampuan dan sumberdaya agar pandemi Covid-19 dapat segera diatasi. Pemerintah hendaknya lebih mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat di atas berbagai program yang strategis dan menyangkut masyarakat secara keseluruhan.

(Th)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles