Meminimalisir Social Gap Pada Momentum Idulfitri

Oleh: Dr Mohammad Yusri Isfa, M.,Si

Penulis ingin menggambarkan sekelumit tulisan ini, betapa dahsyatnya momentum Idulfitri jika dikaitkan dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan baik lahir dan batin ummat. Sendainya momentum ini terpatri dan terimplemntasi pada sebelas bulan setelah Ramadhan kemudian, sehingga tidak bersifat seremonial, maka upaya Pemerintah dalam mengurangi tingginya angka gini ratio di Tanah Air akan mudah dicapai. Wabil khusus keberadaan ummat Islam yang nota bene mengalami angka ketimpangan (social gap) yang tinggi, tidak menjadi penyebab.

Salah satu  indikator terpenting hasil pembangunan yang dicapai di berbagai daerah di Tanah Air adalah mengecilnya angka ketidak merataan (Gini Ratio=0). Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun swasta kearah itu sudah dan terus dilaksanakan. Hal tersebut dalam rangka untuk menghilangkan atau setidaknya akan mengurangi kesenjangan, atau social gap yang ada ditengah-tengah masyarakat. Namun hasil-hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan.

Menurut BPS (2019), bahwa angka rata-rata gini ratio di Indonesia adalah 0,351. Angka tetinggi gini ratio di Indonesia adalah  Jogjakarta (0,423), sementara angka terendah gini ratio adalah Provinsi Bangka Belitung (0,269). Ini menandakan bahwa ketidak merataan pendapatan dan penghasilan masyarakat masih saja terjadi dimana-mana. Belum adanya titik keseimbangan ketimpangan di Indonesia secara umum disebabkan dikarenakan banyaknya pertumbuhan ekonominya didorong oleh  industri-industri yang bersifat extraktif (industri yang mengandalkan sumber daya alam) dengan pertambangan-pertambangan illegal, kemudian upah yang masih banyak kesenjangan. Begitu juga sektor perkebunan yang hanya dimiliki segelintir orang dengan luas yang mendominasi. Oleh karenanya seolah betapa sulitnya kelas pekerja yang kebanyakan bisa berubah pada kelas elit, seolah sesungguhnya di masyarakat kita telah terjadi kasta terselubung, yang tidak memungkinkan berpindahnya dari kasta rendah kepada kasta menengah bahkan kasta yang lebih tinggi.

Bagaimana ummat Islam dapat keluar dari orbit ketimpangan itu?, padahal Islam memiliki tuntunan yang kuat terhadap persoalan pemerataan, keadilan dan membangun peradaban yang lebih maju. Jika secara sosial, ekonomi dan kultural ummat Islam memiliki potrensi jumlah yang luar biasa banyak. Ambil contoh jika jumlah ummat Islam itu dijadikan potensi pasar bagi kegiatan ekonomi, maka tidak menutup kemungkinan secara ekonomi akan memiliki manfaat besar bagi kebangkitan ekonomi ummat pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu penulis ingin menjelaskan beberapa aspek pada tulisan kali ini diantaranya; Memahami makna ketimpangan (dalam istilah penulis social gap) dan beberapa penyebab, akibat-akibat yang ditimbulkan dari ketimpangan, pembangunan ekonomi bukan pembangunan sosial, Semangat Idulfitri dan implikasi kehidupan ekonomi, sosial  dan cultural. Penulisan artikel ini merupakan penulisan diskriptif dikombinasikan dengan data dan fakta sekunder dari berbagai sumber. Semoga dalam momentum Idulfitri kali ini dapat menjadi telaah yang lebih mengerucut pada sebuah aksi nyata bagi langkah-langkah pemerataan kesempatan, ekonomi dan lain-lain.

Mengambil pendapat Andrianof A Caniago, 2009 :” ketimpangan adalah buah pembangunan yang hanya fokus pada aspek ekonomi. Para subjek pembangunan hanya bertumpu pada angka-angka pertumbuhan ekonomi semata, tanpa melihat apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah rata-rata dapat dinikmati masyarakat atau belum. Pertumbuhan hanya dimiliki kelompok “user” atau “pemodal” dari suatu corporasi. Penulis dapat mengilustrasikan jika digambarkan pada sebuah piramida segitiga, bahwa pertumbuhan itu berada pada puncak kerucutnya saja yang jumlahnya secara kuantitatif amatlah sedikit dibandingkan alas segitiga yang paling bawah tentunya yang kebanyakan sebagai penomton dari pertumbuhan itu.

Dengan tidak bermaksud mendikhotomikan antara Orde Baru dan Orde lainnya di Indonesia, maka pada masa Pemerintahan Orde Baru sesungguhnya model pembangunan menggunakan istilah Todaro (2000), Pembangunan dengan pendekatan Tricle Down Effect dengan orientasi Pertumbuhan itu telah berpuluh di terapkan di Indonesia, namun menuai buah ketidak merataan yang lebar. Pembangunan yang fokus di Pulau Jawa dengan pendekatan Trcle Down Effect atau efek menetes itu diharapkan akan berdampak kondisi serupa/sama pada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, namun nyatanya jangankan “menetes malah mampet”, sehingga akibatnya  Jawa maju pesat namun wilayah lain berjalan terseok-seok, kemiskinan semakin menggurita, pengangguran dan lain-lain didominasi luar Jawa.

Selanjutnya jika merujuk pendapat Jonathan Haughton (2000), bahwa ketimpangan sosial sebagai akibat bentuk ketidak adilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk  pembangunan yang tidak berkeadilan adalah sebuah pemihakan kepada kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lain dalam pembangunan. Salah satu contoh adalah dalam proses pembangunan bahwa masyarakat, pekerja hanya sebagai objek pembangunan, belum dijadikan sebagai subjek pembangunan. Artinya masyarakat sebagai pekerja saja,belum sebagai bagian pemilik modal yang harus diperhitungkan.

Baca Juga:   Memaknai Lebaran Saat Pandemi

Islam menuntun ummat nya bahwa tolok ukur seseorang dalam bekerja ditentukan oleh kualitas apa yang dikerjakannya (lihat QS Al-An’am 132). Oleh karena itu menafikan keadilan dalam Islam sama artinya  dengan belum diberikannya kepada pekerja suatu porsi yang  yang seimbang atau secara proporsional dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga selesai menerima  upah, lalu dikonsumsi,  ya terjadi lagi ke papa an, kemiskinan  itu.

Sedangkan dalam ajaran Islam memiliki prinsip ‘muswah’ (kesetaraan) dan prinsip “adlah” ( keadilan. Dengan prinsip ini sesunggguhnya antara “user” dengan “pekerja” memiliki kedudukan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karenanya prinsip Islam sesungguhnya sangat universal dalam kontek hak-hak sebagai pekerja dengan pemilik modal. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun sayangnya prinsip-prinsip itu belum dajadikan guading principle atau panduan prinsip dalam membangun masyarakat ekonomi Islam.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa dalam UUD 45 pasal 33 juga dinyatakan   bahwa: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dibawah pimpinan negara, 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas bahwa nafas Islam dengan nafas yang tertera dalam konstitusi sebenarnya sangat sejalan.

Oleh karenanya kesetaraan dan keadilan dalam sebuah pembangunan jelas merupakan keniscayaan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat agar jurang ketimpangan dapat diatasi. Dengan demikian implikasi lanjutan atau dampak ikutan dari ketimpangan itu juga dapat dicegah. Sebelum penulis memaparkan dampak dari ketimpangan, sekilas apa penyebab dari ketimpangan tersebut.

 Ada beberapa penyebab ketimpangan itu antara lain sebagai berikut.

Pertama, terhambatnya mengakses sumber kehidupan yang lebih baik, masyarakat tidak memiliki peluang-peluang terhadap sumber dan  kesempatan. Kondisi seperti ini banyak kita dapati, dimana masyarakat tidak memahami dan tidak mendapat informasi akan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan, apakah pekerjaan, bisnis dan kesempatan berusaha lainnya.

Kedua, ketidak adilan dibanding kelompok lainnya. Perlakuan ini mengingat masih terasanya aroma KKN dalam pelayanan publik dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini diperparah karena ketiadaan sistem kontrol baik lembaga maupun privat, sehingga perilaku ketidak adilan semakin menjadi-jadi. Pelayanan pembangunan dengan sistem tebang pilih menjadikan masyarakat semakin menagalami ketimpangan-ketimpangan, dan

Ketiga, belum maksimumnya penggalian dan pemanfaatan social capital dan human capital. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pencari kerja yang hijrah keluar Negri mencari penghidupan. Aktivitas tingginya pencari kerja ke luar Negri menujukkan bahwa kesempatan kerja bagi anak bangsa di dalam negri sendiri masih sangat terbatas. Pemerintah dirasa perlu memiliki sistem regulasi yang lebih mengutamakan social capital dan human capital anak bangsa.

Ada beberapa dampak dari ketimpangan sosial. Dari berbagai penelusuran penulis keberbagai daerah, baik kawasan pedesaan dan perkotaan, maka akibat yang ditumbukan dari ketimpangan sosial ini adalah; miskin secara ekonomi, lemahnya sumber Daya Manusia untuk ikut bersaing dan terkikisnya cultur atau budaya.

Pertama, miskin secara ekonomi, secara orang perorang maka ekonomi hanya tumbuh dan berkembang pada kelompok tertentu saja dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Selanjutnya secara kewilayahan maka ekonomi tumbuh dan berkembang hanya berlaku di beberapa daerah saja sementara kebanyakan