Pakar Epidemiologi Muhamadiyah Aceh Berkomentar tentang PSBB

Dok Syaiful/SM

BANDA ACEH, Suara Muhammadiyah – Pakar Epidemiologi Universitas Muhammadiyah Aceh (UMUHA) Syaiful Bahri SKM. M. Kes (66) menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masyarakat akan lebih efektif didalam mencegah penyebaran virus corona. “jika masyarakat sendiri mengelola PSBB berarti berbasis masyarakat lebih efektif dibandingkan pembatasan social pemerintah.

PSBB berbasis masyarakat yang dimaksud adalah pengawasan dan pelaksanaan dilakukan secara mandiri mulai dari penyedian alat cuci tangan, penggunaan masker serta disiplin melakukan pembatasan fisik (physical distancing), “sekarang malah lebih penting peningkatan disiplin masyarakat.”

Sebelumnya, dikalangan akademisi sempat menilai kebijakan pemerintah terkait PSBB untuk mencagah penyebaran covid-19 belum berdampak. Menurut Syaiful Bahri, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi PSBB. Serta, jika pemerintah menerapkan PSBB secara nasional untuk pencegahan Covid-19 agar lebih masif .“Upaya pemerintah juga harus konsisten bagai mana meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang PSBB. Jangan ada cela kelonggaran,” ujarnya.

Mempertahankan pembatasan social kok sudah ada yang memikirkan untuk segera melonggarkan, itukan kontradiksi.”

Ia juga menilai saat ini belum tepat bila pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB, pasalnya, kata Syaiful, Provinsi Aceh tengah berjalan menuju puncak pandemic Covid – 19. “jangan mikir dulu (pelonggaran PSBB) kalau mikir biar di internal, jangan keluar. Omongan keluar itu bagaimana cara mendorong masyarakat untuk patuh.” Ucapnya.

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang termasuk kedalam zona hijau, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. 1. Waktu, 2. Orang, 3. Tempat. “Kalau di Aceh penyebaran virus-19 kurang di sebabkan oleh beberapa alasan diantaranya mobilisasi penduduk Aceh kurang jalan jika kita bandingkan dengan daerah Jawa. “Saya membantah jika di sebut provinsi A ceh termasuk daerah yang dinyatakan penangan covid-19 cukup baik.”

Baca Juga:   Anggota Komisi X DPR RI Dorong UMSU Masuk Universitas Rangking Dunia

Peningkatan kapasitas ICU tenaga kesehatan, jumlah APD juga harus menjadi perhatian, seharusnya kita memakai indicator kalau ada kreteria pelonggaran agar keputusan yang dikeluarkan nantinya ada dasar, sehingga bisa cepat di cerna oleh masyarakat.

Sebagai kesimpulan saya “ semakin tinggi angka pembangunan maka, akan semakin tinggi pula tingkat penyebaran virus corona, sebab banyaknya tenaga kerja yang harus di datangkan dari luar Provinsi Aceh.” Kata Syaiful Bahri.

Syiful juga menuturkan berdasarkan pengalan beliau, prestasi yang mereka raih beserta tim di dalam penanganan penyakit lainnya seperti penangana penyakit malaria di Kabupaten Semeulu pada tahun 2013 berhasil membebaskan Kabupaten tersebut sebagai wilayah bebas malaria.

Dari 23 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh, ada 21 Kabupaten/kota yang sudah tereliminasi, sedangkan 2 Kabupaten yaitu Aceh Jaya dan aceh Besar. Di Aceh jaya sendiri ini berkenaan dengan lokasi yang cukup jauh di Gunung Ujen daerah pertambangan emas yang berada di Aceh.

Jalur yang dilalui sangat sulit sehingga penduduk atau pendang di gunung tersebut sulit dipantau apalagi pemerintahan setempat belum bisa berbuat banyak terhadap penduduk sekitar.

Arus masuknya pekerja dari daerah luar juga belum bisa terdata akibat dibukanya area pertambangan emas di Gunung Ujen tersebut.

Syaiful juga berharap kepada apemerintahan setempat agar terus aktif mendata pendantang dari daerah lainnya, agar penyebaran penyakit bisa di minimkan. Pusat-pusat kesehatan harus segera di aktifkan kembali agar pendataan masyarakat yang terjangkin virus yang ada cepat di tartangani. (Agus/Syaifulh/Riz)