Cerita Muhammadiyah Bireuen Melawan Stigmatisasi Wahabi

Masjid Taqwa Muhammadiyah Bireuen yang sekaligus menjadi gedung sekretariat PDM dan MBS Bireuen (foto: ribas)

Oleh: Muhammad Ridha Basri

Di Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2020, saya bertemu dokter Athaillah A Latief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Remaja Muhammadiyah (kini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah) periode 1993-1995 itu berbagi kisah tentang kebebasan beribadah yang masih belum sepenuhnya dirasakan warga Muhammadiyah. Meskipun mayoritas penduduk Serambi Mekkah beragama Islam, Muhammadiyah Bireuen kerap dimarjinalkan.

Negara berideologi Pancasila ini menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) sebagai landasan. Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat pada 2014-2018, terdapat 488 kasus pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Penyebab utamanya adalah karena kebijakan yang diskriminatif dan pembiaran tindakan represif oleh negara.

Muhammadiyah Bireuen menjadi korban intoleransi oleh internal umat beragama yang diamini negara. Tahun 2015, warga yang mengaku kelompok ahlus sunnah wal jamaah (Aswaja), menghalang-halangi dan melakukan teror terhadap proses pembangunan Masjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli, Bireuen. Kementerian Agama Kabupaten Bireuen melalui surat bernomor: Kid.01.12/HM.01/676/2016, pada 17 Februari 2016, sempat menolak memberikan rekomendasi kepada panitia pembangunan masjid.

Penolakan izin pendirian Masjid Muhammadiyah tersebut terlihat janggal, sebab semua persyaratan telah dipenuhi, termasuk dukungan fotokopi KTP dan tanda tangan minimal 60 orang. Masyarakat bahkan menyerahkan 150 KTP dan dukungan. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan juga sudah didapatkan dari kepala desa (keusyik), camat, dan sekretaris daerah Kabupaten Bireuen. Setelah melewati ujian berliku, Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Juli kini telah berdiri dan mulai digunakan sejak Juli 2019.

Kasus serupa terjadi ketika PCM Samalanga mendirikan Masjid Muhammadiyah di Desa Sangso. Tiang fondasi masjid dan balai pengajian dibakar massa pada 17 Oktober 2017. PDM Bireuen bolak-balik ke kantor polisi menagih keadilan atas tindakan kriminal ini, namun kasusnya terus berbelit sampai sekarang. Ketua PCM Samalanga, Tgk Yahya Arsyad pernah menyatakan, meskipun mengantongi IMB dan semua persyaratan membangun masjid sesuai Qanun 4/2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, sepertinya tidak ada ruang bagi Muhammadiyah membangun rumah ibadah di Samalanga.

Sempat ada pertemuan Bupati, Wakil Bupati, perwakilan DPRK, dan Kapolres Bireuen membicarakan kasus ini. Bupati Bireuen, Saifannur saat itu menyatakan, “Jangan ada keributan, malu kita sama-sama umat Islam.” Bulan berikutnya, pada 19 Desember 2017, Athaillah mendatangi Mapolres Bireuen, dan ternyata Kapolres tidak berada di tempat. Keesokan hari, PDM Bireuen datang ke Pendopo Bupati. Pertemuan dengan Bupati Saifannur sempat membuat lega, namun bupati enggan memberi jaminan tertulis.

Di kemudian hari, 4 April 2018, Bupati Saifannur mengumumkan penghentian sementara pembangunan Masjid Muhammadiyah di Sangso melalui surat bernomor 451.2/228, perihal penanganan masalah pembangunan masjid At-Taqwa. Saifannur menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus menjaga kerukunan dan tidak mengusik ketenteraman masyarakat. Alasannya mengacu hasil musyawarah Forkopimda pada 28 Oktober 2017.

Rapat Forkompimda memutuskan untuk menunda sementara pembangunan masjid supaya tidak ada gejolak, terlebih saat itu di masa Pilpres. “Keluar SK penundaan dari Bupati. Sebenarnya tidak masalah adanya penundaan jika alasannya tepat,” kata Athaillah. Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemberian izin mendirikan masjid Muhammadiyah Samalanga telah menimbulkan konflik kemasyarakatan.

Surat keputusan penundaan tersebut dapat dicabut apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pihak panitia pembangunan masjid dengan masyarakat. Bila terdapat keberatan dari panitia pembangunan masjid atas surat tersebut, dapat ditempuh upaya administratif: mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam SK Bupati tersebut, terdapat klausul yang meminta Muhammadiyah melakukan pendekatan aktif kepada pihak yang melakukan penolakan, utamanya kalangan dayah atau pesantren tradisional. “Kita sudah berkali-kali melakukan pendekatan dan datang ke mereka. Kata mereka: kita tidak ada masalah dengan Muhammadiyah dan masalah pembangunan masjid tergantung bupati.” Terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan kalangan dayah.

Dalam setiap sengketa, diperlukan pihak ketiga sebagai juru damai. “Seharusnya pemerintah bersikap netral menjadi pihak ketiga yang memediasi pertemuan, bukan meminta kita untuk aktif melakukan pendekatan. Pemerintah tidak mau menjadi mediator, sementara Muhammadiyah diminta aktif.” Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) Bireuen yang seharusnya menjadi penengah, pada April 2018, justru mengeluarkan keputusan bahwa Muhammadiyah harus menghentikan pembangunan masjid, berdasarkan hasil rapat MPU pada 21 Maret 2018.

Dalam salinan hasil rapat MPU yang ditandatangani Ketua MPU Bireuen, Tgk Nazaruddin Ismail, diungkit tragedi pembantaian Tgk Aiyub Syahkubat di Peulimbang, tahun 2012, karena tuduhan ajaran sesat. Dalam surat itu dinyatakan, “(pembantaian tersebut) berpotensi akan terulang di Samalanga dan akan berimbas pada nama baik Kabupaten Bireuen di tingkat nasional.” MPU mengacu kaidah fikih: menolak kerusakan dan bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat kebaikan. Logika MPU seolah menyatakan bahwa mayoritas boleh berlaku sewenang-wenang, negara akan berpihak, dan minoritas harus mengalah.

Muhammadiyah akhirnya menempuh proses hukum untuk menguji keabsahan pengeluaran surat penundaan tersebut. Hal yang diuji adalah kalusul yang menyebut bahwa penundaan dilakukan karena pembangunan Masjid Muhammadiyah menimbulkan konflik sosial. “Kita tidak terima. Kita menganggap itu bukan konflik sosial, karena masyarakat Desa Sangso yang menjadi tempat pembangunan masjid ini sama sekali tidak menolak. Siapa yang bergerak menolak? Mereka tokoh-tokoh, dayah-dayah yang ada di luar Sangso di kawasan Samalanga atau bahkan di luar Kecamatan Samalanga.”

Athaillah menyebut bahwa alasan adanya konflik sosial terlalu dilebih-lebihkan. Samalanga secara keseluruhan memang basis Aswaja atau kota santri, namun bukan berarti Muhammadiyah tidak punya jamaah. “Muhammadiyah membangun masjid di kawasan yang dominan Muhammadiyah. Di Samalanga, terdapat tiga desa yang banyak didiami warga Muhammadiyah: Sangso, Pante Rheung, Keude Aceh. Kini masjid Keude Aceh telah direbut oleh kalangan Aswaja juga.”

Elite yang berhasil membentuk hegemoni kebenaran biasanya akan memegang otoritas di masyarakat dan berhak menentukan standar kebenaran mayoritas. Beragama seharusnya merupakan pilihan kenyamanan hati yang melibatkan unsur perasaan, pengalaman, dan penghayatan individual. Pertemuan dengan orang lain yang berbeda harus dikelola supaya tidak menjadi pertarungan saling mengobjekkan. Seorang Muslim, kata Nabi, adalah dia yang bisa memberi jaminan: orang di sekelilingnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

***

Pada 21 Mei 2019, hakim ketua PTUN di Banda Aceh, Fandy K Pattiradja, menolak seluruh gugatan pemohon. Setelah kalah banding, Muhammadiyah Bireuen melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menguji sah tidaknya SK penundaan. “Jika benar (sah), maka ini akan menjadi justifikasi bagi Pemda untuk terus menunda dan menghambat pembangunan masjid Muhammadiyah. Sebelum masa surat itu habis, saya datang ke kantor bupati dan bertemu dengan staf ahli bupati bidang hukum, dikatakan bahwa wakil bupati sedang mempersiapkan surat perpanjangan penundaan. Artinya, kita mau ke MA atau tidak, penundaan ini akan terus berlanjut. Sampai kapan? Kita tidak tahu.”

Meski menuai hambatan berliku, Muhammadiyah tetap ingin membangun masjid. “Karena ingin nyaman beribadah. Jika beribadah di masjid yang sudah ada, dalam khutbah Jum’at misalnya, orang Muhammadiyah sering diejek dan dijadikan bahan sindiran. Orang Muhammadiyah ingin membuat masjid sendiri supaya nyaman beribadah,” tutur Athaillah. Di masyarakat, misalnya, ada perundungan dengan kata “orang MD” yang ditujukan pada Muhammadiyah.

Firdaus dalam Disertasi “Peran Organisasi Teungku Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh” di UIN Sumatera Utara menyebut bahwa Muhammadiyah masuk ke Aceh pada 1923, dibawa oleh S. Djajasoekarta yang ditugaskan pada Jawatan Kereta Api Aceh. Pada 1927 atas bimbingan utusan Muhammadiyah pusat, Ahmad Rasyid Sutan Mansur, organisasi ini menyebar cepat ke seluruh Aceh. AR Sutan Mansur yang di kemudian hari menjadi Ketua Umum Muhammadiyah itu menetap sementara di Lhokseumawe. Tahun 1927-1928, Buya AR Sutan Mansur ikut membina dan meresmikan Muhammadiyah Aceh Utara (Bireuen dan Lhokseumawe mulanya menjadi bagian Aceh Utara), Sigli (Pidie), dan Takengon (Aceh Tengah dan Gayo Lues).