25 C
Yogyakarta
Kamis, September 24, 2020

Muhammadiyah Kaji RUU HIP Agar Tak Menyimpang

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Baitul Arqam UMTS Digelar Daring, Perpanjang Penerimaan Mahasiswa

PADANGSIDEMPUAN,  Suara Muhammadiyah – Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) menggelar kegiatan Baitul Arqam.  Kegiatan pengkaderan yang diikuti 637 mahasiswa itu berlangsung 22-24...

Unismuh Persiapkan Pendirian Program S3 Ilmu Pendidikan

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah – Satu lagi langkah inovasi yang dilakukan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dalam upaya mencapai kampus terkemuka dan unggul. Penghujung...

Tiga Ilmu Menjadi Pribadi Terbaik Menurut Rektor UMP

PURWOKERTO, Suara Muhammadiyah - Masa orientasi studi dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah dikemas...

Haedar Nashir: Bermuhammadiyah, Ikuti Koridor Organisasi

Muhammadiyah itu organisasi besar yang berdiri tegak di atas sistem, dengan amal usaha dan jaringan yang luas. Kekuatan Muhammadiyah berada dalam sistem,...

MIM Kenteng Gunakan Media Pembelajaran Berbasis Dakwah Budaya

KULON PROGO, Suara Muhammadiyah – Menciptakan madrasah berbudaya sesuai dengan visi MI Muhammadiyah Kenteng. Dimuai dari para pendidiknya sebagai dasar penguatan madrasah...
- Advertisement -

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Jihad konstitusi kembali dilakukan Muhammadiyah dalam mengawal akan diberlakukannya RUU Haluan Ideologi Pancasila oleh pemerintah. Muhammadiyah membentuk tim khusus berjumlah 15 orang yang bertugas mengkaji, mencermati dan memberikan masukan suatu undang-undang atau kebijakan.

Langkah ini merupakan bagian dari jihad konstitusi Muhammadiyah, sesuai amanat Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pengkajian RUU HIP.

“Jihad konstitusi ini dilakukan mulai dari hulu, sejak suatu RUU dibahas. Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan melakukan judicial review,” ujar Abdul Mu’ti, Kamis (11/6).

Hal ini sebenarnya bukanlah kali pertama bagi Muhammadiyah. Nantinya, hasil analisis tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah disampaikan langsung kepada DPR. Dalam situasi normal, kajian dari RUU tersebut akan disampaikan melalui audiensi dengan ketua DPR, dan tembusan ditujukan kepada seluruh ketua fraksi atau partai politik.

Mu’ti mengungkapkan saat ini RUU HIP masih di Baleg DPR dan masih dalam proses harmonisasi. Tim Pengkajian RUU HIP dari Muhammadiyah tengah mengusahakan secepatnya dapat menyodorkan usulan ke DPR.

Adapun Tim pengkaji RUU HIP yaitu Dr Abdul Mu’ti, MEd (Koordinator Tim), Dr M Busyro Muqoddas, SH., MHum, Prof Dr Syafiq A Mughni, Prof Dr Dadang Kahmad, MSi, Drs Hajriyanto Y Thohari, MA, Dr Agung Danarto, MAg, Dr Trisno Raharjo, SH, MHum, Prof Dr Khuzaifah Dimyati, SH., MHum, Prof Dr Zakiyuddin Baidhawy, Dr Asep Nurjaman, MSi, Dr Yono Reksoprodjo, Dr Phil Ahmad Norma-Permata, Prof Dr Syaiful Bakhri, SH., MH, Prof Dr Syamsul Anwar, dan Prof Dr Biyanto, MAg.

“RUU HIP ini sangat penting untuk dibahas secara khusus agar isinya tidak bertentangan dengan UUD dan tidak menimbulkan kontroversi, khususnya yang terkait dengan isu PKI dan kebangkitan komunisme serta perubahan Pancasila sebagai Dasar Negara,” tutupnya. (diko)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles