Peran Strategis Guru Besar Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, MSi

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, MSi memberikan tausyiah dalam Kajian Forum Guru Besar Muhammadiyah (FGBM). Lewat para guru besar dengan ilmunya yang telah melampaui dan melintas batas bisa memberi kontribusi bagi Muhammadiyah dalam menghadapi persoalan-persoalan besar.

Baik persoalan internal persyarikatan yang betul-betul tidak lagi konvensional, tetapi juga persoalan-persoalan yang bersifat kontemporer. Juga persoalan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta.

“Saya percaya jika seluruh potensi pemikiran dan ikhiar bapak ibu sekalian di dalam memcahkan dan memberi arah pada perjalanan Muhammadiyah, juga dalam konteks umat, bangsa, kemanusiaan semesta. Saya yakin peran Muhammadiyah di abad kedua ini akan jauh memberi strategis dan memberi manfaat yang juga sama strategisnya,” ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rabu (24/6).

Adanya pemikiran baru yang membawa angin segar tentu sangat dinantikan. Para guru besar bisa melihat realitas yang tidak tampak. “Kita sering membaca realitas yang tampak tanpa membaca ke akar yang menhujam di bawah. Yang kadang tidak tampak dan tidak semua orang bisa mengungkapnya,” tutur Haedar.

Lebih jauh lagi para guru besar memiliki dimensi hikmah. Seperti dalam Al-Qur’an disebutkan sebagai orang-orang yang diberi ilmu dan hikmah. Hikmah merupakan ilmu yang bersifat beyond (melampaui). Melalui guru besar diharapkan menjadi mikraj intelektual untuk mendapatkan ide-ide bernas.

Dalam kesempatan tersebut Haedar menitipkan beberapa hal agar menjadi perhatian para guru besar Muhammadiyah. Pertama, yaitu tentang persoalan keilmuan dan kemanusiaan yang mutakhir. Agar Muhammadiyah bisa merespon dan memposisikan perannya.

Kedua persoalan keislaman kontemporer. Sampai saat ini tidak jauh dari perdebatan dan polarisasi dua kutub ekstrem. Satu yang pendekatan yang skriptural secara bayani, satu lagi pada pendekatan yang kontekstual yaitu burhani. Sementara di tengah ada kebangkitan “sufisme” baru.

Baca Juga:   Community TB Care Aisyiyah Kabupaten Tegal Sasar 1400 Rumah Warga

Kemudian muncul berbagai kajian tentang keislaman oleh peneliti luar. Bagaimana isu-isu keislaman masuk sebagai instrumen dan perspektif warga Muhammadiyah agar kaya dalam melihat realitas.

Menurut Haedar, Muhammadiyah telah memiliki fondasi bayani, burhani dan irfani sebagai kodifikasi pendekatan keislaman. “Agar cara melihat realitas kita tidak cukup dengan satu dimensi dan satu perspektif,” katanya.

Termasuk setelah mempunyai fondasi tersebut, diharapkan Majelis Tarjih dan Tajdid dapat menyelesaikan Tafsir At-Tanwir hingga khatam. Ini merupakan kekayaan yang luar biasa agar tafsir ini terwujud. “Saya ikut memberi nama lewat opini pertama di Suara Muhammadiyah denga nama tafsir ini,” imbuh Haedar.

Selain itu, Haedar memberikan pengantar terkait politik Islam Indonesia sebagai bahan diskusi FGBM. Menurutnya Bahtiar Effendy pernah menulis bahwa pasca reformasi politik Islam tidak mengalami kemajuan artikulasi. Bahkan dibayang-bayangi oleh politik lama yang tereproduksi kembali.

Hal ini menjadi catatan apakah posisi politik kaum Islamisme dimana dogma dan norma politik ingin diciptakan di dalam realitas keindonesiaan. Sementara itu sesungguhnya di dalam keindonesiaan itu ada unsur-unsur Islam.

Realitasnya di kalangan umat Islam di Indonesia ada yang ingin menciptakan negara islam dengan bentuk kekhalifahan. Muhammadiyah, kata Haedar, berpandangan Indonesia sebagai negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah.

“Soal bentuk itu adalah ijhitad, apakah kita bisa menerima bahwa negara Islam bisa bervariasi artikulasinya, Arab biarkan dengan Mamlakah-nya, mungkin juga Iran dengan Islam Syiahnya, lalu Mesir dengan Islam sebagai agama negara, seperti juga Malaysia, dan Indonesia dengan Pancasilanya,” ungkap Haedar.

Seharusnya di situ ada artikuliasi berupa negosiasi, adaptasi, dan akomodasi. Begitu juga sebaliknya menjadi bertentangan dalam konteks keindonesiaan yang dasarnya Pancasila diformat menjadi negara sekular.

Bagi Muhammadiyah, Kepribadan dan Khittah menjadi pegangan dalam arus politik. Begitu juga dalam Pernyataan Pikiran Abad Kedua Muhammadiyah dengan orientasi gerakan pencerahan dan Islam Berkemajuan perlu menggeser orientasi dan strategi gerakan dan cara pandang lil muaradhah kepada lil muwajahah. (Riz)

Baca Juga:   Webinar PPKN UMP: Memahami dan Menyemai Pancasila