35 C
Yogyakarta
Sabtu, September 19, 2020

Wakil Ketua PWM Sumut: Jangan Lengan Penundaan RUU HIP hingga Omnibus Law

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Komisioner KPU Pusat Pramono Tanthowi Positif Covid-19

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi positif Covid-19 setelah menjalani tes usap (swab)....

Wejangan Ketua PDM Gunung Kidul dalam Pembinaan Ideologi Muhammadiyah

GUNUNG KIDUL, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul melakukan Pembinaan Ideologi Muhammadiyah di PCM Girisubo. Drs. H. Sadmonodadi, MA. Ketua PDM...

MDMC Respon Banjir Kalteng di Tengah Pandemi

PALANGKARAYA, Suara Muhammadiyah -  Intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Kalimamtan Tengah minggu ini dan luapan sungai sungai berdampak banjir   di...

Kolaborasi HW Masa Pandemi Latgab Virtual

LAMONGAN, Suara Muhammadiyah - Pandu Madrasah Aliyah Muhammadiyah 8 Takerharjo Solokuro sungguh mapan. Jumat, 18 September 2020 di Laboratorium komputer MAM 8...

Deklarasi Millenial Peserta Masta IMM UMP Bersama Berbagai Tokoh

PURWOKERTO, Suara Muhammadiyah - Ribuan mahasiswa Masa Ta’aruf (Masta) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah melakukan...
- Advertisement -

MEDAN, Suara Muhammadiyah – Kontroversi RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) membuat umat Islam Gerah dan Marah. Aksi penolakan dan tuntutan penghentian pembahasan RUU HIP mengeras diseantero tanah air. Memang saat ini, muncul trik baru yakni, penundaan, kemudian penggantian judul.

Uniknya, semua saling tolak seputar siapa inisiantor RUU HIP ini. Pemerintah mengatakan bukan sebagai inisiator tapi menjadi inisiatif DPR. Lantas siapa inisiator sesungguhnya?

Untuk itu, Dr. Abdul Hakim Siagian, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga pengurus MUI Sumut mengingatkan agar umat Islam tidak lengah, harus tetap waspada.

”Umat Islam harus melihat persoalan lebih makro. Jangan cepat meninggalkan substansi yang lebih besar, tapi kemudian tidak peduli dengan RUU HIP ini,” tegas Hakim.

Kata Hakim, MUI Sumut telah mengeluarkan maklumat atas RUU HIP, namun bukan berarti bila itu sudah dicabut/dihentikan/ditarik menjadi urusan selesai. Ada 5 poinnya, itu cuma salah satunya, yang lainnya harus terus didorong, antara lain mengusut perbuatan kriminalnya sesuai dakwaan pasal 107 D UU Nomor 27 tahun 1999 tentang KUHP turunan TAP MPRS no 25/MPRS/1966. Konteks ini baru pemanasan, sementara langkah-langkah taktis terus akan disiapkan dengan kajian lintas pakar dalam menakar berbagai hambatan, ancaman dan peluangnya.

Hakim juga mengingatkan persoalan lainnya, yakni  Omnibus Law harus tetap menjadi fokus yang nyaris bersamaan. Disinilah perlunya memahami dan bersama dalam strategi dan siyasah cerdas Islami dalam amar makruf dan nahyi munkar itu. (syaifulh/rizq)

- Advertisement -

1 KOMENTAR

  1. Betul bang , jangan juga lengah ada apa di balik ini bang.
    Karena sudah kecolongan 1 , UU TAPERA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles