30.6 C
Yogyakarta
Kamis, Oktober 1, 2020

Gemuruh Aneksasi di Tanah Para Nabi

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Menguji Kualitas Pilkada dengan Protokol Kesehatan, Apakah Cukup?

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Semenjak kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal bulan Maret 2020, banyak hal yang sebenarnya...

Berhasil Lampaui Target, LLHPB ‘Aisyiyah Persiapkan Keberlanjutan Program

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Menjelang pengakhiran program “Membangun Kelentingan Keluarga dan Komunitas dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19”, LLHPB PP Aisyiyah mempersiapkan Exit...

Farmasi UMP Juara Nasional Karya Tulis Ilmiah

PURWOKERTO, Suara Muhammadiyah - Tim Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) berhasil meraih juarai Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTI) BRM FMIPA...

Upaya UMMAT Gelar Wisuda di Masa Pandemi

MATARAM, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) menggelar wisuda luring (langsung), untuk angkatan 48 dan 49, Diploma dan Strata-1 (S-1). Wisudah...

Ormas Kegamaan Punya Peran Signifikan Menanggulangi Covid-19

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Diklat dan Litbang Kemenag RI bekerjasama dengan Al-Wasat...
- Advertisement -

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Tanah Palestina kembali memanas dengan adanya rencana aneksasi yang dikeluarkan oleh Israel di Tepi Barat. Tentunya hal ini sangat memicu kontroversi di dunia Internasional. Israel sendiri telah mengumumkan akan melaksanakan aneksasi ini, Rabu (1/07).

Dalam keterangannya pemerintah Israel menyatakan bahwa aneksasi Tepi Barat tidak akan mengikutsertakan Lembah Yordan. Padahal dalam keterangan dan pernyataan pemerintah Israel sebelumnya, Lembah Yordan termasuk dalam program ini. Keputusan ini diambil untuk meredam protes dari negara-negara Arab.

Protes warga Palestina mulai terjadi dikota Jericho. Ribuan warga menggelar unjuk rasa. Pada Senin, (22/6) aksi berlangsung sangat ramai. Peserta dalam aksi ini tidak hanya diikuti oleh warga biasa saja, namun juga diikuti oleh kalangan pemerintahan dan warga asing.

Puluhan diplomat termasuk utusan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Timur Tengah dan perwakilan utusan Uni Eropa. Para duta dari Inggris, Tiongkok, Jepang, Rusia, Yordania juga tak luput untuk bergerak dalam aksi ini.

Warga Palestina berharap, dengan adanya aksi ini akan mampu menekan komunitas Internasional. Dan mereka juga ingin para diplomat asing untuk berbicara kepada negera mereka, sehingga negara-negara mereka mampu mengagalkan rencana aneksasi yang akan dilakukan oleh Israel. Lebih dari 1000 anggota parlemen yang mewakili 25 negara-negara Eropa menandatangani surat yang mengecam rencana aneksasi Israel dan mendesak para pemimpin mereka untuk mencegah rencana ini. 

Mentri Luar Negeri Palestina, Riyadh Al-Malki memperingatkan bahwa agenda ini akan menjadi kejahatan dan menyebabkan dampak langsung yang nyata.

Sekertaris Jendral PBB, Antonio Guterres menyampaikan saat berbicara dalam pertemuan virtual Dewan Kemanan (DK) PBB, jika rencana tersebut diimplementasikan hal itu akan sangat membahayakan prospek solusi 2 negara.

“Saya menyerukan pemerintah Israel untuk membatalakan rencana pencaplokannya”, katanya seperti yang dikutip dari Al-Jazeera.

Presiden Turki, Racep Tayyip Erdogan menekankan kembali dukungan Turki kepada Palestina. Erdogan memandang Turki termasuk suara yang membela Palestina saat ini. Ia menegaskan bahwa Turki tidak akan membiarkan Israel mencaplok sebagian area Tepi Barat.

Sebelumnya juru bicara Kepresidenan Turki, Ibarahim Kalin meminta komunitas Internasional untuk mengambil sikap menentang dalam rencana pencaplokan oleh Israel. “Kami menolak rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat dan menyerukan agar dunia mengambil sikap menentangnya. Pendudukan dan pencaplokan adalah kejahatan,” kata Ibrahim Kalin.

Begitu juga dengan Indonesia, Indonesia bersama Tunisa dan Afrika memprakasai penyelenggaraan petrtemuan DK PBB di tingkat menteri untuk membahas perencanaan aneksasi Israel.

Pertemuan secara virtual dilakukan pada pekan lalu tersebut dihadiri oleh sekjen PBB, Sekjen Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina dan Menteri Luar Negeri beberapa negara anggota DK PBB.

Menteri Luar Negeri Indonseia Retno Marsudi mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi tersebut. Menurut dia, aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan akan menjadi preseden dalam hukum internasional.

“Seluruh pihak harus menolaksecara tegas di seluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah ilegal,” kata Retno Marsudi.

Penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sudah lama berlangsung dan selalu merugikan pihak Palestina. Kerugian-kerugian seperti material, korban-korban berjatuhan, terpuruknya ekonomi Palestina menembus angka yang sangat besar.

Sudah seharusnya mata dunia tidak lagi memandang ini sebuah konflik biasa melainkan ini sebuah penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Bukan lagi kecaman, dan protes belaka yang dibutuhkan, namun perlakuan dan aksi nyata yang harus dilakukan. Karena penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. (Syifa)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

More articles