Strategi PTMA Merespon Kebijakan Kampus Merdeka

Munawwar Khalil

Kebijakan Kampus Merdeka dikeluarkan dengan beberapa alasan. Bagaimana Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) merespon kebijakan Kampus Merdeka ini?

Munawwar Khalil

Pasca mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar pada akhir 2019 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim awal Januari 2020 ini kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang ditujukan bagi pendidikan tinggi bertajuk Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Ada empat kebijakan utama dari paket Kampus Merdeka yang mengubah lanskap tata kelola pendidikan tinggi, yaitu (1) otonomi perguruan tinggi berakreditasi A dan B untuk membuka program studi baru; (2) re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat  akreditasi; (3) kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) dan ; (4) hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).

Kebijakan Kampus Merdeka dikeluarkan dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya, diantaranya : Mendorong perguruan tinggi lebih adaptif terhadap perubahan, mempercepat inovasi, menghilangkan paradigma pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan namun bisa diampu bersama oleh industri, asosisasi, dan unsur masyarakat. Alasan lainnya adalah kebijakan ini dalam rangka melatih mahasiswa lebih adaptif dalam menghadapi situasi pascakuliah dan jaman yang terus berkembang karena itulah pembebasan mahasiswa belajar di luar prodi maupun di luar kampus seperti magang, mengajar di daerah, kolaborasi penelitian, pertukaran pelajar, dan lainnya sesuai kesepakatan di kampus semata-mata adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi dari kombinasi lintas disiplin ilmu. Dalam Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020) sangat jelas ditunjukkan bahwa kebijakan ini memang dititikberatkan kepada melayani kebutuhan mahasiswa sebagai yang berhak menerima “berkah” dari kebijakan Kampus Merdeka. Adapun dosen, tendik, dan pengelola perguruan tinggi berperan adalah yang memfasilitasi terwujudnya kebijakan ini.

Nah, bagaimana Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) merespon kebijakan Kampus Merdeka ini ? Apa dampak kebijakan tersebut bagi PTMA ? serta bagaimana strategi menghadapinya ? Kebijakan pemerintah ini perlu disikapi dengan tepat, karena jika tidak, alih-alih jadi berkah dan peluang kebijakan Kampus Merdeka justeru bisa jadi lonceng kematian bagi perguruan tinggi swasta, termasuk PTMA.

Otonomi Pembukaan Prodi Baru

Melihat judulnya, kebijakan ini bak angin surga bagi pengelola perguruan tinggi. Tapi sekejap angin itu berlalu karena kebijakan ini memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi perguruan tinggi (PT), yaitu: 1.  Memiliki nilai Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) A atau B; 2. Prodi dapat diajukan jika PT memiliki kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi  nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS; dan 3. bukan bidang kesehatan dan pendidikan. 3 syarat ini jelas sangat menguntungkan dan hanya memudahkan PTN/PTS besar dengan jejaring kuat. Adapun PT kecil apalagi PTS akan sulit mendapatkan santunan kebijakan ini akibatnya calon mahasiswa pun tersedot ke PTN/PTS besar penerima otonomi bebas hambatan tersebut.

Baca Juga:   Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Merespon kebijakan ini PTMA dituntut dapat menerapkan prinsip tata kelola akademik yang baik, dimana pembukaan Prodi baru haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang. Setiap Prodi yang akan dibuka oleh PTMA harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan PTMA untuk mengelolanya. Cermati studi kelayakan Prodi baru yang diusulkan oleh fakultas. Pastikanlah Prodi yang akan dibuka tersebut memiliki prospek dari sisi pengembangan keilmuan maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah senantiasa lakukan evaluasi dan monitoring terhadap Prodi yang ada; bagaimana quality assurance-nya berjalan serta animo calon mahasiswanya perlu untuk selalu dipantau dengan data yang akurat beserta tindak lanjutnya yang efektif.

Re-akreditasi Bersifat Otomatis

Mungkin ini adalah kebijakan yang paling disambut baik oleh pengelola perguruan tinggi. Bagaimana tidak terjadi semacam “relaksasi” dalam urusan akreditasi. Jika awalnya setiap PT dan Prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun, kini re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi PT dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Peninjauan kembali akreditasi hanya akan dilakukan oleh BAN PT/LAM jika ada laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran aturan dan/atau penurunan mutu atau pun jika jumlah pendaftar dan lulusan PT/Prodi mengalami penurunan drastis selama 5 tahun berturut-turut.

Meskipun kebijakan relaksasi akreditasi ini dapat mengendorkan energi PTMA yang banyak terkuras untuk mengurus borang (LKPT & LED), tapi jangan sampai juga kebijakan ini membuat PTMA terlena hingga mengakibatkan penurunan mutu institusi maupun Prodi. Bagi PTMA/Prodi yang masih terakreditasi C (Baik) atau B (Baik Sekali) jangan merasa cukup dan berhenti sampai di situ dengan alasan yang penting terakreditasi, tapi hendaknya berusaha untuk menaikkan peringkat akreditasi hingga mencapai predikat Unggul. Setiap pimpinan PTMA seharusnyalah menetapkan institusinya sebagai kampus bermutu sehingga peringkat Unggul dalam akreditasi merupakan cita-cita setiap PTMA yang harus diwujudkan sebagai bukti serta pengakuan masyarakat dan negara akan kualitas pengkhidmatan amal usaha Persyarikatan di bidang pendidikan tinggi.  

Baca Juga:   Muhammadiyah Tid