Muhammadiyah Bukan Pergerakan Politik

Beberapa pesan sampai ke redaksi Suara Muhammadiyah. Bila kader atau elite Muhammadiyah ingin bergerak dengan cara politik praktis jangan memakai organisasi Muhammadiyah. Sebuah pesan singkat berbunyi, “Semestinya orang Muhammadiyah yang punya aspirasi politik, lebih baik ikut parpol saja atau jangan membawa atribut Muhammadiyah apa pun”.

Orang berhasrat politik dan melakukan perjuangan politik (power struggle) itu wajar. Politik untuk meraih jabatan di pemerintahan juga positif. Asalkan niat, cara, dan tujuannya baik untuk memajukan kepentingan umum. Bukan berpolitik menuruti hasrat pribadi dengan segala cara yang tidak elegan.

Karenanya disediakan kendaraan resmi yang bernama partai politik. Parpol merupakan lembaga politik yang sah dalam sistem politik modern. Masukilah parpol dengan baik tanpa harus malu. Kalau mau lewat kelompok kepentingan yang arahnya ke politik dipersilakan, tapi tidak melalui Muhammadiyah atau institusi dalam Muhammadiyah agar elegan. Karena Muhammadiyah memang bukan parpol dan bukan kelompok kepentingan politik.

Organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah bukanlah kendaraan untuk perjuangan politik praktis atau yang bertujuan pada gerakan politik kekuasaan. Apakah untuk meraih jabatan di pemerintahan maupun untuk kiprah politik individual yang sejatinya berpolitik praktis.

Muhammadiyah itu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang misi gerakannya dakwah dan tajdid serta tidak berpolitik-praktis. Usahanya di berbagai bidang, tapi tidak di bidang politik-praktis dan itu sudah menjadi Khittah organisasi.

Bagaimana dengan fungsi amar ma’ruf nahi munkar? Sejak berdiri sampai kapanpun Muhammadiyah itu beramar-ma’ruf nahi munkar. Termasuk dalam menghadapi hal-hal buruk atau negatif dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Peran ini tidak akan padam sampai kapanpun. Siapa bilang Muhammadiyah tidak menunaikan amar ma’ruf nahi munkar? Kalau ada pimpinan Muhammadiyah yang menyimpulkan seperti itu boleh jadi hanya pandangan individual dan kurang paham keadaan yang menyeluruh.

Baca Juga:   Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Resmikan SPBU UAD

Tapi kalau amar ma’ruf nahi munkar itu identik dengan keras dan konfrontasi lebih-lebih berdasar persepsi pribadi, memang Muhammadiyah tidak seperti itu Kepribadiannya. Muhammadiyah juga paham mana yang prinsip dan mana yang bukan untuk disikapi secara organisasi.

Harap diingat semua hal dalam dakwah ada proses yang harus dilalui, ada yang berhasil ada yang tidak. Muhammadiyah atau juga yang lain tidak dapat mengambil dan menyelesaikan semua urusan kemasyarakatan dan kebangsaan sendirian.

Dalam beramar-ma’ruf nahi munkar Muhammadiyah memiliki koridor, karena menyangkut urusan organisasi. Kalau urusan dan langkah pribadi bisa bebas, itupun kita hidup sendirian. Hal yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah adalah pertama, pandangan amar-maruf nahi-munkar hasil dari musyawarah atau keputusan organisasi, bukan perorangan. Kedua, caranya sesuai prinsip dakwah serta Kepribadian dan Khittah. Ketiga, saluran dan tujuannya jelas sesuai mekanisme organisasi, bukan sembarangan. Keempat, mempertimbangkan kepentingan organisasi dan kemaslahatan umum.

Karena itu, sekali lagi bila ingin melakulan perjuangan politik dan memiliki orientasi tertentu yang bersifat pribadi dalam gerakan politik hatta dengan menggunakan amar-ma’ruf nahi-munkar maka tempuhlah melalui parpol atau saluran pribadi. Jangan menggunakan institusi organisasi dan atribut milik Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki prinsip dan cara sendiri! (hns)

Sumber: Majalah SM No 13 Tahun 2020