23.2 C
Yogyakarta
Selasa, Desember 1, 2020

Temui Jokowi, Muhammadiyah Sarankan Tunda Pelaksanaan UU Ciptakerja

By Suara Muhammadiyah

- Advertisement -

Berita Terbaru

Log-Mart Buka Gerai Kedua

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Log-Mart kembali melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka gerai kedua yaitu Log-Mart Ngampilan, Senin (30/11). Log-Mart merupakan singkatan dari...

Pembangunan Kesehatan Perempuan, ‘Aisyiyah Kembangkan Sistem Informasi Desa

MAGELANG, Suara Muhammadiyah - Sistem Informasi Desa (SID) merupakan salah satu mandat dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk...

Harapan Para Tokoh dalam Resepsi Virtual Milad Mu’allimaat ke-102

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan resepsi milad ke-102 dan Milad Muhammadiyah ke-108 pada Senin (30/11).

Gotong Royong 1,2 Milyar untuk Rumah Qur’an Muhammadiyah Kebakkramat

KARANGANYAR, Suara Muhammadiyah – Gotong royong masyarakat 1,2 Milyar untuk Rumah Quran Muhammadiyah Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Seluas 350 meter persegi Tanah...

Inovasi UAD Kembangkan Ngoro-Oro Menuju Desa Wisata Sehat

GUNUNGKIDUL, Suara Muhammadiyah - Keberadaan desa wisata dengan keindahan alam dan udara segarnya saat ini menjadi daya tarik para wisatawan baik wisatawan...
- Advertisement -

Suaramuhammadiyah.id. Setelah beberapa hari yang lalu pemerintah bertemu beberapa pimpinan ormas, rabu (21/10) siang tadi giliran Muhammadiyah yang bertemu dengan pemerintah. Pada pertemuan pukul 11.00-12.30 tersebut Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg, Prof Pratikno, dan Menko  Perekonomian, Airlangga Hartarto. Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir didampingi oleh Prof Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum), dan Dr Trisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM).

Abdul Mu’ti menuturkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait  latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat.

“Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu. Tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah.” Terang Mu’ti.

Mu’ti juga mengatakan kalau Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki.

Sementara itu Muhammadiyah mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat ini. Demi menciptakan situasi yang tenang, Muhammadiyah juga menyarankan agar Jokowi menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja.

“Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja ini. Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan saksama,” pungkas Mu’ti.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -