Dinamika Menjelang Kongres Muhammadiyah ke-22, Perlukah “Muhammadiyah” Bersalin Nama?

Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang
Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang

Dinamika Menjelang Kongres Muhammadiyah ke-22, Perlukah “Muhammadiyah” Bersalin Nama?

Oleh: Muhammad Yuanda Zara

Publik Indonesia telah lama paham bahwa Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, mengusung misi untuk memperbaiki praktik beragama dan memajukan kondisi sosial umat Islam di Indonesia (dulu: Hindia Belanda). Ini diwujudkan oleh para anggota Muhammadiyah dalam bentuk pengajian, penyebaran ilmu agama melalui media cetak, pendirian sekolah, hingga pembukaan klinik untuk umum. Sebagai sebuah organisasi yang dikelola secara swadaya, perkembangan Muhammadiyah tergolong cepat di tahun-tahun awalnya.

Tahun 1920an adalah era emas pertumbuhan Muhammadiyah. Lahir di Yogyakarta, salah satu daerah administratif setingkat residensi dalam tatanan pemerintahan kolonial, Muhammadiyah di dekade itu telah menjangkau daerah sejauh Sigli (Aceh), Minangkabau (Sumatera Barat), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Di era ketika pesawat terbang masih belum umum ini adalah jangkauan yang sangat luas.

Dengan kata lain, memasuki dekade 1930an, Muhammadiyah sudah bukan lagi gerakan lokal, melainkan gerakan nasional. Telah tiba saatnya merefleksikan ulang pencapaian Muhammadiyah dan menetapkan visi baru di masa depan. Maka, tak heran bila di era itu muncul pertanyaan, yang kemudian menjadi diskusi hangat, di internal Muhammadiyah: apakah nama “Muhammadiyah” harus dipertahankan sebagaimana adanya, ataukah, dengan mengingat kian luasnya daerah yang dicapai oleh Muhammadiyah, perlu menambahi nama geografis di belakangnya? Untuk pertanyaan kedua ini, pilihannya adalah menamai ulang organisasi ini dengan nama “Muhammadiyah Indonesia” atau “Muhammdiyah Hindia Timur”.

Pertanyaan soal nama sekilas mungkin tampak simpel. Namun, nyatanya ada olah pikir dan adu gagasan di balik lahir dan bertahannya sebuah nama. Nama tidak hanya merupakan sebuah panggilan. Nama adalah representasi harapan kepada pihak yang diberikan nama itu. Dalam konteks Muhammadiyah, nama bahkan memiliki implikasi. Memilih nama Muhammdiyah tetap seperti adanya atau menambahkan satu konstruksi geografis di belakangnya akan membawa pesan tentang preferensi jangkauan geografis yang para anggota organisasi ini bayangkan akan dijangkau Muhammadiyah di masa depan.

Baca Juga:   Orang-orang Muhammadiyah di (dan) Mesir (1)

Menjelang Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1933, muncul perdebatan di internal Muhammadiyah, khususnya di antara cabang-cabang Muhammadiyah di antero Indonesia. Ini merupakan bagian dari “praeadvies” (prasaran) dan usul-usul yang akan didiskusikan dalam sesi tertutup kongres itu. Pada hakikatnya, ada banyak hal besar yang masuk dalam prasaran dan usul ini, yang mencerminkan atensi Muhammadiyah pada dinamika sosial-keagamaan mutakhir di Indonesia.

Ini mencakup soal-soal seperti pertentangan antara praktik adat lama dengan ajaran Islam (misal perihal mengadakan tahlil sampai tujuh hari pascameninggalnya seseorang dan ritual mengusir setan dari rumah yang baru dibangun dengan tebu, padi, kelapa dan pisang tandanan), soal pembagian harta pusaka, hingga peraturan pernikahan dalam Islam. Di samping itu, yang tak luput dibahas adalah dinamika internal keorganisasian Muhammadiyah sendiri.

Satu perdebatan menarik terjadi di antara cabang-cabang Muhammadiyah kala mereka membicarakan soal apa yang di masa itu dikenal dengan soal “perkataan Indonesia dibelakang nama Moehammadijah”. Pertanyaan pokoknya apakah keluarga besar Muhammadiyah mesti tetap mempertahankan namanya seperti yang sudah ada ataukah perlu menggantinya dengan menambah kata “Indonesia” atau “Hindia Timur” di belakangnya. Ini berkaitan dengan banyaknya usulan di antara warga Muhammadiyah agar persyarikatan ini berganti nama mengingat pengaruhnya yang kian luas.

Ada empat pendapat besar yang kemudian muncul. Pertama, mempertahankan nama Muhammadiyah. Kedua, menamakannya dengan Muhammadiyah Indonesia. Ketiga, membebaskan warga Muhammadiyah untuk memakai nama yang mereka inginkan, baik Muhammadiyah Indonesia maupun Muhammadiyah Hindia Timur. Keempat, nama Muhammadiyah Hindia Timur sebaiknya dihindari untuk dipakai.

Pendapat pertama menggarisbawahi universalitas Islam, dan dengan demikian, universalitas Muhammadiyah. Islam datang di Tanah Arab, namun tetap bisa berkembang di negeri-negeri yang jauh yang sama sekali berbeda budaya dan bahasa dengan tanah kelahirannya ini. Islam dipandang sebagai agama bagi umat manusia dan bukan hanya bagi suku atau komunitas tertentu. Dengan perspektif universal inilah Muhammadiyah mesti ditempatkan.

Baca Juga:   Haedar Nashir Lantik PCIM Taiwan