Asap Lintas Generasi, Warisan Kelam Kalimantan
Penulis: Amalia Irfani, Dosen IAIN Pontianak/LPPA PWA Kalbar
Kebakaran hutan di Kalimantan adalah bencana ekologis berulang yang lahir dari kombinasi iklim ekstrem dan praktik manusia. Data terbaru menunjukkan lebih dari 1.400 titik api terdeteksi pada pertengahan Agustus 2026, dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Lahan gambut yang kering akibat fenomena El Niño memperburuk kondisi, membuat api sulit dipadamkan karena merambat hingga ke lapisan bawah tanah. Praktik pembukaan lahan dengan api masih menjadi penyebab dominan, terutama untuk perkebunan sawit dan pertanian, karena dianggap murah dan cepat meski berisiko besar.
Dampak kebakaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat yang asapnya hingga ke negeri tetangga Malaysia. Beberapa wilayah bahkan membuat rumah warga terbakar. Kabut asap pekat menyebabkan lonjakan kasus ISPA, menurunkan jarak pandang, dan memaksa sekolah serta penerbangan ditunda. Di Kalimantan Barat, lebih dari 200 sekolah terpaksa dialihkan ke pembelajaran online karena kualitas udara yang masuk kategori berbahaya. Ribuan siswa belajar dari rumah dengan sistem daring, namun hal ini menimbulkan masalah baru misalnya keterbatasan akses internet, kuota yang cepat habis, serta menurunnya kualitas interaksi belajar. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar tatap muka, guru dan orang tua harus beradaptasi dengan kondisi darurat yang penuh keterbatasan.
Kebakaran dari Perspektif Sosial
Dalam teori Ekologi Politik kebakaran bukan sekadar fenomena alam, melainkan hasil interaksi kebijakan ekonomi dengan kondisi lingkungan. Dorongan ekspansi perkebunan sawit dan lemahnya penegakan hukum membuat kebakaran menjadi siklus tahunan. Sementara itu, Teori Risiko Ulrich Beck menekankan bahwa modernisasi membawa risiko ekologis yang harus dikelola secara kolektif. Kebakaran hutan adalah bentuk nyata dari Tragedy of the Commons, di mana sumber daya bersama dieksploitasi tanpa kontrol memadai hingga menimbulkan kerugian besar bagi semua pihak dan merugikan negara hingga ke anak cucu.
Bagi warga masyarakat asli Kalimantan hal ini menjadi rutinitas aktivitas hidup yang harus dilewati tahun ke tahun. Penulis misalnya yang lahir dan besar di Pontianak Kalimantan Barat merasakan perubahan yang cukup signifikan. Tahun 1990an saat penulis masih duduk di jenjang sekolah dasar, kebakaran hutan sudah menjadi rutinitas tahunan hanya jumlah, akibatnya tidak meluas. Semakin kesini kebakaran hutan semakin tidak terkontrol seiring meningkatnya jumlah penduduk (pendatang), yang membutuhkan pemukiman tempat tinggal (komplek perumahan).
Walaupun perumahan adalah kebutuhan primer masyarakat, dalam pembangunan perumahan di Kalimantan Barat sebagai contoh kasus, investor dan pengembang sering mengabaikan karakteristik hidrologi dan ekologis lahan gambut serta daerah tangkapan air. Akibatnya, pengeringan kanal yang masif memicu kekeringan ekstrem penyebab kebakaran bawah tanah, sementara hilangnya area resapan dan penimbunan lahan memperparah genangan serta banjir.
Tawaran Solusi
Karhutla yang terjadi di Kalimantan adalah sebuah kerentanan sosial (social vulnerability) yang berakar dari bencana antropogenik atau krisis struktural. Fenomena ini juga sering dihubungkan dengan konsep masyarakat risiko (risk society) di mana sistem sosial, ekonomi, dan kebijakan gagal memutus siklus bahaya.
Banyak ahli menawarkan solusi perbaikan, namun solusi tersebut tidak akan pernah berdampak tanpa support jelas dan tegas Pemerintah, aparat dan seluruh masyarakat. Saat bencana terjadi solusi jangka pendek meliputi pemadaman darurat dengan water bombing, sekat kanal di lahan gambut, serta pengerahan tim gabungan. Sistem monitoring satelit seperti SIPONGI dan NOAA-20 harus dimaksimalkan untuk deteksi dini titik api. Perlindungan kesehatan masyarakat juga krusial, dengan distribusi masker, rumah oksigen, dan kebijakan libur sekolah saat kabut asap pekat. Namun, solusi jangka pendek ini tidak cukup jika akar masalah tidak diselesaikan.
Jangka panjang menuntut reformasi kebijakan lahan yang melarang pembakaran sebagai metode pembukaan lahan, disertai sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar. Restorasi gambut melalui pembasahan kembali dan penanaman vegetasi tahan api harus diperluas. Pemberdayaan masyarakat lokal juga penting, dengan memberikan insentif dan edukasi agar mereka beralih ke metode ramah lingkungan. Di tingkat regional, kerja sama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution perlu diperkuat, karena kabut asap tidak mengenal batas negara.
Dalam konteks penanganan kebakaran hutan di Kalimantan Barat, peran MDMC Muhammadiyah layak mendapat sorotan dan apresiasi. Lebih dari 50 relawan MDMC bersama IMM Pontianak dan SAR Muhammadiyah terlibat langsung dalam operasi lapangan sepanjang Juli–Agustus 2026. Mereka aktif melakukan patroli, pemantauan, hingga pemadaman api di Kubu Raya dan sekitarnya. MDMC juga melakukan assessment kebutuhan warga terdampak, seperti distribusi masker, vitamin, konsumsi tim pemadam, hingga bahan bakar untuk mesin dan kendaraan operasional. Kehadiran MDMC membuktikan bahwa masyarakat sipil mampu menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana, melengkapi peran negara dan memperkuat solidaritas sosial.
