JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Ketua MHH PWM DKI Jakarta Dr. Septa Candra, S.H., M.H., didampingi Sekretaris MHH PWM DKI Jakarta Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., serta Ketua Panitia Seminar Nasional MHH PWM DKI Jakarta Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., bersama jajaran panitia.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan membahas berbagai persoalan strategis terkait tata kelola hukum, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan.
Ketua MHH PWM DKI Jakarta, Dr. Septa Candra, menjelaskan bahwa audiensi merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga strategis di bidang hukum dan penegakan hukum.
Menurutnya, perubahan posisi dan orientasi Jakarta sebagai kota global membawa konsekuensi yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik, tetapi juga membutuhkan penguatan institusi hukum serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Jakarta sebagai kota global harus dibangun dengan fondasi negara hukum. Kemajuan ekonomi dan pembangunan kota harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat,” ujar Septa Candra.
Dalam konteks tersebut, perspektif Komisi Yudisial dinilai penting untuk memperkaya pembahasan mengenai integritas peradilan, penegakan hukum, kepastian hukum, akses terhadap keadilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun juga menjadi salah satu tokoh yang diharapkan dapat memberikan perspektif hukum dalam forum yang disiapkan MHH PWM DKI Jakarta. Kehadiran perspektif dari lembaga yang memiliki mandat terkait kehormatan dan keluhuran martabat hakim tersebut diharapkan dapat memperkuat diskusi mengenai kualitas penegakan hukum di Jakarta.
Selain aspek penegakan hukum, MHH PWM DKI Jakarta memandang bahwa pembangunan Jakarta sebagai kota global perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi, perlindungan HAM, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat.
Ketua Panitia Seminar Nasional MHH PWM DKI Jakarta, Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang konstruktif.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif pemerintah, penegak hukum, akademisi, legislatif, masyarakat sipil, dan Muhammadiyah. Harapannya, pembahasan yang muncul dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan tata kelola hukum Jakarta,” kata Mukhlish.
Sementara itu, Sekretaris MHH PWM DKI Jakarta Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., menambahkan bahwa Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran hukum dan perlindungan HAM melalui pendidikan, advokasi, serta partisipasi masyarakat.
Audiensi dengan Prof. Andi Muhammad Asrun menjadi salah satu langkah MHH PWM DKI Jakarta dalam memperluas jejaring dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. MHH berharap dialog tersebut dapat berlanjut dalam bentuk kontribusi pemikiran yang lebih luas bagi penguatan hukum dan perlindungan HAM di Jakarta.
