Efisiensi Setengah Hati
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi, Ketua PRM Legoso, Tangerang Selatan
Saat Presiden Prabowo memulai pemerintahannya, ada satu gebrakan awal yang menurut saya patut diapresiasi, yakni kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini ditempuh melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Dari pembacaan secara umum, tampak jelas bahwa selama ini masih banyak belanja negara yang tidak benar-benar berangkat dari kebutuhan riil. Perencanaan kerja kerap kurang matang, sementara sistem pencairan anggaran tidak selalu sejalan dengan perencanaan. Akibatnya, tidak sedikit program pemerintah yang harus dikebut menjelang akhir tahun anggaran.
Situasi semacam ini berdampak langsung pada kualitas pekerjaan. Banyak program dijalankan secara serba instan yang penting selesai, anggaran terserap, dan terhindar dari sanksi administratif karena dianggap lalai atau tidak mampu bekerja.
Dalam benak saya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya menjadi momentum untuk membenahi sistem yang selama ini amburadul, membuka celah korupsi, dan—yang paling fatal—melahirkan program-program yang tidak efektif serta tidak menjawab persoalan mendasar warga. Dalam istilah sederhana: mana yang gatal, mana yang digaruk. Rakyat membutuhkan program tertentu, tetapi pemerintah justru memprogramkan hal yang lain. Kekacauan ini erat kaitannya dengan politik anggaran yang tidak efisien.
Karena itu, ketika Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, saya melihatnya sebagai peluang perbaikan yang bersifat revolusioner. Kebijakan ini semestinya tidak dimaknai sekadar sebagai pemangkasan angka oleh Kementerian Keuangan, melainkan sebagai upaya pembenahan menyeluruh yang menyentuh akar persoalan sistem penganggaran.
“Momentum perbaikan anggaran akhirnya tiba juga,” begitu bisik hati kecil saya.
Pemerintah merencanakan pemotongan anggaran hingga sekitar Rp306,6 triliun dalam APBN dan APBD 2025. Penghematan tersebut terutama berasal dari belanja operasional instansi, perjalanan dinas, serta berbagai pengeluaran yang dianggap tidak memiliki nilai tambah langsung bagi kepentingan publik. Dana hasil efisiensi kemudian direalokasikan untuk memperkuat program prioritas yang diklaim menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Lain Harapan, Lain Kenyataan
Seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan pupus. Praktik efisiensi anggaran yang dijalankan ternyata jauh dari bayangan saya. Secara kasatmata, efisiensi ini tampak hanya berupa pengurangan sejumlah pos anggaran tertentu yang kemudian dialihkan ke pos lain untuk membiayai program-program ambisius presiden. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, yang bahkan direncanakan akan mendatangkan 105.000 unit mobil buatan India.
Padahal, saya sempat membayangkan Prabowo sebagai presiden yang kerap tampil garang di atas mimbar itu adalah representasi seorang jenderal pasukan khusus yang bernyali besar. Sosok yang tegas di darat, laut, dan udara; bersuara menggelegar dan siap menebas segala halangan demi kepentingan rakyat. Namun, pada akhirnya kebijakan efisiensi itu seolah bermuara hampir sepenuhnya pada satu program: Makan Bergizi Gratis.
Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi mendasar: benarkah persoalan paling krusial anak-anak sekolah di Indonesia hari ini adalah kekurangan gizi pada menu makan siang mereka? Apakah makanan yang disediakan benar-benar memenuhi standar gizi sebagaimana ditetapkan oleh Badan Standar Gizi Nasional? Bagaimana dengan kasus keracunan makanan yang terus berulang? Lebih jauh, mengapa makanan yang diklaim bergizi tersebut diberikan secara merata kepada semua sekolah—negeri, swasta, elit, maupun sederhana—kecuali yang menolak?
Menurut hemat saya, program semacam ini sangat cocok jika diterapkan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Secara konseptual, MBG memang dekat dengan gagasan Tan Malaka yang menegaskan bahwa revolusi tidak bermakna apabila rakyat tetap lapar dan sakit; bahwa negara merdeka wajib menjamin kebutuhan jasmani rakyat—mulai dari pangan, kesehatan, hingga pendidikan—dengan menempatkan anak-anak dan kaum miskin sebagai prioritas utama. Dalam logika itu, kehadiran negara harus terasa langsung untuk memastikan rakyat cukup makan dan hidup sehat.
Jika kebijakan MBG diterapkan pada masa awal kemerdekaan, barangkali Tan Malaka akan mendukungnya sebagai program revolusioner yang esensial.
Efisiensi yang Tepat Sasaran
Saya tetap berhusnuzan bahwa Prabowo adalah pemimpin bernyali dan telah lama memimpikan posisi presiden. Di usia senjanya, saya berharap ia berani menorehkan tapak sejarah yang kelak dikenang sebagai peninggalan kebaikan bagi rakyat Indonesia.
Bagi saya, Prabowo akan benar-benar hebat jika berani menjalankan efisiensi anggaran secara radikal. Misalnya, dengan mengusulkan penghapusan pemilu tingkat provinsi, menjadikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta menghapus DPRD tingkat provinsi.
Argumen saya sederhana. Setiap jengkal wilayah Indonesia pada dasarnya telah dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Peran gubernur lebih bersifat koordinatif antar bupati dan wali kota. Jika tugasnya sebatas koordinasi, untuk apa masih diperlukan pengawasan DPRD provinsi? Penguatan koordinasi semestinya cukup didukung oleh deputi dan staf profesional, bukan oleh struktur politik yang mahal.
Usulan kedua, efisiensi akan jauh lebih tepat sasaran bila Prabowo berani memangkas anggaran pengawalan dan layanan berlebihan bagi para pejabat negara. Ada guyonan yang sering beredar: ketika seseorang menduduki jabatan tertentu, ia seolah berubah menjadi orang sakit. Hampir semua kebutuhan hidupnya harus dilayani ajudan. Bahkan urusan sepele seperti membawa telepon atau mencatat hasil pertemuan pun dikerjakan orang lain.
Bayangkan berapa banyak pegawai negara yang harus melayani satu orang menteri, direktur jenderal, kepala badan, deputi, gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat kepolisian, tentara, kejaksaan, dan kehakiman. Bahkan istri pejabat yang sepenuhnya bekerja di ranah domestic kerap menikmati layanan paripurna dari negara. Pertanyaannya sederhana: berapa besar anggaran negara yang dihabiskan untuk perjalanan dinas, hotel, konsumsi, dan fasilitas pendukung lainnya?
Usulan semacam ini tentu akan menghadapi perlawanan keras dari mereka yang selama ini menikmati budaya layanan berlebihan. Namun, bagi seorang jenderal yang kerap dipersepsikan sebagai “macan Asia”, menumpas perlawanan semacam ini seharusnya bukan perkara besar.
Jika nyali itu tak kunjung ditunjukkan, maka seluruh kesan dan asumsi yang selama ini dilekatkan bisa jadi keliru. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah citra, melainkan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran yang telah dimulai benar-benar diperkuat agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata rakyat.
Hemat saya, efisiensi anggaran bukan lagi soal berapa triliun yang dipotong, melainkan keberanian politik untuk memangkas kenyamanan elite demi menjawab kebutuhan riil rakyat. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi slogan baru dari praktik lama. Tanpa keberanian menyentuh struktur boros dan budaya feodal birokrasi, efisiensi anggaran tak lebih dari kosmetik kebijakan. Indah di mimbar pidato, rapuh di kenyataan, dan jauh dari keadilan sosial yang dijanjikan.
