YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Indonesia dinilai memiliki modal strategis untuk meneguhkan diri sebagai “jembatan hijau dunia” dalam konferensi perubahan iklim PBB (COP30) di Brasil. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi, S.IP., M.A., menyatakan bahwa posisi ekologis Indonesia menjadikannya salah satu negara yang paling diperhitungkan dalam diplomasi iklim global.
Menurut David, ambisi Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin agenda lingkungan bukanlah hal yang muncul tiba-tiba. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama melalui penyelenggaraan COP13 Bali pada 2007 hingga komitmen pasca Paris Agreement, Indonesia secara konsisten membangun citra sebagai negara dengan kontribusi penting dalam isu perubahan iklim.
“Indonesia punya histori panjang dalam diplomasi iklim. Dengan sumber daya alam yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memang memiliki potensi yang diakui dunia,” ujar David saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/11).
Ia menjelaskan bahwa kekayaan ekologis Indonesia, mulai dari hutan tropis, kekayaan biodiversitas, hingga potensi penyerapan emisi, merupakan modal kuat yang tidak dimiliki banyak negara. Modal ini memberikan posisi tawar signifikan bagi Indonesia dalam forum internasional, termasuk COP30. Di Asia Tenggara, lanjut David, tidak ada negara yang memiliki bargaining power ekologis setara Indonesia.
“Tidak mungkin Malaysia, Brunei Darussalam, atau Singapura memimpin isu lingkungan global. Mereka tidak memiliki kapasitas ekologis yang menjadi perhatian utama dunia,” tegasnya.
Dengan luas hutan tropis, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta wilayah kelautan yang strategis, Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas iklim global. Kerusakan ekologis di Indonesia, seperti deforestasi atau degradasi laut, dapat memberikan dampak luas bagi dunia internasional.
“Kalau Indonesia mengalami deforestasi besar-besaran atau kerusakan laut, dunia ikut merasakan dampaknya. Posisi ini membuat Indonesia menjadi aktor kunci dalam keseimbangan iklim,” jelas David.
Dalam ranah diplomasi, Indonesia juga tengah memainkan taktik negosiasi yang signifikan. Menggeser target penurunan emisi, menurut David, dapat dibaca sebagai strategi ekonomi-politik agar Indonesia tetap memiliki ruang dalam pembangunan nasional, namun tetap menunjukkan komitmen terhadap target global pengendalian suhu di bawah 1,5°C.
David menilai modal ekologis dan politik tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perhelatan COP30, selama strategi diplomasi berjalan konsisten. Indonesia berpotensi tampil sebagai negara yang tidak hanya mempromosikan aksi iklim, tetapi juga menjadi penghubung kepentingan global dan kebutuhan negara-negara berkembang.
Namun, ia mengingatkan bahwa ambisi besar ini harus dibarengi dengan konsistensi kebijakan dalam negeri. Kekuatan diplomasi Indonesia akan lebih kuat jika praktik pengelolaan lingkungan di tingkat nasional berjalan seiring dengan narasi global yang dibangun pemerintah.
“Menjadi jembatan hijau dunia itu bukan sekadar slogan. Dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat dilihat sebagai negara yang mampu memimpin isu pengurangan emisi, perlindungan hutan, dan kolaborasi iklim global,” pungkasnya. (ID)
