Kembali ke Medan: Menimbang Makna Sejarah di Balik Muktamar ke-49

Oleh: Syaiful Hadi

MEDAN pada November 2027 akan kembali menjadi panggung utama bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Muktamar ke-49 ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, ini adalah pulang kampung bersejarah setelah nyaris satu abad berlalu sejak Kongres Muhammadiyah ke-28 digelar di kota yang sama pada 19-25 Juli 1939.

Sejarah mencatat betapa dahsyatnya sambutan terhadap kongres 88 tahun silam. Tujuh ribu undangan, dan dalam rapat umum pertama, hadir tak kurang dari sepuluh ribu orang. Kongres itu mematahkan prasangka bahwa Muhammadiyah, sebagai representasi kaum muda, adalah musuh kerajaan-kerajaan Melayu. Sultan Langkat, Mayor Tionghoa Medan, hingga Residen Sumatera Timur justru memberikan sokongan. Penting dicatat, keputusan Sidang Tanwir meresmikan penggunaan kata "Indonesia" menggantikan "Hindia Belanda", sebuah deklarasi kebangsaan yang radikal di tengah kekuasaan kolonial.

Kini, Muhammadiyah kembali ke Medan dengan alasan yang tak jauh berbeda: kapasitas dan kesejarahan. Namun, ada pertanyaan besar yang menggantung: apakah kita benar-benar memahami makna sejarah di balik perhelatan ini?

Mengenang Para Perintis

Kita harus mengenang para perintis yang membangun fondasi Muhammadiyah di Sumatera. Ada nama-nama besar yang tak boleh dilupakan, para pendiri yang karya dan pengorbanannya menjadi prasyarat bagi eksistensi Persyarikatan hingga hari ini.

Yang pertama dan paling utama adalah Hr Mohammad Said. Pada 1927, di sebuah tempat sederhana di Jalan Nagapatam Nomor 44 Kampung Keling, Medan, para perantau Minang yang biasa berkumpul untuk pengajian mengubah agenda menjadi rapat pembentukan organisasi. Pemimpin pertemuan itu adalah Hr Mohammad Said, seorang cendekiawan dan aktivis politik Syarikat Islam.

Kepengurusan pertama yang diputuskan saat itu terdiri dari belasan orang: Hr Mohammad Said sebagai Ketua, Djuin St Penghulu sebagai Wakil, Maspono sebagai Sekretaris, Pangulu Manan sebagai Wakil Sekretaris, serta seorang penasihat bernama Tandjung Moehammad Arief. Di bawah kepemimpinan Said, Muhammadiyah berkembang pesat di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan. Ia memegang jabatan konsul Muhammadiyah Sumatera Timur sampai akhir hayatnya, wafat pada 22 Desember 1939. Demikian besarnya jasanya sehingga HAMKA, yang kelak menggantikannya, berkata: "sebaiknya tangisilah diri sendiri karena tidak mempunyai jasa sebesar almarhum HR Mohammad Said".

Setelah H. Mohammad Said wafat, HAMKA terpilih sebagai pemimpin Muhammadiyah Sumatera Timur sampai Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Di Medan, HAMKA tidak hanya menjadi pemimpin redaksi, tetapi juga Konsul Muhammadiyah setelah terpilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-28 tahun 1939.

Ada nama lain yang tak kalah penting namun sering terabaikan: Abdul Mun'im Tandjung. Jika Said adalah arsitek Muhammadiyah di Sumatera Timur, maka Mun'im adalah pionir di Tapanuli. Lahirnya Muhammadiyah di Tapanuli dipelopori oleh A.A. Mun'im (Abdul Mun'im), Marah Kamin, Gudang Sitompul, M. Saleh Thaib, dan lainnya. Ia dikenal sebagai pejuang Islam di Tapanuli sejak prakemerdekaan yang menentang pemerintah kolonial. Melalui perjuangannya, Muhammadiyah berhasil berakar di Tapanuli Selatan—Sipirok, Padangsidimpuan, dan sekitarnya—membangun sekolah-sekolah dan amal usaha yang hingga kini masih dirasakan manfaatnya.

Di ranah pendidikan tinggi, nama H.M. Bustami Ibrahim mencuat sebagai salah satu pendiri Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada 1957. UMSU didirikan atas prakarsa beberapa tokoh ulama Muhammadiyah, di antaranya H.M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, Rustam Thayib, M. Nur Haitami, dan Kadiruddin Pasaribu. Bustami Ibrahim kemudian menjadi rektor pertama UMSU (1972-1977). Kehadiran UMSU menjadi bukti nyata bahwa Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah, tetapi juga membangun infrastruktur pendidikan yang menjadi tulang punggung pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Pelajaran dari Sipirok

Di sinilah pentingnya menyebut nama Soetan Pangoerabaan Pane dari Sipirok, seorang intelektual publik yang selama ini lebih dikenal sebagai "ayah dari Sanusi dan Armijn Pane". Padahal, ia adalah tokoh kunci yang membangun infrastruktur modernitas cetak di Tapanuli Selatan. Melalui surat kabar Sipirok-Pardomuan (terbit 1927) dan puluhan buku sekolah, tata bahasa, serta antologi cerita rakyat, Soetan Pangoerabaan menciptakan ruang publik dan literasi yang menjadi prasyarat bagi penyebaran Muhammadiyah di pedalaman Sumatera. Ia adalah salah satu pendiri Muhammadiyah di Sipirok.

Yang membuatnya istimewa adalah strategi politiknya yang brilian: "terbang di bawah radar" sensor kolonial. Dengan menerbitkan buku-buku yang tampak apolitis, buku sekolah, tata bahasa, cerita rakyat, ia mempromosikan visi kokoh tentang keunggulan linguistik dan kultural Batak tanpa secara langsung menantang kekuasaan Belanda. Ini adalah bentuk "sastra perlawanan" yang halus namun efektif.

Antara Medan 1939 dan Medan 2027

Kisah para pendiri ini mengingatkan kita bahwa sejarah Muhammadiyah di Sumatera tidaklah linear dan Jawa-sentris. Ia bukan sekadar cabang dari pusat di Yogyakarta, melainkan arena di mana modernitas Islam diperebutkan, dinegosiasikan, dan diadaptasi secara kreatif dalam kondisi lokal yang unik: segregasi rasial kota-kota perkebunan, politik identitas etnik yang diorkestrasi oleh negara kolonial, dan kekerasan revolusioner yang membentuk ulang peta politik Sumatera.

Muktamar ke-49 di Medan seharusnya menjadi momentum untuk merevisi narasi besar tentang Muhammadiyah. Bukan sekadar merayakan kesuksesan organisasi, tetapi juga mengakui bahwa gerakan pembaruan Islam ini tumbuh subur di tanah yang telah disiapkan oleh para intelektual dan aktivis local, Hr Mohammad Said yang membawa semangat Syarikat Islam ke dalam wadah