Oleh: Nabigh Shorim Faozan (Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Mataram (UNRAM))
Kita sering buru-buru menyimpulkan: kalau kesehatan masyarakat bermasalah, berarti sistem kesehatannya yang gagal. Angka stunting tinggi? Tambah intervensi gizi. Kasus kesehatan mental naik? Perbanyak layanan psikolog. Penyakit menular meningkat? Perkuat fasilitas medis.
Semuanya penting. Tapi jujur saja, sebagai mahasiswa, saya mulai melihat pola yang sama: masalahnya terus berulang. Seolah kita hanya sibuk memadamkan api, tanpa pernah benar-benar mencari sumber apinya. Dan pelan-pelan, sampai pada satu kesimpulan: akar masalahnya bukan selalu di rumah sakit. Kadang, justru dimulai dari ruang kelas.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kesehatan bukan sekadar urusan layanan medis. World Health Organization (2018) menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu determinant of health paling kuat. Hal ini juga ditegaskan oleh pakar kesehatan masyarakat, Hasbullah Thabrany (2014), yang menyebut bahwa peningkatan derajat kesehatan tidak cukup dengan layanan kuratif, tetapi harus menyentuh faktor hulu seperti pendidikan dan literasi masyarakat.
Artinya sederhana: cara kita memahami kesehatan, mengambil keputusan, hingga menjaga diri, itu dibentuk sejak di bangku sekolah bahkan dari rumah.
Ketika Pendidikan Tidak Setara, Kesehatan Ikut Tertinggal
Masalahnya, akses pendidikan di Indonesia belum merata, terutama di daerah 3T. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan akademik, tetapi juga persoalan kesehatan. Penelitian World Bank (2020) menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki status kesehatan lebih baik dan harapan hidup lebih panjang.
Tjandra Yoga Aditama (2020) juga menegaskan bahwa literasi kesehatan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku hidup sehat masyarakat.
Sebaliknya, keterbatasan pendidikan membuat masyarakat lebih rentan terhadap hoaks kesehatan, salah persepsi gizi, hingga keterlambatan mengakses layanan medis. UNICEF (2021) bahkan mencatat bahwa rendahnya literasi meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan kesehatan di tingkat rumah tangga. Padahal, kesehatan itu dibentuk dari keputusan-keputusan kecil setiap hari.
Pendidikan juga menentukan akses ekonomi. Orang dengan pendidikan lebih baik cenderung memiliki pekerjaan stabil dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, sehingga hidupnya menjadi lebih sejahtera.
Sebaliknya, pendidikan rendah sering berujung pada keterbatasan ekonomi, yang berdampak pada gizi, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Budi Gunadi Sadikin (2022), yang menekankan bahwa masalah kesehatan seperti stunting tidak bisa diselesaikan hanya di sektor kesehatan, tetapi harus melibatkan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Di daerah 3T, kondisi ini semakin kompleks. Ketimpangan pendidikan menciptakan ketimpangan kesehatan yang bersifat sistemik, dan lebih berbahaya lagi, diwariskan. Anak-anak yang lahir dari keluarga dengan keterbatasan pendidikan memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting, keterbatasan akses pendidikan, dan kualitas kesehatan yang rendah (UNICEF, 2021). Siklus ini terus berulang jika tidak diputus dari akarnya.
Di sinilah kita perlu melihat kebijakan secara lebih utuh. Program Kemendikdasmen seperti revitalisasi sekolah di daerah 3T, transformasi digital pendidikan, dan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) sebenarnya bukan hanya kebijakan pendidikan, tetapi juga intervensi kesehatan jangka panjang.
Hal ini selaras dengan berbagai program Kementerian Kesehatan, seperti Transformasi Sistem Kesehatan (2022) yang menekankan pendekatan promotif dan preventif, serta program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang mendorong perubahan perilaku melalui edukasi sejak dini.
Selain itu, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga menjadi titik temu konkret antara pendidikan dan kesehatan. UKS tidak hanya mengajarkan kebersihan, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup sehat sejak usia dini, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan intervensi medis.
Menurut Nila Moeloek (2019), pendekatan promotif-preventif melalui sekolah adalah strategi paling efektif untuk membangun generasi sehat, karena menyasar fase pembentukan perilaku, yang akan dijadikan ilmu dan pengalaman berharga bagi siswa.
Namun, integrasi ini masih perlu diperkuat. Guru perlu diposisikan sebagai agen literasi kesehatan. Kurikulum perlu lebih sistematis memasukkan edukasi kesehatan. Dan kebijakan lintas sektor harus benar-benar terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Karena faktanya, masalahnya satu, hanya sektornya yang berbeda.
Menyentuh Akar, Bukan Sekadar Dampak
Sebagai mahasiswa, saya semakin sadar bahwa kesehatan tidak dimulai di rumah sakit. Ia dimulai dari bagaimana seseorang dididik, diberi akses informasi, dan dibentuk cara berpikirnya; mulai dari rumah, sekolah hingga lingkungan beraktifitas.
Ketimpangan kesehatan yang kita lihat hari ini bukan kebetulan. Ia adalah refleksi dari ketimpangan pendidikan yang belum diselesaikan secara serius. Selama ruang kelas di Indonesia masih timpang, maka peluang untuk hidup sehat juga akan tetap timpang.
Dan jika kita terus fokus pada pengobatan tanpa memperbaiki pendidikan, kita hanya akan mengulang pola yang sama, menyelesaikan dampak, bukan akar. Mungkin sudah waktunya kita lebih jujur dalam melihat persoalan: memperbaiki kesehatan bangsa berarti juga memperbaiki pendidikan secara sungguh-sungguh.
Karena pada akhirnya, kesehatan yang adil tidak mungkin lahir dari pendidikan yang timpang. Wallahu’alam.
