SLEMAN, Suara Muhammadiyah — Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Hilman Latief, MA mendorong Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah memperkuat kelembagaan, infrastruktur, dan kaderisasi relawan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tantangan kebencanaan di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Hilman dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LRB/MDMC PP Muhammadiyah di BBPPMPV Yogyakarta, Ahad (13/9/2026). Menurutnya, menjelang Muktamar Muhammadiyah 2027, LRB perlu menyiapkan sejumlah dokumen strategis dan roadmap pengembangan lembaga dalam jangka panjang.
Hilman mengawali amanatnya dengan meminta LRB menindaklanjuti usulan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengenai nomenklatur lembaga. Saat ini, LRB merupakan nomenklatur resmi, sedangkan MDMC menjadi nama yang lebih populer di masyarakat.
Menurut Hilman, nomenklatur tersebut perlu diikuti dengan narasi kelembagaan yang jelas dan mudah dipahami. Karena itu, ia meminta disiapkan satu dokumen resmi yang menjelaskan makna LRB sekaligus perbedaannya dengan nomenklatur sebelumnya yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB).
Dokumen tersebut, lanjut Hilman, harus menjadi panduan resmi bagi seluruh unsur Muhammadiyah sekaligus menjadi dasar bagi LRB dalam membangun peta jalan pengembangan penanggulangan dan resiliensi bencana di Indonesia.
Ia membayangkan roadmap tersebut disusun untuk jangka panjang, setidaknya 10 hingga 15 tahun ke depan. Peta jalan itu tidak hanya mencakup program kerja, tetapi juga pengembangan infrastruktur kebencanaan yang dibutuhkan Muhammadiyah.
Salah satu infrastruktur yang dinilai penting adalah pembangunan warehouse atau gudang logistik kebencanaan yang representatif. Selama ini, menurut Hilman, Muhammadiyah masih banyak memanfaatkan bangunan yang disewa untuk kebutuhan penyimpanan dan distribusi bantuan. “Penginnya sebelum Muktamar kita harus punya warehouse yang komprehensif,” tuturnya.
Hilman mendorong agar keberadaan gudang tersebut dipetakan secara strategis berdasarkan wilayah dan kebutuhan distribusi. Dengan demikian, bantuan kebencanaan dapat dikirim lebih cepat ketika terjadi bencana di berbagai daerah.
“LRB warehouse itu bisa di Yogyakarta, di Jakarta, ada di Semarang, ada yang proses delivery dan lain-lain bisa semakin cepat,” ujarnya.
Ia membuka peluang kolaborasi dengan berbagai unsur Muhammadiyah, termasuk rumah sakit, majelis, dan Lazismu untuk merealisasikan penguatan infrastruktur tersebut. Menurutnya, apabila kebutuhan menyewa gudang membutuhkan biaya besar, Muhammadiyah perlu mempertimbangkan investasi jangka panjang dengan membangun atau membeli fasilitas sendiri.
Selain penguatan infrastruktur, Hilman menekankan pentingnya memperluas jejaring internasional LRB/MDMC. Ia menyebut kerja sama resmi dengan PMI yang baru ditandatangani menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Muhammadiyah dalam ekosistem kemanusiaan internasional.
Hilman menjelaskan, PMI merupakan bagian dari keluarga besar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional melalui International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Sementara itu, MDMC melalui Emergency Medical Team (EMT) juga telah membangun rekognisi internasional.
Menurut Hilman, EMT Muhammadiyah yang dibentuk melalui kerja bersama MDMC, relawan, dan unsur rumah sakit Muhammadiyah telah melalui proses panjang sejak 2018–2019. Pada 2025, EMT Muhammadiyah memperoleh pengakuan resmi dari World Health Organization (WHO) untuk pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan di lokasi bencana.
Pengalaman saat memberikan bantuan di Cox’s Bazar, Bangladesh, menjadi salah satu alasan Muhammadiyah mendorong proses sertifikasi internasional tersebut. Hilman menceritakan, ketika itu tim Muhammadiyah yang telah bekerja dengan baik turut terkena dampak persoalan yang dilakukan organisasi nonpemerintah lain.
“Dari situ kita berpikir dan alhamdulillah sekarang, mudah-mudahan nanti ke depan ketika ada health delivery, disaster aid di berbagai negara, MDMC melalui EMT-nya itu juga sudah bisa direct ke lokasi dengan izin dari lembaga internasional,” jelasnya.
Hilman menilai, penguatan jejaring antara LRB/MDMC dengan PMI serta lembaga internasional dapat membuka peluang yang lebih luas bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam misi kemanusiaan global. Dengan posisi yang semakin kuat secara kelembagaan dan internasional, Muhammadiyah diharapkan dapat terlibat langsung dalam berbagai operasi kemanusiaan lintas negara.
Namun, menurut Hilman, penguatan kelembagaan dan jejaring tersebut harus diimbangi dengan kaderisasi. Ia menilai keberlanjutan MDMC tidak cukup hanya mengandalkan generasi relawan yang saat ini telah berpengalaman di berbagai lokasi bencana.
Hilman mencontohkan pengalamannya bersama Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan saat mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Di sana, sejumlah pemimpin dan relawan yang masih aktif merupakan generasi yang sejak lama terlibat dalam kerja-kerja kebencanaan.
“Memang leader-nya masih generasi kita. Orang-orang yang dulu bersama kita di lapangan masih team lead. That's good, tapi kita siapkan juga satu proses transformasi yang lebih smooth, lebih kuat, lebih sistemik,” katanya.
Karena itu, Hilman mengusulkan pengembangan sekolah relawan kebencanaan sebagai model kaderisasi MDMC di berbagai jenjang. Kaderisasi tersebut perlu menjangkau anak usia belasan tahun hingga mahasiswa dan kelompok usia berikutnya.
“Saya kira LRB MDMC punya satu model sekolah relawan kebencanaan dalam konteks untuk melakukan kaderisasi di berbagai level,” ujarnya.
Menurut Hilman, sistem kaderisasi yang terstruktur akan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup sekaligus menjaga keberlanjutan kepemimpinan lembaga. Kader-kader baru perlu dipersiapkan secara bertahap agar memiliki kapasitas, pengalaman, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kerja kebencanaan Muhammadiyah.
Hilman berharap penguatan kelembagaan, infrastruktur, jejaring internasional, dan kaderisasi tersebut dapat menjadi bagian dari roadmap LRB/MDMC ke depan. Dengan demikian, LRB tidak hanya menjadi lembaga yang bergerak ketika bencana terjadi, tetapi mampu membangun sistem resiliensi yang kuat, terencana, dan berkelanjutan.
“Sehingga MDMC atau LRB ini ke depan dan peran Persyarikatan Muhammadiyah menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
