Masyarakat Simulasi Agama
Oleh: Suko Wahyudi, Pegiat Literasi, tinggal di Yogyakarta
Indonesia sering dipuji sebagai bangsa yang religius. Rumah-rumah ibadah berdiri megah, perayaan keagamaan berlangsung semarak, dan simbol-simbol agama hadir hampir di setiap ruang kehidupan. Agama menjadi identitas yang tampak di ruang publik, di media sosial, bahkan di arena politik. Namun, di balik kemeriahan itu muncul sebuah pertanyaan yang layak diajukan: apakah masyarakat benar-benar sedang menjalankan agama, ataukah sedang menjalankan sesuatu yang hanya dianggap sebagai agama? Pertanyaan ini menjadi penting karena tidak semua yang mengatasnamakan agama berasal dari agama. Banyak hal lahir dari tradisi, budaya, kepentingan politik, tafsir kelompok, bahkan ambisi pribadi, tetapi kemudian memperoleh status seolah-olah suci. Di titik inilah masyarakat memasuki wilayah yang oleh Jean Baudrillard dapat dibaca sebagai dunia simulasi.
Bagi Jean Baudrillard, masyarakat modern tidak lagi hidup dalam realitas, melainkan dalam dunia tanda, citra, dan simbol yang perlahan menggantikan realitas itu sendiri. Simbol tidak lagi merepresentasikan kenyataan, tetapi justru menjadi kenyataan baru yang dianggap lebih nyata daripada realitas. Ia menyebut keadaan tersebut sebagai hiperrealitas. Dalam hiperrealitas, manusia tidak lagi mampu membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan. Yang dipercaya bukan lagi substansi, melainkan penampilan. Yang menentukan bukan lagi makna, melainkan citra. Dalam konteks keberagamaan, teori ini menawarkan cara pandang yang tajam untuk membaca fenomena sosial Indonesia hari ini.
Banyak orang merasa sedang membela agama, padahal yang dibela sesungguhnya adalah identitas kelompok. Banyak yang menganggap dirinya menjalankan agama, padahal yang dijalankan lebih banyak berupa kebiasaan sosial yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah dikaji kembali apakah ia benar-benar bagian dari ajaran agama. Tidak sedikit pula yang menganggap pendapat tokoh agama identik dengan firman Tuhan. Akibatnya, kritik terhadap seorang tokoh dianggap sebagai penghinaan terhadap agama, sementara perbedaan tafsir dipandang sebagai ancaman terhadap iman. Dalam keadaan seperti ini, batas antara wahyu dan tafsir manusia menjadi kabur.
Simulasi agama terjadi ketika simbol memperoleh kedudukan lebih tinggi daripada nilai. Orang lebih sibuk memperdebatkan pakaian daripada kejujuran, lebih keras mempertahankan identitas daripada memperjuangkan keadilan, dan lebih mudah menghakimi keyakinan orang lain daripada memperbaiki akhlaknya sendiri. Kesalehan berubah menjadi tontonan yang dipertunjukkan melalui bahasa, atribut, dan unggahan media sosial. Agama kemudian tampil sebagai citra yang terus diproduksi dan dikonsumsi, bukan sebagai jalan untuk membentuk manusia yang rendah hati dan berkeadaban.
Fenomena ini semakin menguat ketika agama memasuki arena politik. Simbol-simbol agama diproduksi secara massif untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Ayat, doa, pakaian religius, bahkan tokoh agama dijadikan instrumen membangun citra politik. Masyarakat akhirnya memilih bukan karena kualitas moral, integritas, atau kemampuan memimpin, melainkan karena simbol-simbol religius yang dipertontonkan. Di sinilah simulasi mencapai puncaknya. Politik tidak lagi memanfaatkan agama sebagai sumber etika, melainkan sebagai komoditas yang dipasarkan kepada publik. Yang diperebutkan bukan nilai agama, tetapi keuntungan politik dari citra keagamaan.
Kondisi tersebut melahirkan paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, masyarakat semakin religius secara simbolik. Di sisi lain, korupsi, manipulasi, ketidakadilan, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan tetap tumbuh subur. Orang rajin beribadah tetapi tidak malu berdusta. Mereka fasih mengutip ayat tetapi abai terhadap amanah. Mereka bersemangat menghakimi dosa orang lain, tetapi lupa memeriksa kezaliman yang dilakukan terhadap sesama. Agama tidak kehilangan pengikut, tetapi kehilangan daya transformasinya. Yang berkembang bukan etika, melainkan identitas.
Dalam masyarakat simulasi, otoritas agama pun mengalami perubahan. Dahulu, kedalaman ilmu menjadi dasar kewibawaan seorang ulama. Kini, popularitas sering kali lebih menentukan daripada kapasitas keilmuan. Potongan video berdurasi satu menit lebih dipercaya daripada kajian yang mendalam. Algoritma media sosial perlahan menggantikan proses belajar yang panjang. Pendapat yang paling sering muncul dianggap sebagai kebenaran. Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan antara pengetahuan agama, opini pribadi, propaganda politik, dan kepentingan ekonomi. Semua bercampur menjadi satu dalam ruang hiperrealitas.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika simulasi agama melahirkan kesadaran palsu. Masyarakat merasa telah menjadi umat yang baik karena berhasil memenuhi standar simbolik tertentu. Padahal agama tidak pernah berhenti pada simbol. Seluruh tradisi besar keagamaan selalu menempatkan keadilan, kejujuran, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberpihakan kepada yang lemah sebagai inti ajarannya. Ketika simbol menggantikan substansi, agama kehilangan ruh pembebasannya. Ia berubah menjadi identitas sosial yang mudah diperdagangkan, dipolitisasi, bahkan dipertentangkan.
Karena itu, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukanlah mengurangi agama dari ruang publik, melainkan mengembalikan agama kepada substansinya. Masyarakat perlu membangun keberanian intelektual untuk membedakan antara wahyu dan tafsir, antara nilai agama dan tradisi, antara ajaran Tuhan dan kepentingan manusia.
Agama akan tetap menjadi sumber peradaban apabila ia dipahami sebagai energi moral yang melahirkan keadilan dan kemanusiaan. Namun, apabila agama terus terjebak dalam simulasi, maka yang berkembang bukanlah masyarakat religius, melainkan masyarakat yang hanya mengonsumsi citra keberagamaan. Di situlah kritik Jean Baudrillard menjadi relevan. Indonesia mungkin tidak sedang mengalami krisis agama, tetapi sedang menghadapi krisis realitas agama. Yang hilang bukan simbol-simbolnya, melainkan makna yang seharusnya dihadirkan oleh simbol-simbol itu dalam kehidupan bersama.
