YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Menguatnya berbagai arus ideologi global mulai dari ekstremisme hingga gerakan transnasional memunculkan perdebatan mengenai posisi Pancasila dalam kehidupan beragama. Sebagian pihak bahkan masih memandang Pancasila seolah bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan itu dinilai keliru.
Pakar sosiologi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag. menegaskan bahwa Pancasila sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengubah keyakinan seseorang. Pancasila, menurutnya, justru menjadi panduan bersama bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila tidak akan mengubah agama seseorang. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi panduan bagi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara,” ujar Zuly dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jumat sore (13/3).
Ia menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila justru sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang diajarkan dalam berbagai agama. Karena itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan Pancasila dengan keyakinan keagamaan.
Menurut Zuly, keberadaan Pancasila selama ini menjadi faktor penting yang memungkinkan Indonesia tetap menjaga persatuan di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Indonesia dihuni oleh berbagai agama, suku, dan latar belakang budaya yang berbeda.
“Nilai-nilai dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama. Justru nilai-nilai itu mengajarkan bagaimana manusia hidup saling menghormati, hidup rukun, dan menjaga persatuan,” imbuhnya.
Ia menilai, tanpa fondasi ideologis yang kuat seperti Pancasila, potensi konflik identitas di masyarakat bisa jauh lebih besar. Pancasila menjadi titik temu yang memungkinkan berbagai kelompok hidup bersama dalam satu negara.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY ini juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan ideologi global yang semakin kompleks.
Ideologi-ideologi transnasional, termasuk ekstremisme dan radikalisme, dapat dengan mudah memengaruhi cara pandang masyarakat jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap nilai kebangsaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memahami agama secara benar sekaligus memahami Pancasila secara utuh.
Zuly menyoroti peran perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.
Salah satu cara yang dinilai penting adalah melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk menumbuhkan pemahaman yang baik tentang kewarganegaraan dan Pancasila agar mahasiswa memiliki perspektif kebangsaan yang kuat,” pungkasnya.
Demokrasi Indonesia
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. mengungungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak semestinya berhenti pada prosedur politik semata. Nilai musyawarah dan kebijaksanaan yang menjadi ruh Demokrasi Pancasila dinilai perlu tercermin dalam cara negara mengambil keputusan dan menyusun kebijakan publik.
Praktik demokrasi yang berkembang saat ini pun dinilai perlu terus diselaraskan dengan semangat tersebut.
Menurut Agus, demokrasi yang dirumuskan dalam Pancasila tidak sekadar menekankan mekanisme politik seperti pemilihan umum atau perebutan kekuasaan. Demokrasi tersebut berakar pada sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
“Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan sekadar prosedur politik, tetapi juga soal kebijaksanaan dalam menentukan arah kebijakan negara,” ujar Agus.
Ia menilai praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk sepenuhnya mencerminkan nilai tersebut. Dalam sejumlah kebijakan publik, kata dia, proses politik kerap lebih menonjolkan kompetisi kekuasaan dibandingkan upaya mencari titik temu melalui musyawarah.
Agus menekankan pentingnya kembali menempatkan Pancasila sebagai rujukan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Lima sila dalam Pancasila, menurutnya, tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling berkaitan satu sama lain.
Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP tersebut menjelaskan bahwa sila pertama menegaskan karakter religius masyarakat Indonesia yang harus diwujudkan dalam sikap moderat dan saling menghormati. Sementara itu, sila kedua menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai penting dalam kehidupan berbangsa.
Nilai persatuan dalam sila ketiga, lanjutnya, menjadi fondasi bagi keberlangsungan negara yang majemuk seperti Indonesia. Sedangkan sila keempat menegaskan bahwa demokrasi Indonesia dibangun di atas prinsip permusyawaratan, bukan sekadar kompetisi politik.
Agus menambahkan bahwa seluruh nilai tersebut bermuara pada tujuan yang tercermin dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tujuan negara adalah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, demokrasi yang dijalankan harus mampu menghasilkan kebijakan yang membawa keadilan sosial,” imbuhnya.
Dalam forum yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut, Agus juga mengingatkan pentingnya generasi muda memahami nilai Pancasila secara utuh. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah kehidupan berbangsa di masa depan. (ID)
