Menata Ulang Perkaderan Muhammadiyah
Penulis: Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom, Wakil Ketua MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah
Tidak banyak organisasi yang mampu bertahan lebih dari satu abad tanpa sistem perkaderan yang kuat. Muhammadiyah adalah salah satunya. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah tidak hanya membangun amal usaha dan gerakan dakwah, tetapi juga membangun manusia—kader yang menjadi penggerak, penjaga ideologi, sekaligus penerus gerakan. Oleh karena itu, perkaderan selalu menjadi jantung Muhammadiyah. Namun, di tengah perubahan sosial dan digital yang begitu cepat, pertanyaan tentang masa depan perkaderan Muhammadiyah menjadi semakin relevan. Apakah Perkaderan Muhammadiyah sedang mengalami krisis, atau justru sedang memasuki fase transformasi baru?
Kegelisahan tentang melemahnya militansi dan keberlangsungan ideologi kader memang sering muncul. Generasi muda dinilai tidak lagi memiliki loyalitas dan semangat seperti generasi sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, generasi muda Muhammadiyah juga hadir dengan karakter baru: lebih terbuka, kritis, adaptif, dan aktif dalam berbagai jejaring digital maupun profesional. Oleh karena itu, situasi hari ini sebenarnya tidak cukup dibaca sebagai krisis semata, tetapi juga sebagai tanda perubahan pola gerakan dan pola perkaderan.
Era digital telah mengubah cara manusia belajar, berinteraksi, dan berorganisasi. Informasi bergerak cepat, otoritas menjadi cair, dan ruang aktivisme tidak lagi terbatas pada forum organisasi formal. Aktivisme kini tumbuh dalam komunitas, ruang digital, dan lintas profesi. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan Muhammadiyah sedang menghadapi pergeseran dari pola struktural menuju pola yang lebih berbasis jaringan (network -based Movement ).
Di titik inilah perkaderan Muhammadiyah perlu ditata ulang. Reformasi sistem perkaderan sebagaimana amanat Muktamar Muhammadiyah menjadi kebutuhan yang mendesak. Reformasi ini belum cukup dipahami sebagai perubahan teknis pelatihan, tetapi pengembangan paradigma dan ekosistem perkaderan secara menyeluruh. Perkaderan harus bergerak dari pola yang bersifat insidentil menuju proses pembinaan berkelanjutan melalui pendampingan, penguatan komunitas, dan jejaring kader lintas generasi.
Meski demikian, reformasi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan peran pelatihan tatap muka. Justru di dalamnya letak kekuatan khas perkaderan Muhammadiyah, yakni kemampuan membentuk karakter, kedalaman ideologi, dan ikatan emosional antarkader. Forum seperti Darul Arqam dan Baitul Arqam menghadirkan interaksi sosial yang intens dan internalisasi nilai-nilai yang sulit digantikan ruang digital. Praktik seperti qiyamul lail , tadarus, fathul qulub, dan team building bukan sekadar pelengkap kegiatan, melainkan inti pembentukan ruh kader. Oleh karena itu, digitalisasi harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti.
Pada saat yang sama, Muhammadiyah juga perlu meninjau ulang orientasi profil kader yang ingin dilahirkan. Kerangka empat kompetensi kader—keagamaan, akademik-intelektual, sosial-kemasyarakatan, dan organisasi-kepemimpinan—secara filosofis masih relevan, tetapi perlu direkonstruksi agar lebih kontekstual terhadap tantangan zaman. Muhammadiyah membutuhkan kader yang tidak hanya kuat secara ideologis dan organisatoris, tetapi juga adaptif dalam ruang digital, kolaboratif dalam jejaring, peka terhadap permasalahan sosial, dan memiliki wawasan global.
Penataan ulang perkaderan juga menuntut penguatan sinergi kelembagaan. Persyarikatan, organisasi otonom, dan amal usaha harus diposisikan sebagai satu ekosistem perkaderan yang terintegrasi. Apa yang selama ini dilakukan melalui amal usaha, pelatihan dan formal memang merupakan fondasi penting, tetapi belum cukup. Diperlukan penguatan pendampingan pasca-perkaderan, jejaring alumni, kolaborasi lintas struktur, serta pemanfaatan amal usaha sebagai laboratorium kepemimpinan dan pengabdian kader.
Selain itu, Muhammadiyah juga perlu mendorong kader diaspora di berbagai ruang strategis—publik, profesional, industri, hingga jejaring global. Kader Muhammadiyah tidak cukup hanya aktif dalam struktur organisasi, tetapi juga harus hadir sebagai masyarakat intelektual, profesional unggul, dan aktor perubahan di berbagai sektor kehidupan. Lebih dari itu, kader Muhammadiyah harus membawa nilai-nilai keberadaban, kemajuan, dan kemaslahatan sosial—menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa, bukan justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Meski terus bertransformasi, Muhammadiyah tetap harus menjaga ruh ideologisnya sebagai gerakan Islam Berkemajuan. Modernisasi hanyalah alat, bukan tujuan. Tanpa landasan nilai yang kuat, perkaderan berisiko melahirkan kader yang cakap secara teknis, tetapi lemah secara ideologis.
Pada akhirnya, masa depan Muhammadiyah sangat ditentukan oleh kualitas perkaderannya hari ini. Perkaderan tidak boleh berhenti sebagai rutinitas organisasi, tetapi harus menjadi proyek peradaban untuk melahirkan kader yang ideologis, adaptif, dan mampu memimpin perubahan zaman.
