Mengelola Amal Usaha Muhammadiyah: Antara Amanah Dakwah dan Tantangan Profesionalisme
Oleh: Dr. Hasbullah, M.Pd.I, Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Sekertaris Asosiasi Lembaga Al Islam Kemuhammadiyah PTMA
Di tengah geliat organisasi Muhammadiyah yang terus berkembang, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) menempati posisi strategis sebagai media dakwah bil-hal yang nyata dan berdampak langsung bagi umat. Ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya telah menjadi bukti konkret bahwa Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kesuksesan AUM dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, tersimpan tantangan besar yang sering kali luput dari perhatian: bagaimana menjaga AUM tetap sebagai amanah persyarikatan, bukan sekadar bisnis yang kehilangan ruh dakwahnya?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika atau kekhawatiran yang berlebihan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan AUM sering kali dihadapkan pada dilema antara tuntutan profesionalisme dan komitmen terhadap nilai-nilai persyarikatan. Di satu sisi, AUM harus dikelola secara profesional agar mampu bersaing di era globalisasi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang semakin kritis dan selektif. Di sisi lain, AUM tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai media dakwah yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.
Ketegangan antara dua kutub ini, profesionalisme dan komitmen persyarikatan, menjadi semakin nyata ketika kita melihat praktik pengelolaan AUM di berbagai daerah. Tidak jarang ditemukan AUM yang dikelola dengan semangat bisnis murni, di mana efisiensi dan profitabilitas menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, sementara nilai-nilai dakwah dan keislaman terpinggirkan.
Di tempat lain, ada pula AUM yang terjebak dalam romantisme masa lalu, menolak perubahan dan inovasi dengan dalih menjaga kemurnian dakwah, sehingga akhirnya tertinggal dan tidak mampu memberikan layanan optimal bagi umat. Di sinilah letak urgensi untuk merumuskan kembali paradigma pengelolaan AUM yang mampu menyinergikan profesionalisme dengan komitmen terhadap nilai-nilai persyarikatan.
AUM: Milik Persyarikatan, Bukan Pribadi
Salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan AUM adalah bahwa AUM adalah milik Persyarikatan. Persyarikatan bertindak sebagai badan hukum/yayasan dari seluruh amal usaha, sehingga semua bentuk kepemilikan harus diinventarisasi dengan baik dan dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.
Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Tidak jarang AUM dikelola seolah-olah menjadi milik pribadi atau keluarga tertentu. Pimpinan AUM yang diangkat oleh Pimpinan Persyarikatan dalam kurun waktu tertentu, terkadang lupa bahwa mereka hanyalah pengelola amanah, bukan pemilik. Hal ini berpotensi menimbulkan fitnah dalam kehidupan persyarikatan dan bertentangan dengan semangat amanah yang menjadi landasan pengelolaan AUM.
Maka harus dipahami bahwa pimpinan AUM adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Status keanggotaan menjadi sangat penting agar yang bersangkutan memahami secara tepat fungsi amal usaha bagi Persyarikatan, bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas dan kepentingan persyarikatan.
Dalam konteks ini, profesionalisme tidak boleh dipisahkan dari komitmen keorganisasian. Seorang pimpinan AUM yang profesional adalah mereka yang mampu mengelola amal usaha dengan prinsip-prinsip manajemen modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai persyarikatan. Mereka harus mampu melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, sambil menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan.
Kesejahteraan yang Adil dan Transparan
Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan AUM berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku). Untuk itu, setiap pimpinan Persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.
Namun, hak atas kesejahteraan harus diimbangi dengan kewajiban untuk melaporkan pengelolaan amal usaha, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan, kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab. Pimpinan AUM harus bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan umat terhadap pengelolaan AUM.
Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan AUM adalah menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai salah satu alat dakwah, AUM harus menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
Hal ini tidak hanya berlaku bagi pimpinan, tetapi juga bagi seluruh karyawan AUM. Karyawan AUM adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah, mereka diharapkan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan berbuat kebajikan kepada sesama.
Namun, sebagai karyawan dari AUM, mereka tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, dan bersikap berlebihan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini harus dijaga dengan baik untuk menciptakan harmoni dalam lingkungan kerja AUM.
Keteladanan dan Silaturahmi sebagai Fondasi
Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola AUM berkewajiban untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah.
Selain itu, seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola AUM hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. Silaturahmi yang kuat akan menciptakan ikatan emosional yang memperkuat komitmen bersama untuk memajukan AUM.
Yang tidak kalah penting adalah bahwa seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola AUM selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah SWT. Kegiatan seperti pengajian, tadarrus, serta kajian al-Qur'an dan al-Sunnah harus menjadi bagian integral dari kehidupan AUM.
Hal ini penting agar aktivitas kerja di AUM tidak sekadar menjadi rutinitas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Dengan demikian, AUM benar-benar menjadi wadah untuk memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlak yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.
Pada hakikatnya, Amal Usaha Muhammadiyah adalah bentuk nyata dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT yang ditujukan untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat. Karena itu, pengelolaan AUM harus dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, profesionalisme, dan akuntabilitas, sehingga AUM benar-benar menjadi media dakwah yang efektif dalam mewujudkan masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.
Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan komitmen terhadap nilai-nilai persyarikatan. Hanya dengan menjaga keseimbangan ini, AUM dapat terus menjadi kebanggaan umat dan media dakwah yang relevan dengan tuntutan zaman.
