Menjaga Amanah Kepemimpinan Muhammadiyah di Tengah Godaan Hedonisme
Oleh: Faozan Amar, Wakil Ketua MPKS PP Muhammadiyah dan Associate Professor FEB UHAMKA
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kembali mengingatkan pentingnya menjauhkan kepentingan pribadi dari amanah kepemimpinan di Muhammadiyah. Pesan tersebut bukan sekadar nasihat, melainkan panggilan moral agar Persyarikatan tetap menjadi gerakan dakwah yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (muhammadiyah.or.id, 16/05/26).
Di tengah kehidupan modern yang semakin pragmatis dan hedonistik, pesan ini sangat relevan. Kita hidup pada era ketika jabatan sering dipandang sebagai alat memperoleh status sosial, keuntungan ekonomi, akses politik, kekuasaan bahkan panggung pencitraan. Sehingga, banyak yang tetap menjabat walaupun sudah berkali-kali periode dan melanggar ketentuan organisasi. Apalagi jika memimpin amal usaha Muhammadiyah yang banyak usahanya. Akibatnya, kehilangan ruh pengabdian dan berubah menjadi arena perebutan kepentingan.
Padahal sejak didirikan KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dibangun di atas spirit keikhlasan dan pelayanan umat dengan semangat amar maruf nahi munkar. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah bukanlah ruang kekuasaan, melainkan amanah dakwah, yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Karenanya, nilai dasar yang harus melekat pada setiap pemimpin adalah amanah, keteladanan, kesederhanaan, dan berorientasi kemajuan.
Jika mengacu pada model kepemimpinan Max Weber, secara umum dibagi menjadi tiga tipe: (1) kepemimpinan tradisional yang mendasarkan pada faktor warisan secara turun-temurun, (2) kepemimpinan kharismatik yang mengandalkan aspek kewibawaan personal dari kepribadian seorang pemimpin, dan (3) kepemimpinan legal-rasional yang berlandaskan pada faktor skill (Waseso, 1987). Model Weber menarik untuk menganalisis fenomena kepemimpinan dalam Muhammadiyah.
Firman Allah Swt: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS.An-Nisa: 58). Ayat ini memberikan penegasan kepemimpinan bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab moral spiritual yang membutuhkan skill personal. Rasulullah saw mengingatkan: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim)
Karena itu, kepemimpinan Muhammadiyah idealnya dibangun di atas sistem kolektif-kolegial, bukan personalisme. Namun gejala /personalisme mulai nampak terang, sehingga yang dekat dengan pimpinan tertinggi mendapatkan akses lebih banyak, begitupun sebaliknya. Muhammadiyah memiliki tradisi musyawarah dan kebersamaan yang menjadi kekuatan utama. Haedar menegaskan; Muhammadiyah adalah organisasi yang wataknya kesatuan, bukan federasi kepentingan individu.
Model kepemimpinan seperti ini menjadi sangat penting di tengah budaya individualisme yang semakin kuat. Saat media sosial mendorong lahirnya budaya narsistik dan “show off”, kepemimpinan yang rendah hati justru menjadi barang langka. Banyak orang lebih sibuk membangun citra daripada membangun karya nyata.
Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan sosiolog Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981) tentang hiper-realitas, yakni kondisi ketika citra lebih penting daripada substansi. Dalam konteks organisasi, budaya semacam ini berbahaya karena melahirkan kepemimpinan transaksional dan pragmatis.
Di sinilah pentingnya keteladanan. Pemimpin Persyarikatan tidak cukup hanya pandai berbicara tentang kesederhanaan, amanah, dan pengabdian, tetapi harus menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dirinya. Keteladananlah yang menjadi kekuatan utama Muhammadiyah sejak KH Ahmad Dahlan.
Allah Swt berfirman: “Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (QS. Al-Ahzab: 21). Ini membuktikan, kekuatan kepemimpinan Rasulullah saw tidak hanya terletak pada ucapan, tetapi pada konsistensi antara nilai, perkataan, dan perbuatan. Kritik Buya Syafii Maarif, banyak pemimpin yang mengalami pecah kongsi antara ucapan dengan perbuatan.
Tantangan Kepemimpinan Era Digital
Data Digital 2025 Global Overview Report dari We Are Social dan Meltwater menunjukkan rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di internet dan media sosial. Intensitas digital yang tinggi tanpa penguatan moral dapat memicu budaya konsumtif, pencitraan, dan kompetisi sosial yang berlebihan.
Di sisi lain, laporan BPS 2025 menunjukkan kelas menengah menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup dan perubahan pola konsumsi. Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan yang sederhana dan empatik menjadi semakin penting agar organisasi tetap dekat dengan realitas umat. Data tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam kepemimpinan Muhammadiyah.
Karena itulah, Haedar berkali-kali menekankan pentingnya kepemimpinan berkemajuan yang ditopang akhlak, iman, ilmu, dan spirit pembaharuan. Kepemimpinan Muhammadiyah harus mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisme modern dan spiritualitas Islam. Ini sejalan dengan teori ethical leadership Brown dan Treviño (2006), yaitu kepemimpinan yang dibangun di atas integritas moral, keteladanan, dan orientasi pelayanan.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Muhammadiyah perlu terus memperkuat kaderisasi ideologis, budaya meritokrasi, serta spiritualitas kepemimpinan agar amanah organisasi tidak terseret pragmatisme dan hedonisme. Jabatan harus dipahami sebagai jalan pengabdian, bukan ruang mencari keuntungan pribadi.
Muhammadiyah memiliki modal sejarah dan moral yang besar untuk terus menjadi kekuatan peradaban. Namun, modal itu hanya akan tetap hidup jika kepemimpinan Persyarikatan dijaga dengan keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan nyata.
Sebagaimana pesan Haedar Nashir, kekuatan Muhammadiyah terletak pada kesatuan, amanah, dan orientasi dakwahnya. Ketika para pemimpinnya mampu menjaga keteladanan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, maka Muhammadiyah akan tetap menjadi gerakan Islam berkemajuan yang terpercaya. Wallahu’lam bishowab.
