Merajut Indonesia Berkemajuan: Sinergi Muhammadiyah, MUI, dan Jalan Tengah Kebangsaan
Oleh: Agus Sholeh
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII telah usai. Spanduk sudah diturunkan, ruang sidang kembali sepi, dan para peserta sudah pulang ke daerah masing-masing. Namun satu pertanyaan besar masih tertinggal, yaitu apakah KUII VIII hanya akan menjadi agenda lima tahunan yang seremonial, atau menjadi titik balik kebangkitan kepemimpinan moral umat Islam Indonesia?
Indonesia memasuki babak baru pembangunan nasional. Di tengah kemajuan teknologi, polarisasi politik, krisis lingkungan, dan perubahan sosial yang begitu cepat, bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan publik. Indonesia memerlukan kompas moral yang mampu menjaga arah pembangunan agar tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dalam konteks itulah sinergi Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan relevansinya.
Sejak kelahirannya di Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912, Muhammadiyah senantiasa membawa nafas tajdid, pembaruan yang memurnikan ajaran sekaligus mencerahkan umat.
Ketika MUI dibentuk melalui musyawarah para ulama dari berbagai golongan pada tahun 1975, tokoh-tokoh besar Muhammadiyah turut hadir membidani lahirnya wadah musyawarah besar tersebut. Bagi Muhammadiyah, keterlibatan di dalam MUI bukanlah sekadar formalitas organisasi, melainkan sebuah amanah teologis dan historis. Amanah untuk memastikan suara umat terakomodasi secara bijak, fatwa lahir dari kedalaman ilmu, serta arah kebijakan keumatan senantiasa selaras dengan kepentingan keselamatan bangsa.
Kini, setelah lebih dari setengah abad perjalanannya, peran strategis itu tidak lantas surut. Ia justru menemukan momentum barunya melalui pengawalan terhadap Hasil Taujihat Keputusan Musyawarah Nasional Ulama / Kongres Umat Islam (KUII) MUI 2026. Pengawalan ini bermuara pada satu cita-cita agung, yaitu mewujudkan Indonesia Berkemajuan yang berlandaskan nafas Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghafur, sebuah negeri yang subur, makmur, adil, dan senantiasa berada dalam limpahan ampunan serta ridha Tuhan Yang Maha Esa.
Membumikan "Indonesia Berkemajuan" ke Ruang Publik
Indonesia hari ini menghadapi paradoks. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi kesenjangan sosial masih terasa. Transformasi digital berlangsung cepat, tetapi banjir disinformasi dan ujaran kebencian juga meningkat. Di sisi lain, bonus demografi menjanjikan peluang besar, tetapi kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah. Situasi inilah yang menuntut hadirnya kepemimpinan moral yang mampu menjaga arah perubahan dan menjadikan Indonesia Berkemajuan.
Istilah "Indonesia Berkemajuan" bukanlah sekadar slogan retoris. Di dalam pandangan Muhammadiyah, kemajuan memiliki dimensi yang utuh dan komprehensif, tidak pincang, serta tidak terjebak pada materialisme semata. Kemajuan yang dicita-citakan ini berdiri di atas empat pilar utama yang saling menopang.
Pilar pertama dimulai dari maju imannya. Masyarakat tidak hanya taat dalam ritual peribadatan, tetapi juga memiliki akhlak mulia, berjiwa toleran, dan matang secara spiritual sehingga tidak mudah terprovokasi oleh adu domba. Fondasi ini tercermin dalam budaya antikorupsi, etos kerja, disiplin, dan penghormatan terhadap martabat sesama.
Selanjutnya, kemajuan iman tersebut harus disempurnakan dengan maju ilmunya. Generasi bangsa perlu tumbuh dengan penguasaan sains, teknologi, dan literasi yang kuat, menjadikan sekolah dan kampus sebagai kawah candradimuka pencetak ilmuwan berintegritas. Hal ini akan terwujud melalui penguatan riset, literasi digital, hingga penguasaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
Tidak berhenti pada aspek mental dan intelektual, peradaban yang dicita-citakan juga menuntut agar bangsa ini maju ekonominya. Perekonomian harus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan guna memutus rantai kemiskinan struktural melalui penguatan koperasi, wakaf produktif, serta pemberdayaan UMKM. Sasaran ini dapat dicapai lewat ekosistem halal, kewirausahaan sosial, dan pengembangan ekonomi berbasis masjid.
Seluruh ikhtiar tersebut kemudian disempurnakan oleh pilar keempat, yakni maju kelembagaannya. Hukum harus ditegakkan secara objektif, korupsi diberantas tanpa pandang bulu, dan demokrasi berjalan secara substantif—bukan sekadar prosedural. Semua itu dapat dilakukan melalui tata kelola yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Gagasan besar ini tentu tidak boleh berhenti sebagai wacana di atas kertas. Tantangan Indonesia di era modern menuntut adanya kepemimpinan yang efektif dan strategi implementasi yang menyentuh langsung denyut nadi akar rumput. Di sinilah pentingnya dukungan para ulama yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 104: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar." (QS. Ali Imran: 104)
Menghidupkan Taujihat di Lapangan
Agar narasi besar ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terdapat empat dimensi utama yang perlu diperkuat melalui sinergi strategis antara Muhammadiyah, MUI, dan seluruh elemen bangsa.
Langkah pertama dimulai dengan membumikan bahasa kebijakan. Istilah-istilah besar dan akademis kerap terasa jauh dari jangkauan masyarakat di tingkat ranting. Oleh karena itu, Taujihat dan fatwa strategis perlu diterjemahkan ke dalam program aksi nyata yang membumi. Gerakan pelestarian lingkungan, misalnya, dapat diwujudkan melalui kampanye Masjid Ramah Lingkungan, pengelolaan energi terbarukan, konservasi air, penghijauan sekolah dan masjid, hingga edukasi gaya hidup rendah emisi sebagai bagian dari implementasi fikih lingkungan yang relevan menghadapi krisis iklim global.
Dari tataran aksi fisik di lingkungan, gerak dakwah ini harus beradaptasi dengan menjawab disrupsi digital dan generasi muda. Di tengah arus informasi yang serba instan dan tantangan kesehatan mental akibat tekanan digital, dakwah Islam berkemajuan wajib hadir di ruang-ruang virtual. MUI dan Muhammadiyah perlu memperkuat kolaborasi kreator konten muda, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI-driven da'wah), serta pendekatan dialogis yang rasional untuk menjawab kegelisahan Gen Z tanpa kehilangan akar tradisi keulamaan.
Namun, penguatan di ruang publik tidak akan kokoh tanpa membangun ketahanan keluarga sebagai basis peradaban. Kemajuan bangsa tidak akan pernah terwujud tanpa ketahanan unit terkecilnya, yaitu keluarga. Oleh sebab itu, pendampingan pranikah, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta bimbingan pola asuh anak di era digital harus menjadi agenda prioritas. Lembaga sosial, majelis pembinaan kesejahteraan, hingga badan amil zakat perlu disinergikan secara optimal untuk merawat keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi maupun psikologis.
Pada akhirnya, seluruh ikhtiar internal ini bermuara pada tugas besar untuk merawat ukhuwah wathaniyah dan kemanusiaan lintas iman. Islam Berkemajuan hadir sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin). Penguatan ukhuwah kebangsaan melalui MUI harus terus merangkul keragaman yang ada. Aksi-aksi kemanusiaan yang dimotori oleh lembaga kebencanaan seperti MDMC, yang turun tangan menolong korban bencana tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan, menjadi manifestasi paling nyata dari Islam yang mencerahkan dan menyatukan.
Membangun Kemitraan
Menghadapi berbagai ujian zaman, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekologi global, hingga dinamika politik yang kerap memecah belah, bangsa ini membutuhkan jangkar moral yang kuat. Di sinilah relevansi kemitraan antara Muhammadiyah dan MUI diuji. Keduanya adalah rumah besar tempat umat berhimpun, berdiskusi, dan merumuskan jalan keluar berlandaskan dalil serta akal budi yang sehat.
Pengawalan terhadap Hasil Taujihat KUII bukan sekadar rutinitas organisatoris, melainkan ikhtiar kolektif untuk menerjemahkan nilai-nilai Ilahi ke dalam kebijakan nyata di tengah masyarakat. Setiap warga bangsa, khususnya para kader di akar rumput, memiliki peran dan tanggapan moral untuk bertanya: Kontribusi nyata apa yang dapat kita amalkan tahun ini di lingkungan terdekat kita?
Pada akhirnya, Indonesia Berkemajuan bukan sekadar cita-cita organisasi, melainkan proyek peradaban bangsa. Ketika ulama menjaga nurani, umara menegakkan keadilan, dan umat menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara yang maju secara ekonomi, tetapi juga menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadaban, dan diridhai Allah SWT. Di situlah makna sejati Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur menemukan wujudnya.
Agus Sholeh, adalah Pengurus Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah. Alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Curtin University of Technology Perth Western Australia. Lama berkiprah di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
