MPKU PP Muhammadiyah Kolaborasi UNFPA
JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Sebagai bagian dari upaya mendukung eliminasi Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) di Indonesia, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Modul Edukasi dan Materi Dakwah.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan materi edukasi dan dakwah yang berbasis bukti ilmiah, selaras dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan, serta kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.
FGD menghadirkan perwakilan dari MPKU PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA), Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah, serta UNFPA. Hadir sebagai narasumber dan peserta antara lain Tiurma Veronica (Independent Consultant UNFPA), Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes selaku Wakil Ketua Bidang IV MPKU PP Muhammadiyah, Dr. Sarah Handayani, SKM., M.Kes dan Prof. Dr. Sopa, M.Ag dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), serta Muhib Rosyidi, S.Th.I., M.A.Hum dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Dari unsur MPKU PP Muhammadiyah turut berpartisipasi Yuniar Wardani, SKM., MPH., Ph.D, Lia Karisma Saraswati, dan M. Dhiemas Anggareksa, S.Farm. Kegiatan ini juga melibatkan tim akademisi dan peneliti, yaitu Yuyun Umniyatun, SKM., MKM, Nur Asiah, SKM., M.Kes (UHAMKA), dan Dr. Nurfadhilah, SKM., MKM (Universitas Muhammadiyah Jakarta), serta Lufki Laila Nur Hidayati, S.E. dari Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah. Dukungan administrasi kegiatan diberikan oleh Fatiha Nur (Finance Assistant), dengan Muhammad Iqbal, S.Kom., M.M. bertindak sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes menegaskan bahwa pengembangan modul edukasi dan materi dakwah merupakan tindak lanjut dari komitmen Muhammadiyah dalam mengimplementasikan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai sunat perempuan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi sebatas penyusunan pandangan keagamaan, melainkan bagaimana memastikan pandangan tersebut dipahami dan diterapkan secara luas oleh kader, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat.
"Muhammadiyah telah memiliki pandangan yang jelas mengenai sunat perempuan. Tantangan kita sekarang adalah menerjemahkan keputusan tersebut menjadi materi edukasi dan dakwah yang mudah dipahami, berbasis dalil yang kuat, sekaligus didukung oleh bukti ilmiah di bidang kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, Tiurma Veronica menyampaikan apresiasi atas komitmen Muhammadiyah dalam mendorong pendekatan berbasis agama untuk mendukung eliminasi Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). Menurutnya, organisasi keagamaan memiliki posisi strategis dalam membangun perubahan norma sosial karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan otoritas moral yang kuat.
"Perubahan perilaku tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kesehatan saja. Keterlibatan tokoh agama dan organisasi keagamaan sangat penting untuk membangun pemahaman baru bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak juga merupakan bagian dari nilai-nilai agama," ungkapnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta yang berasal dari MPKU PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA), Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah, serta UNFPA. Sejumlah peserta menekankan pentingnya pengembangan modul yang tidak hanya memuat perspektif fikih dan kesehatan, tetapi juga dilengkapi strategi komunikasi, pendekatan budaya, serta contoh praktik baik yang dapat diterapkan dalam kegiatan dakwah, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan di lingkungan Muhammadiyah-'Aisyiyah. Dengan demikian, modul yang dihasilkan diharapkan menjadi panduan praktis yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam Berkemajuan dengan kebutuhan promosi kesehatan di masyarakat.
