JAKARTA, Suara Muhammadiyah – MAARIF Institute menyelenggarakan diskusi dengan tema "Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik". Acara yang dilaksanakan di Kantor MAARIF, Rabu, 11 September 2024 ini membincang isu Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik yang menjadi dasar tatanan kehidupan manusia.
Pertanyaan mendasar yang didiskusikan dalam rountable discussion ini adalah apakah agama, kebudayaan dan moralitas publik bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Bagaimana nilai-nilai etika, moral bekerja di ruang ruang kekuasaan, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Menjawab persoalan ini, Syamsul Arifin, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang menyampaikan pandangan mendalam terkait isu moralitas dan kepemimpinan di Indonesia.
Syamsul menekankan bahwa etika memiliki posisi yang lebih tinggi daripada hukum, dengan memberikan contoh bagaimana BJ Habibie yang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu meskipun secara hukum dia dibolehkan.
"Indonesia sangat kaya dengan etika dan nilai-nilai luhur. Sebagai bangsa, kita harus mempertahankan warisan ini dan mengingat bahwa etika merupakan refleksi dari apa yang baik dan buruk," ungkapnya.
Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam romantisme moralitas, di mana pemimpin dipilih berdasarkan karisma atau popularitas semata tanpa mempertimbangkan integritas dan kemurnian moralnya.
"Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kuat dan berjangka panjang, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan," tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam Izzul terhadap kondisi bangsa dan menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam moralitas publik, terutama di sektor kepemimpinan.
Sementara itu, Riri Khariroh, aktivis perempuan dan eco-feminism, menyoroti ketidakadilan gender yang terus berlangsung di masyarakat Indonesia. Menurut Riri, tiga sektor utama yang dibahas dalam diskusi – agama, kebudayaan, dan moralitas publik – masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap isu kesetaraan gender.
"Budaya patriarki masih sangat kuat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Dalam konteks moralitas publik, perempuan seringkali menjadi objek yang dikendalikan, alih-alih dilindungi," ungkapnya.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo mengharapkan melalui diskusi yang mendalam dan interaktif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, kebudayaan, dan moralitas publik. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mendorong dialog yang konstruktif dan mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang muncul di tengah masyarakat.
"MAARIF House merupakan sarana yang kami ciptakan untuk mendorong diskusi terbuka dan konstruktif mengenai isu-isu publik yang penting bagi masyarakat. Melalui edisi keempat ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru dan mendorong pemikiran kritis mengenai hubungan antara agama, kebudayaan, dan moralitas publik," terangnya. (Alle/Cris)
