Sidang Disertasi Tertutup Wakil Ketua LKKS PP Muhammadiyah Husni Amriyanto
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Husni Amriyanto Putra sukses mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Penguji Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (6/4), di Ruang Sidang Utama Prodi Doktor Politik Islam UMY. Dewan Penguji tersebut terdiri dari Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., Prof. M. Faris Al-Fadhat, S.IP., Dr. Hasse Jubba, M.A., Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., Prof. Ali Muhammad, Ph.D., dan Dr. Abdul Gaffar Karim.
Dalam disertasinya, Husni mengangkat tema “Faith-Based Organization dan Diplomasi Perdamaian: Studi Atas Sikap, Posisi, dan Peran Muhammadiyah dalam Krisis Kemanusiaan Konflik Rohingya.”
Penelitiannya mengungkap peran, keterlibatan, dan keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi keagaamaan modernis terbesar di dunia dalam mengurai berbagai konflik Internasional. Misalnya, di Pattani Thailand pada 2007. Muhammadiyah dipercaya sebagai fasilitator dialog soft-diplomacy dengan 300 ulama.
“Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan telah menunjukan keberhasilannya sebagai fasiltator perdamaian konflik Muslim Pattani di Thailand,” ujarnya.
Tak hanya itu, Husni menilai Muhammadiyah juga memiliki pengalaman kala mendamaikan Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro. Pada tahun 2012, Muhammadiyah berperan aktif dalam perdamaian konflik Mindanao, Filipina.
“Di Filipina, Muhammadiyah dipercaya memfasilitasi perundingan International Contact Group (ICG) sekaligus berkontribusi pada Perjanjian Damai Bangsamoro,” terang Husni.
Dalam diplomasi perdamaian, kata Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu, Muhammadiyah berpijak pada standar aktivisme Persyarikatan, yakni pendidikan, pelayanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Tak ayal, Muhammadiyah memiliki peluang besar dalam perwujudan perdamaian dan resolusi konflik, termasuk konflik yang menimpa etnis Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar yang masih terus berlangsung hingga saat ini.
“Muhammadiyah memiliki peluang besar dalam perwujudan perdamaian bagi etnis Rohingya melalui format peacemaking dan peacebuilding dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia di mata pemerintah Myanmar karena berkesempatan memberi masukan terkait penanganan konflik Rohingya,” tegasnya.
