Kolaborasi MLH PP Muhammadiyah, Kementerian Kehutanan dan Republika
JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah menggelar Pengajian Green Ramadhan bertema “Menguatkan Peran Muhammadiyah dalam Perhutanan Sosial”. Acara ini menghadirkan Buya Dr. Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah), Syafda Roswandi (Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI), Nur Hasan Muritiaji (Direktur Republika), dan Azrul Tanjung (Ketua MLH PP Muhammadiyah).
Buya Anwar Abbas menegaskan pentingnya keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. “Yang penting bukan hanya hutannya lestari, tetapi juga masyarakatnya sejahtera,” ujarnya. Ia juga menyoroti konflik tenurial yang kerap terjadi antara masyarakat dan pengelola hutan.
“Masyarakat harus diberikan akses terhadap hutan karena mereka bergantung pada hasil hutan,” tegasnya. Selain itu, ia mengkritisi pendekatan pemerintah yang lebih banyak melibatkan pengusaha besar dalam pengelolaan sumber daya alam. “Akhir-akhir ini, Presiden mengundang pengusaha besar ke Istana. Kita perlu mengingatkan bahwa pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan,” tambahnya, 8 Maret 2025.
Syafda Roswandi menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan target perhutanan sosial dari 12,7 juta hektare menjadi 15,5 juta hektare. “Muhammadiyah bisa menjadi subjek utama dalam perhutanan sosial serta membantu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, peran organisasi masyarakat sangat penting dalam mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
Nur Hasan Muritiaji menjelaskan tentang inisiatif Hutan Waqf yang diinisiasi oleh Republika sebagai upaya mitigasi perubahan iklim berbasis filantropi Islam. “Hutan waqf itu penting karena waqf akan memastikan bahwa sebuah hutan tetap lestari dan tidak bisa dialihkan menjadi yang lain,” ujarnya. Republika juga berkomitmen untuk terus memberitakan dan mengedukasi masyarakat tentang konsep Hutan Waqf dan perhutanan sosial guna meningkatkan kesadaran publik.
Azrul Tanjung menambahkan bahwa MLH dan Republika telah merancang kegiatan jangka panjang yang akan mengangkat tema lingkungan hidup, termasuk perhutanan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara MLH dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, ia mendorong Muhammadiyah untuk memperoleh lahan dari Kementerian Kehutanan guna program perhutanan sosial, terutama di Jawa.
“Selain untuk menjaga kelestarian hutan, ini juga dapat menjadi peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, kopi yang saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat dan anak muda dapat dikembangkan di kawasan perhutanan sosial,” jelasnya. Menurutnya, budidaya kopi di perhutanan sosial dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi ranting-ranting Muhammadiyah.
Sebagai organisasi Islam yang memiliki prinsip amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mengawal kebijakan perhutanan sosial agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan keterlibatan aktif Muhammadiyah, diharapkan perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
