JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Rapat Kerja Pimpinan dan Konsolidasi Program di Kantor Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 17 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring yang dihadiri oleh jajaran dewan pakar MPKS, pimpinan MPKS, dan perwakilan bidang kerja MPKS.
Rapat kerja ini dibuka oleh Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, M.Si., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan isu-isu strategis yang menjadi fokus MPKS ke depan, seperti perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, pengembangan panti berbasis kemandirian, advokasi kebijakan sosial, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pemerintah, dan komunitas masyarakat. “Kita perlu membangun sistem pelayanan sosial yang mandiri dan tidak harus berpusat pada panti, tetapi menuju pada keluarga dan komunitas,” tambahnya.
Ia menyinggung pula refleksi pada nilai kepemimpinan yang berakar dari semangat pengabdian. Mengutip ungkapan Belanda “Leiden is lijden” yang berarti ‘memimpin berarti menderita’, Mariman Darto mengingatkan bahwa menjadi pengelola pelayanan sosial berarti siap berkorban dan melayani dengan hati.
Ia menegaskan bahwa arah gerak MPKS ke depan harus berpijak pada kerja yang fokus, terukur, berdampak, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Terdapat dua hal utama yang menjadi arahannya, yaitu isu strategis dan agenda utama untuk menjawab tantangan sosial masyarakat saat ini.
Pertama, memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga merupakan pranata sosial, pendidikan, dan agama yang sangat penting. Nilai-nilai budaya, agama, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, serta ekonomi dan pembinaan lingkungan berawal dari asah, asih, dan asuh keluarga. Oleh karena itu, penguatan keluarga merupakan agenda kebangsaan yang penting dan strategis untuk membangn generasi emas.
Kedua, transformasi Amal Usaha Muhammadiyah Sosial (AUMsos). Dalam konteks modern, AUMsos dituntut tidak hanya hadir sebagai lembaga karitatif, tetapi juga sebagai pusat inovasi sosial. MPKS mendorong transformasi AUMsos agar memiliki tata kelola yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Modernisasi sistem pelayanan, digitalisasi data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan berkelanjutan.
Ketiga, penataan ruang publik yang inklusif dan adil. MPKS melihat perlunya ruang sosial yang memberi kesempatan setara bagi semua kalangan. Inklusivitas menjadi prinsip penting dalam pelayanan publik, terutama bagi warga difabel dan kelompok rentan lainnya. Penataan ruang publik yang ramah dan adil bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga tentang keadilan sosial dan pengakuan terhadap martabat manusia. Untuk itu, perlu UU tata ruang yang adil dan inklusif.
Keempat, adaptasi terhadap fenomena aging population. Memasuki era populasi menua, MPKS menyiapkan kebijakan dan program pelayanan sosial yang responsif terhadap mitigasi demografi warga senior. Fokusnya mencakup pembinaan lansia agar tetap aktif dan produktif; layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga, terutama anak dan ibu hamil sebagai upaya mitigasi stunting, kekerasan, perundungan, lingkungan buruk, dan masalah lainnya.
Guna mendukung terlaksananya isu strategis itu, MPKS menyuguhkan 10 program prioritas sebagai landasan berpijak. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya, dan modernisasi layanan sosial agar AUMSos makin berdaya, profesional, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Program prioritas tersebut ialah (1) Penerapan dan pemantauan ketentuan MPKS tentang AUMSos menjadi langkah awal memastikan seluruh lembaga sosial Muhammadiyah berjalan sesuai standar dan nilai organisasi. (2) Penilaian indeks kinerja AUMSos dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak nyata pelayanan sosial di berbagai wilayah. (3) Pengembangan Pusat Pengaduan dan sistem rujukan kasus terpadu bertujuan mempercepat penanganan permasalahan sosial melalui koordinasi internal dan eksternal yang terintegrasi. (4) Penguatan forum komunikasi AUMSos digerakkan untuk mempererat sinergi dan pertukaran praktik baik antar lembaga sosial Muhammadiyah. (5) Pembibitan, sertifikasi, dan distribusi SDM sosial diarahkan guna mencetak tenaga profesional yang kompeten dan berjiwa pengabdian.
Selain itu, (6) MPKS mendorong penyelenggaraan program studi kesejahteraan sosial di perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk memperkuat basis akademik bidang sosial. (7) Penguatan kapasitas pengurus dan pengelola AUMSos menjadi fokus agar tata kelola lembaga semakin profesional dan akuntabel. (8) Inovasi mobilisasi sumber daya dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif dan kreatif guna mendukung kemandirian lembaga sosial. (9) Pengembangan sistem informasi manajemen kesejahteraan sosial Muhammadiyah diarahkan untuk mempermudah integrasi data, monitoring, dan evaluasi program. Terakhir, (10) penguatan peran Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah (PSKM) menjadi wujud nyata kehadiran organisasi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas sosial di akar rumput.
Selanjutnya, Sekretaris MPKS PP Muhammadiyah, Jasra Putra, S.Sos., M.Si., menambahkan bahwa rapat kerja ini juga menjadi sarana untuk memperkuat konsolidasi dan pemetaan capaian program di seluruh bidang kerja MPKS. Berdasarkan laporan kinerja, MPKS telah melaksanakan 243 kegiatan yang tersebar dalam empat bidang utama, yaitu organisasi dan kepemimpinan, jaringan, sumber daya, serta aksi dan pelayanan.
Bidang organisasi dan kepemimpinan menempati porsi terbesar, yakni 38,7% dengan 94 kegiatan yang berfokus pada penguatan tata kelola, digitalisasi data, dan pengembangan instrumen kinerja AUMSos. Sementara itu, bidang jaringan mencakup 21% kegiatan, di antaranya audiensi dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah dan Kementerian Sosial RI. Bidang sumber daya berkontribusi 12,8% dengan kegiatan pembinaan teknis dan peningkatan kompetensi lembaga kesejahteraan sosial. Adapun bidang aksi dan pelayanan mencatat 27,6% kegiatan, mencakup advokasi kebijakan, pendampingan perempuan dan difabel, serta sosialisasi program prioritas MPKS di berbagai wilayah.
“Data ini menunjukkan bahwa seluruh unsur MPKS telah bergerak secara sistematis dan terukur. Ke depan, kami ingin memperkuat aspek sistem gerakan agar seluruh aktivitas sosial Muhammadiyah semakin terkoneksi dan berdampak luas bagi masyarakat,” ungkap Jasra Putra.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pimpinan bidang dan anggota. Penandatanganan ini menandai kesediaan seluruh struktur MPKS untuk menerapkan sistem dan prosedur keselamatan anak, kode etik sistem, dan prosedur keselamatan anak.
Rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan sesi konsolidasi program antarbidang yang membahas penyelarasan agenda kerja strategis MPKS di bidang kebendaharaan, kelembagaan sosial, pemberdayaan komunitas, perlindungan disabilitas, advokasi kebijakan sosial, serta komunikasi dan publikasi. Melalui sesi ini, diharapkan terbangun koordinasi yang solid dan langkah kerja yang sinergis di tingkat pusat hingga wilayah.
Dengan semangat konsolidasi dan integritas, MPKS PP Muhammadiyah berkomitmen memperkuat peran sebagai garda terdepan gerakan sosial Muhammadiyah, membawa semangat dakwah kemanusiaan yang mencerahkan, profesional, dan berdampak luas bagi masyarakat.
