SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang terjadi belakangan ini dinilai lebih dominan dipengaruhi oleh sentimen global dan ketidakstabilan geopolitik dunia, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa, 21 Januari 2025 anjlok ke level Rp 16.956 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., dalam menanggapi kondisi ekonomi nasional terkini.
Menurutnya, situasi geopolitik global yang memanas, mulai dari isu Venezuela, ketegangan di Greenland yang melibatkan The North Atlantic Treaty Organization (NATO), hingga konflik Rusia-Ukraina yang belum mereda, turut memberikan efek kepada investor global mengambil langkah aman (safety flight) dengan menarik aset mereka ke instrumen yang lebih likuid dan aman.
"Saya melihatnya kondisi sekarang lebih pada sentimen global. Isu geopolitiknya luar biasa, investor menjadi bingung ketika sekutu bisa menjadi musuhan, belum lagi kondisi di Iran. Ini yang membuat investor memilih aset aman, sehingga berpengaruh ke mata uang kita, dan sebenarnya bukan hanya Rupiah, mata uang lokal negara lain juga terdampak," ujarnya, Jum’at, (23/1) saat ditemui di ruangannya.
Terkait penarikan dana oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sekitar Rp 75 triliun dari dana Rp 276 triliun SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sempat menjadi sorotan publik, Ekonom UMS memberikan pandangannya. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut bukanlah sinyal negatif, melainkan strategi pemerintah untuk mempercepat pembiayaan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada sektor riil.
Ia menilai, penarikan dana tersebut karena respons sektor riil terhadap kredit perbankan belum seoptimal yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif menggunakan dana tersebut untuk proyek strategis agar uang dapat berputar lebih cepat di masyarakat dan menstimulasi perekonomian.
"Sebenarnya di makroekonomi, selama duit itu berputar, itu tidak masalah. Justru kalau mengendap di perbankan dan tidak disalurkan, itu jadi masalah. Penarikan ini untuk proyek pemerintah yang jelas akan masuk ke sektor riil, mengingat swasta nampaknya belum cukup percaya diri dengan kondisi global saat ini," jelas Anton.
Lebih lanjut, Anton juga menyoroti kondisi utang pemerintah yang saat ini dinilai lebih sehat secara struktur. Menurut data terbaru, sekitar 72 persen utang pemerintah kini berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sehingga risiko fluktuasi kurs mata uang asing terhadap APBN dapat diminimalisir dibandingkan era sebelumnya yang sangat bergantung pada utang luar negeri.
"Kebijakan Kementerian Keuangan sudah cukup bagus mengatur risiko itu. Negara-negara berkembang sekarang, seperti laporan Bank Dunia, memang cenderung tidak mau lagi bergantung pada utang luar negeri, mereka lebih memilih menerbitkan surat berharga negara yang diserahkan ke masyarakat sendiri, sehingga return-nya kembali ke rakyat," pungkasnya. (Al/Humas)
--
