BADUNG, Suara Muhammadiyah - Tanwir II Pemuda Muhammadiyah Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, pada 21-23 Mei 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah 2027.
Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah usulan syarat anggota formatur dan Ketua Umum Pimpinan Pusat minimal berstatus mahasiswa doktoral.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyambut baik rekomendasi tersebut.
"Pemuda Muhammadiyah adalah jenjang pengkaderan terakhir di organisasi otonom sebelum kader aktif penuh di struktur Muhammadiyah. Karena itu, mensyaratkan level akademik tertentu merupakan ide yang cemerlang. Kita perlu memastikan kesiapan intelektual dan kematangan nalar ilmiah para pimpinan," ujar Dzulfikar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2026).
Tokoh muda asal Kabupaten Gowa itu menilai, usulan tersebut menunjukkan semakin banyak kader Pemuda Muhammadiyah yang telah berada di level doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.
"Ini bukan sekadar syarat administratif. Ini menjadi milestone sejarah bagi Pemuda Muhammadiyah. Sebuah langkah baru yang harus disambut secara positif dan apresiatif," katanya.
Tanwir II Pemuda Muhammadiyah sendiri menjadi forum konsolidasi organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada 2027 mendatang.
