ISLAMABAD, Suara Muhammadiyah – Teras Dialog Muhammadiyah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Pakistan menjadi menjadi ruang yang mempertemukan perspektif akademik, kebijakan publik, dan nilai-nilai keislaman dalam membaca dinamika nasional secara objektif dan konstruktif.
Demikian dikemukakan Ahmad Jazuli Baihaqi, Sabtu (27/6) di Rumah Dakwah Muhammadiyah, I-11, Islamabad, Pakistan. Teras Dialog Muhammadiyah ini diikuti 40 mahasiswa Indonesia di Pakistan.
“Ini menjadi ruang diskusi intelektual untuk mengkaji berbagai isu strategis nasional melalui perspektif keamanan, lingkungan, dan kebangsaan,” ujar Anggota Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PCIM Pakistan itu.
Pemateri dari acara ini, Izzudin Ilyas. Ia mengemukakan, konsep keamanan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
"Keamanan harus melindungi rakyat, bukan hanya proyek," tegas Anggota PCIM Pakistan itu.
Ditambahkan lagi, dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), Izzudin menilai perlu menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dengan penghormatan.
“Hal ini mencakup hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta prinsip keadilan,” tuturnya.
Serupa itu, oleh Mas'ud Nur Chozzin menekankan, pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam.
“Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, emisi karbon, dan deforestasi telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional,” terang Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia tersebut.
Karena apa? Mas’ud menyebut, hal itu berpotensi memicu krisis pangan, konflik agraria, dan meningkatnya bencana alam. “Hingga terganggunya stabilitas sosial,” sambungnya.
Sementara, Donny Ardiwidha, Pelaksana Fungsi Politik KBRI Islamabad, menegaskan, setiap kebijakan publik perlu dipahami secara objektif. Pertanyaannya, dengan cara apa?
“Mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan,” bebernya.
Bersamaan dengan itu, Donny berharapa agar kebijakan publik tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama. “Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dialog, serta keberlanjutan lingkungan,” tandasnya. (Cris)
