BANDA ACEH, Suara Muhammadiyah - Penguatan peran media lokal melalui komunikasi risiko dalam menghadapi bencana hidrometeorologi menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional bertema “Membangkitkan Ekosistem Bisnis Perusahaan Media di Provinsi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi", di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (15/04/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan media, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan akademisi.
Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom., Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa sesaat, melainkan sebagai risiko sistemik yang berulang akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam pengelolaan informasi publik, khususnya melalui penguatan komunikasi risiko.
Menurut Tria, selama ini penanganan bencana cenderung berfokus pada aspek fisik seperti evakuasi dan pemulihan infrastruktur, sementara aspek komunikasi belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, dalam situasi krisis, informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial.
“Bencana bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu sistem informasi publik. Ketika komunikasi tidak berjalan, yang muncul adalah ketidakpastian dan kepanikan. Di sinilah peran media menjadi sangat strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi publik terhadap risiko. Dalam perspektif komunikasi risiko, informasi yang disampaikan media dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespons bencana.
Dalam konteks bencana Aceh, wartawan lokal merupakan sumber infrastruktur kebencanaan karena wartawan lokal adalah pelaku sejarah utama di lokasi bencana. Dari beberapa kejadian bencana, wartawan lokal selalu menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi dan data akurat.
"Apabila tidak dibuat sebuah sistem, maka proses penyebaran informasi dan data kebencanaan akan terhambat. Namun dengan masuknya media ke dalam infrastruktur, wartawan akan menjadi fasilitator komunikasi kebencanaan," ungkap Tria.
Oleh karenanya Tria merekomendasikan sebuah model komunikasi risiko pasca bencana hidrometeorologi yang di dalamnya melibatkan kolaborasi antara pemerintah, media, aparat, dan swasta. Ia juga menyoroti relasi media sosial dan jurnalis yang pada era ini terjadi kemunduran yang mendorong terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi di masyarakat.
"Semua informasi yang didapatkan warga dunia bersumber dari media lokal. Media sosial tidak boleh dijadikan sumber berita jurnalis. Pers tidak bisa mengambiil sumber dari media sosial. Media sosial adalah media sosialisasi bukan sebagai sumber utama. Sekarang yang terjadi terbalik," ungkapnya.
Tria mengungkapkan, media memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat Aceh tentang potensi bencana alam yang bersumber dari hidrometeorologi.
"Kita harus menyampaikan informasi akurat untuk kemanusiaan. Semua yang terkait kebencanaan dan kerentanan justru jadi tantangan bagi seluruh pekerja media bahwa jurnalis ada di garda terdepan," kata Tria menutup pemaparannya.
Seminar ini merupakan rangkaian acara Uji Kompetensi Wartawan Angkatan 19 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh M. Nasir, S.IP., MPA. Acara ini juga menghadirkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., Kepala Diskominsa Dr. Edi Yandra,S.STP., MSP., Ketua Umum KADIN Muhammad Iqbal Piyeung, dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh Aryos Nivada.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ yang diikuti 28 peserta dari berbagai media lokal Aceh berlangsung pada Kamis hingga Jumat,16-17 April 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa).
