YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah — Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) gandeng Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah menggelar diskusi bertajuk “Caregiver Lansia untuk Meningkatkan Kehidupan Lansia yang Bermartabat” pada Senin (8/6) di Kantor PP 'Aisyiyah. Kegiatan ini membahas penguatan layanan perawatan lansia, pemberdayaan lansia, serta pengembangan ekonomi keperawatan (care economy) di Indonesia.
Koordinator Program INKLUSI 'Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyampaikan, isu lanjut usia menjadi perhatian penting karena jumlah lansia di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Menurutnya, 'Aisyiyah telah menunjukkan komitmen dalam penanganan isu lansia melalui berbagai program yang terus dikembangkan.
“Harapannya para lansia tidak hanya dapat menjalani masa tua dengan sehat dan sejahtera, tetapi juga tetap produktif serta memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya,” katanya.
Sementara itu, Widaryatmo, Koordinator di Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI, mengapresiasi langkah 'Aisyiyah yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan care economy.
“Pemikiran 'Aisyiyah tentang pemberdayaan lansia sangat luar biasa, inline dengan apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan care economy,” ungkapnya.
Widaryatmo menjelaskan, hasil kajian pemerintah melalui National Transfer Accounts (NTA) menunjukkan kondisi yang berbeda dibandingkan sejumlah negara lain. Jika di banyak negara tingkat konsumsi masyarakat meningkat pada usia lanjut karena adanya jaminan sosial yang kuat, di Indonesia konsumsi lansia justru cenderung menurun seiring bertambahnya usia.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena lansia tidak memiliki kebutuhan, melainkan karena keterbatasan sumber daya ekonomi dan belum optimalnya sistem perlindungan hari tua. Ia juga menyoroti pemanfaatan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang sering kali dicairkan saat terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga tidak lagi tersedia ketika memasuki masa lansia.
Dwi Rahayuningsih, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian PPN/Bappenas RI memaparkan, kebijakan ekonomi keperawatan yang sedang dikembangkan pemerintah berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan layanan yang inklusif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama dalam sistem perawatan saat ini adalah masih dominannya beban perawatan yang dipikul oleh perempuan. Berdasarkan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023, sebanyak 11,6 persen lansia di Indonesia membutuhkan perawatan dan pendampingan. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat mengakses layanan perawatan profesional.
“Sebagian besar perawatan masih diberikan oleh keluarga dan sebagian besar yang memberikan perawatan adalah perempuan. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana perempuan bisa bekerja secara produktif dan memperoleh penghasilan,” jelasnya.
Dwi menambahkan, pemerintah tidak bermaksud menghilangkan peran unpaid care worker yang selama ini kuat dalam budaya keluarga Indonesia. Namun, pemerintah ingin memberikan pengakuan, perlindungan, peningkatan kesejahteraan, serta mendorong pembagian kerja yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. (Suri)
